Kenapa Indonesia Harus Punya Sistem Peringatan Bencana yang Makin Canggih?

Jakarta: Indonesia kembali diingatkan bahwa bencana bisa datang dalam waktu yang sangat singkat. Gempa kuat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 serta rangkaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan satu hal penting: sistem peringatan dini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan utama dalam perlindungan masyarakat. Gempa yang mengguncang wilayah Flores, NTT, menjadi salah satu contoh paling nyata. BMKG mencatat gempa tersebut semula terdeteksi berkekuatan M7,0, kemudian diperbarui menjadi M7,7 dengan kedalaman sekitar 15 kilometer dan berpusat di laut sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo. Gempa tersebut memicu peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Selatan. Dalam situasi seperti itu, waktu menjadi sangat berharga. BMKG menyebut peringatan dini tsunami pertama diterbitkan sekitar dua menit setelah gempa terjadi, sementara pembaruan berikutnya disampaikan beberapa menit kemudian. Berdasarkan pemodelan, sejumlah wilayah pesisir NTT bahkan diperkirakan dapat mengalami dampak tsunami hanya beberapa menit setelah gempa. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir setelah BMKG melakukan pemantauan terhadap kondisi gempa dan muka air laut.  "Peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa kekuatan 7,7 hari ini pukul 04.58 WIB dinyatakan telah berakhir," kata Wijayanto. Kasus NTT memperlihatkan teknologi sebenarnya sudah mampu memberikan informasi dalam hitungan menit. Namun, tantangannya tidak berhenti pada seberapa cepat sensor mendeteksi gempa. Informasi tersebut harus sampai kepada masyarakat, dipahami dengan benar, dan diikuti tindakan evakuasi sebelum ancaman benar-benar tiba. Persoalan yang sama juga terlihat pada bencana yang bergerak lebih lambat seperti karhutla. Berbeda dengan gempa yang datang tiba-tiba, kebakaran hutan dan lahan dapat dipantau melalui perubahan cuaca, kelembapan, kondisi vegetasi, titik panas atau hotspot, hingga pola angin. Artinya, terdapat ruang yang lebih besar untuk membangun sistem peringatan yang bersifat prediktif. Dalam beberapa pekan terakhir, BNPB melaporkan karhutla terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Hingga 21 Agustus 2026, terdeteksi 53 titik api dengan estimasi luas lahan terbakar sekitar 595 hektare di sembilan wilayah Kalsel. Penanganannya melibatkan ratusan personel serta dukungan operasi udara dan water bombing. Ancaman tersebut bahkan dapat terlihat sebelum api membesar. BNPB sebelumnya mencatat 1.487 titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan berdasarkan pemantauan satelit NOAA-20. Data seperti ini seharusnya tidak hanya menjadi bahan laporan setelah kebakaran terjadi, tetapi menjadi dasar untuk menentukan wilayah mana yang harus segera mendapatkan patroli dan intervensi. SIstem Deteksi Dini  Kementerian Kehutanan juga memperkuat sistem deteksi dini karhutla melalui Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI). Sistem tersebut digunakan untuk mendeteksi titik panas yang kemudian perlu diverifikasi di lapangan.  "Setiap titik panas yang teridentifikasi di dalam areal kerja PBPH perlu segera diverifikasi di lapangan," demikian keterangan Kementerian Kehutanan. Di sinilah kebutuhan Indonesia terhadap sistem peringatan bencana yang lebih canggih menjadi semakin jelas. Sistem masa depan tidak cukup hanya menjawab pertanyaan "bencana sudah terjadi atau belum?".  Sistem harus mampu menjawab pertanyaan yang lebih penting seperti di mana risikonya, seberapa besar ancamannya, siapa yang terdampak, dan tindakan apa yang harus dilakukan masyarakat dalam beberapa menit atau jam berikutnya? Teknologi kecerdasan buatan (AI), satelit, sensor IoT, radar cuaca, pemodelan komputer, serta jaringan komunikasi digital dapat digabungkan untuk membangun sistem tersebut. Data gempa dapat dikombinasikan dengan peta kepadatan penduduk dan kondisi bangunan. Sementara untuk karhutla, data hotspot dapat dipadukan dengan kondisi kekeringan, arah angin, kelembapan tanah, jenis vegetasi, dan kedekatan dengan permukiman. Pesan ke Masyarakat Namun teknologi secanggih apa pun tidak akan banyak membantu jika pesan peringatan tidak sampai kepada masyarakat. Karena itu, sistem peringatan dini idealnya menggunakan banyak jalur sekaligus, mulai dari sirene, SMS, aplikasi, media sosial, televisi, radio, pengeras suara desa hingga notifikasi langsung ke perangkat masyarakat di wilayah berisiko. BNPB sendiri menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan, pemantauan dan deteksi dini dalam menghadapi karhutla. Lembaga tersebut juga meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman serta mendorong masyarakat segera melaporkan kejadian kebakaran kepada otoritas setempat. Yang tidak kalah penting adalah membangun satu ekosistem informasi bencana yang terintegrasi. BMKG, BNPB, pemerintah daerah, kementerian terkait, TNI, Polri, operator telekomunikasi, media, hingga masyarakat harus memiliki jalur komunikasi yang jelas. Masyarakat juga perlu mengetahui mana informasi resmi dan mana informasi yang belum terverifikasi. Dalam kasus gempa NTT, BMKG secara khusus mengimbau masyarakat mengambil informasi dari kanal resmi seperti BMKG, InaTEWS dan aplikasi InfoBMKG. Pada akhirnya, sistem peringatan dini bukan sekadar persoalan membeli sensor, memasang sirene atau meluncurkan aplikasi baru. Ukuran keberhasilannya adalah apakah seorang warga di pesisir NTT dapat mengetahui kapan harus menjauh dari pantai ketika gempa besar terjadi, atau apakah warga di daerah rawan karhutla bisa mengetahui ancaman kebakaran sebelum api meluas.  Jika teknologi mampu memberikan tambahan waktu beberapa menit untuk menyelamatkan nyawa, atau beberapa jam untuk mencegah api berubah menjadi bencana besar, maka investasi pada sistem peringatan dini bukanlah biaya tambahan melainkan usaha untuk menyelamatkan nyawa manusia.