Tingkatkan Pendapatan Negara, Kemenhub Optimalkan Pelabuhan Tanjung Redeb

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mengoptimalkan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur. Peningkatan pelayanan dilakukan dengan penandatanganan adendum perjanjian sewa antara Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjung Redeb dan PT Mitra Samudera Kreasi. "Diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pelayanan dan pemanfaatan barang milik negara yang berada di Pelabuhan Tanjung Redeb, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan negara," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, di Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2023.  Perjanjian yang berlaku selama tiga tahun ini berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-23/MK.6/KNL.1304/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Barang Milik Negara Atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : KP.1033 Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada PT Mitra Samudera Kreasi.   Arif mengatakan kerja sama tersebut merupakan wujud sinergi pemerintah dengan badan usaha swasta. "Saya berharap perjanjian sewa ini dapat menjadi pedoman dalam pemanfaatan barang milik Nnegara,” jelas Arif. Direktur Utama PT Mitra Samudera Kreasi, Ayi Paryana, mengatakan pihaknya berterima kasih terkait kerja sama ini. Terutama, diberi kepercayaan mengelola lahan dengan arus  volume container rata rata sebulan mencapai 3.000 box. "Kami berkomitmen akan mendukung penuh tugas pemerintah menjamin kelancaran arus barang dari dan ke kapal, meningkatkan pelayanan publik, mengutamakan keselamatan kerja khususnya di lapangan penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Redeb," ujarnya.