Jakarta: Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj berharap pembahasan mengenai biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dapat dilakukan dengan cepat. Ini penting agar bisa segera diumumkan ke masyarakat.
"Kita berharap agar Bipih ini bisa segera difinalisasi agar bisa langsung disosialisasikan ke masyarakat. Agar masyarakat bisa mempersiapkan," kata Mustolih saat dihubungi, Minggu, 5 Februari 2023.
Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih Tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Bipih yang mencapai Rp98.893.909,11. Ketimbang tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02.
Ia optimistis jika para calon jemaah bisa melunasi biaya haji sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, pemerintah harus menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
"Apabila biaya seperti yang diajukan Kemenag, masyarakat perlu alokasi yang lebih longgar. Sebaliknya apabila DPR tidak segera menyepakati Bipih, maka waktu pelunasan jemaah akan semakin sempit," jelas dia.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan usulan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disampaikan pemerintah kepada Komisi VIII DPR mengusung prinsip berkeadilan dan berkeberlanjutan bagi semua jemaah haji Indonesia.
"Kita masih mencari solusi dan rasionalisasi bersama. Kita harus punya empati dan simpati bagaimana kita memiliki pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrian jemaah haji Indonesia. Kemenag sama sekali tidak ada niat memberatkan calon jemaah haji," ujar Hilman Latief.
Hilman menambahkan hasil rapat bersama Komisi VIII DPR nanti akan menjadi skenario terbaik yang akan diambil. Terkait pelayanan penyelenggaraan haji, lanjutnya, Kemenag kami sudah bertemu berbagai pihak termasuk syarikah yang akan melayani seluruh jemaah haji dunia.
"Kita akan berdiskusi bagaimana rasionalisasi haji bisa dilakukan agar kenaikan biaya haji seperti yang terjadi pada tahun 2022 bisa diantisipasi lebih awal. Poinnya adalah dalam satu bulan ke depan kita berharap situasi semakin. Konsep berhaji itu adalah istitha'ah atau seseorang yang memiliki bekal secara finansial," tandas Hilman.
Jakarta: Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj berharap pembahasan mengenai biaya perjalanan
ibadah haji (Bipih) dapat dilakukan dengan cepat. Ini penting agar bisa segera diumumkan ke masyarakat.
"Kita berharap agar Bipih ini bisa segera difinalisasi agar bisa langsung disosialisasikan ke masyarakat. Agar masyarakat bisa mempersiapkan," kata Mustolih saat dihubungi, Minggu, 5 Februari 2023.
Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih Tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata Bipih yang mencapai Rp98.893.909,11. Ketimbang tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02.
Ia optimistis jika para calon jemaah bisa melunasi
biaya haji sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, pemerintah harus menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
"Apabila biaya seperti yang diajukan Kemenag, masyarakat perlu alokasi yang lebih longgar. Sebaliknya apabila DPR tidak segera menyepakati Bipih, maka waktu pelunasan jemaah akan semakin sempit," jelas dia.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan usulan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disampaikan pemerintah kepada Komisi VIII DPR mengusung prinsip berkeadilan dan berkeberlanjutan bagi semua jemaah haji Indonesia.
"Kita masih mencari solusi dan rasionalisasi bersama. Kita harus punya empati dan simpati bagaimana kita memiliki pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrian jemaah haji Indonesia. Kemenag sama sekali tidak ada niat memberatkan calon jemaah haji," ujar Hilman Latief.
Hilman menambahkan hasil rapat bersama Komisi VIII DPR nanti akan menjadi skenario terbaik yang akan diambil. Terkait pelayanan penyelenggaraan haji, lanjutnya, Kemenag kami sudah bertemu berbagai pihak termasuk syarikah yang akan melayani seluruh jemaah haji dunia.
"Kita akan berdiskusi bagaimana rasionalisasi haji bisa dilakukan agar kenaikan biaya haji seperti yang terjadi pada tahun 2022 bisa diantisipasi lebih awal. Poinnya adalah dalam satu bulan ke depan kita berharap situasi semakin. Konsep berhaji itu adalah istitha'ah atau seseorang yang memiliki bekal secara finansial," tandas Hilman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
