Jakarta: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi ini bukan cuma soal api yang harus dipadamkan, tetapi juga menyangkut keselamatan warga yang setiap hari harus beraktivitas di tengah kualitas udara yang memburuk.
Dilansir dari laman BNPB pada Jumat, 11 September 2026, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan darurat karhutla, terutama untuk melindungi kelompok rentan. Arahan tersebut disampaikan Gibran saat meninjau Posko Penanganan Darurat Karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis, 10 September 2026.
“Kami meminta Bapak Kepala BNPB agar memberikan atensi penuh penanganan darurat karhutla, khususnya kelompok rentan yang terdampak asap karhutla,” jelas Gibran.
Tak hanya itu, BNPB juga diminta supaya kawasan sekolah menjadi salah satu lokasi prioritas pemadaman. Selanjutnya, Gibran mengatakan rencana pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di Kalimantan Selatan perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan keluarga para siswa.
“Untuk daerah yang dekat dengan sekolah, tolong menjadi prioritas pemadaman. Untuk wilayah Kalsel, saya memberikan instruksi agar sebelum membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dikoordinasikan dengan pihak keluarga,” imbuhnya.
Baca Juga :
Kalsel Nihil Hotspot, Karhutla Kalbar dan Kalteng Jadi Fokus Pengendalian
1.337 Kasus ISPA Tercatat di Kalbar
Dampak karhutla terlihat dari kondisi Kalimantan Barat per 8 September 2026, di mana kepekatan kabut asap dan kadar PM2,5 dalam Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berada pada level Berbahaya. Sementara jarak pandang di sejumlah wilayah turun hingga kurang dari 1 kilometer.
Situasi tersebut juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Sebanyak 1.337 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di 14 kabupaten/kota, sementara kegiatan belajar dari rumah bagi anak sekolah diperpanjang pada 7–11 September 2026.
Untuk merespons kondisi tersebut, BNPB mengerahkan 15.091 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, DLHK, perusahaan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA). Mereka melakukan penetrasi ke lokasi kebakaran, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, serta penyisiran asap di 31 titik api prioritas.
Dari total lahan terbakar sekitar 691,74 hektar, tim gabungan melalui operasi darat telah memadamkan sekitar 155,96 hektar di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, dan Singkawang.
OMC Dipacu Untuk Meningkatkan Peluang Hujan
Penanganan karhutla juga dilakukan dari udara, di mana BNPB menyiagakan dua helikopter patroli dan sembilan helikopter water bombing, termasuk Super Puma, Sikorsky Black Hawk, dan Mi-17. Dalam satu rangkaian operasi di wilayah Ketapang, helikopter Sikorsky EH-60A dan Mi-17-IV melakukan 84 kali penyiraman dengan total sekitar 520.000 liter air.
Selain pemadaman langsung, BNPB mempercepat OMC untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah terdampak. Tiga pesawat, yakni satu Cassa NC-2121 TNI AU dan dua Cessna Grand Caravan, dikerahkan untuk menyemai bahan NaCl pada potensi pertumbuhan awan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
“Kami sudah punya posko OMC dan setiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Sejalan dengan arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden, sekecil apapun ada peluang pertumbuhan awan maka laksanakan OMC,” ungkap Kepala BNPB Letjen TNI, Dr. Suharyanto.
Suharyanto menegaskan BNPB akan terus memobilisasi sumber daya darurat, melengkapi alat pelindung diri (APD) dan sarana prasarana personel, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terukur, sekaligus meminimalkan dampak asap terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan dan anak sekolah. (Wisa Irena Br Sitepu
Jakarta: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi ini bukan cuma soal api yang harus dipadamkan, tetapi juga menyangkut keselamatan warga yang setiap hari harus beraktivitas di tengah kualitas udara yang memburuk.
Dilansir dari laman BNPB pada Jumat, 11 September 2026, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat penanganan darurat karhutla, terutama untuk melindungi kelompok rentan. Arahan tersebut disampaikan Gibran saat meninjau Posko Penanganan Darurat Karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis, 10 September 2026.
“Kami meminta Bapak Kepala BNPB agar memberikan atensi penuh penanganan darurat karhutla, khususnya kelompok rentan yang terdampak asap karhutla,” jelas Gibran.
Tak hanya itu, BNPB juga diminta supaya kawasan sekolah menjadi salah satu lokasi prioritas pemadaman. Selanjutnya, Gibran mengatakan rencana pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di Kalimantan Selatan perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan keluarga para siswa.
“Untuk daerah yang dekat dengan sekolah, tolong menjadi prioritas pemadaman. Untuk wilayah Kalsel, saya memberikan instruksi agar sebelum membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dikoordinasikan dengan pihak keluarga,” imbuhnya.
1.337 Kasus ISPA Tercatat di Kalbar
Dampak karhutla terlihat dari kondisi Kalimantan Barat per 8 September 2026, di mana kepekatan kabut asap dan kadar PM2,5 dalam Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berada pada level Berbahaya. Sementara jarak pandang di sejumlah wilayah turun hingga kurang dari 1 kilometer.
Situasi tersebut juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Sebanyak 1.337 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di 14 kabupaten/kota, sementara kegiatan belajar dari rumah bagi anak sekolah diperpanjang pada 7–11 September 2026.
Untuk merespons kondisi tersebut, BNPB mengerahkan 15.091 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, DLHK, perusahaan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA). Mereka melakukan penetrasi ke lokasi kebakaran, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, serta penyisiran asap di 31 titik api prioritas.
Dari total lahan terbakar sekitar 691,74 hektar, tim gabungan melalui operasi darat telah memadamkan sekitar 155,96 hektar di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, dan Singkawang.
OMC Dipacu Untuk Meningkatkan Peluang Hujan
Penanganan karhutla juga dilakukan dari udara, di mana BNPB menyiagakan dua helikopter patroli dan sembilan helikopter water bombing, termasuk Super Puma, Sikorsky Black Hawk, dan Mi-17. Dalam satu rangkaian operasi di wilayah Ketapang, helikopter Sikorsky EH-60A dan Mi-17-IV melakukan 84 kali penyiraman dengan total sekitar 520.000 liter air.
Selain pemadaman langsung, BNPB mempercepat OMC untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah terdampak. Tiga pesawat, yakni satu Cassa NC-2121 TNI AU dan dua Cessna Grand Caravan, dikerahkan untuk menyemai bahan NaCl pada potensi pertumbuhan awan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
“Kami sudah punya posko OMC dan setiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Sejalan dengan arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden, sekecil apapun ada peluang pertumbuhan awan maka laksanakan OMC,” ungkap Kepala BNPB Letjen TNI, Dr. Suharyanto.
Suharyanto menegaskan BNPB akan terus memobilisasi sumber daya darurat, melengkapi alat pelindung diri (APD) dan sarana prasarana personel, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terukur, sekaligus meminimalkan dampak asap terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan dan anak sekolah. (Wisa Irena Br Sitepu
(ANN)
