Jakarta: Kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia diapresiasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dalam menjalankan berbagai programnya khusus terkait pelindungan bagi pekerja migran, anggaran BP2MI ditambah.
"Capaian kinerja BP2MI semenjak dipimpin Pak Benny menunjukkan hasil yang luar biasa karena dengan memanfaatkan anggaran yang tidak seberapa jika dibandingkan program BP2MI saat ini. Kami mendukung penambahan anggaran," kata Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo, Diaz Hendropriyono usai menghadiri pelepasan 470 PMI ke Korea Selatan (Korsel), di Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023.
Menurut Diaz, penambahan anggaran tersebut merupakan hal kewajaran dengan melihat program yang dijalankan BP2Ml di bawah nakhoda Benny Ramdhani, misalnya pembuatan fasilitas lounge dan fastrack bagi PMI di enam bandara.
Dia menjelaskan para PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara setelah sektor migas, yaitu dengan nominal Rp159,6 triliun setiap tahunnya. Hal tersebut menurut Diaz merupakan pencapaian yang luar biasa bagi BP2MI sehingga dirinya berjanji akan mendorong penambahan anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan.
"Harus kita dukung, seperti kita tahu BP2MI menghasilkan devisa ratusan triliun. Melihat ini jelas ini akan kita upayakan, bahwa penambahan anggaran ini logikanya tetap akan balik ke negara dengan devisa yang dihasilkan PMI," ujarnya.
Capaian kinerja yang luar biasa di BP2MI itu menurut dia menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak salah menunjuk orang untuk memimpin lembaga tersebut.
Pernyataan Diaz itu cukup beralasan karena dia menilai banyak perubahan besar yang dirasakan PMI seperti mengutamakan pelayanan, perlindungan, dan komitmen Benny Rhamdani memberantas mafia sindikat penempatan PMI ilegal.
"Saya rasa Pak Presiden sudah memilih tokoh yang tepat untuk memimpin kepala BP2MI, karena di bawah kepemimpinan Pak Benny, terjadi perubahan yang pesat dan luar biasa di BP2MI," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan dirinya berkomitmen memberantas sindikat penempatan PMI ilegal. Menurut dia, selama ini para sindikat tersebut seolah-olah mengendalikan negara dan aparatur negara.
"Saya terus sampiakan tidak akan tunduk kepada para sindikat yang menjual anak bangsa ke luar negeri. Ini komitmen janji saya kepada Pak Presiden saat awal dilantik oleh Presiden," kata Benny.
Dia menjelaskan BP2MI sedang fokus mewujudkan program rumah subsidi untuk para PMI, dan saat ini pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mewujudkan hal tersebut.
Politikus Partai Hanura itu mengatakan saat ini PMI yang berangkat ke luar negeri mendapatkan fasilitas istimewa yaitu surat kepercayaan atau "Credentials Letter". Menurut dia, fasilitas itu dulunya hanya bisa diperoleh duta besar saja, namun saat ini PMI juga memegang yang fasilitas istimewa tersebut yang sengaja disiapkan negara.
Jakarta: Kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia diapresiasi. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dalam menjalankan berbagai programnya khusus terkait pelindungan bagi pekerja migran, anggaran BP2MI ditambah.
"Capaian kinerja BP2MI semenjak dipimpin Pak Benny menunjukkan hasil yang luar biasa karena dengan memanfaatkan anggaran yang tidak seberapa jika dibandingkan program BP2MI saat ini. Kami mendukung penambahan anggaran," kata Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo, Diaz Hendropriyono usai menghadiri pelepasan 470 PMI ke Korea Selatan (Korsel), di Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023.
Menurut Diaz, penambahan anggaran tersebut merupakan hal kewajaran dengan melihat program yang dijalankan BP2Ml di bawah nakhoda Benny Ramdhani, misalnya pembuatan fasilitas lounge dan fastrack bagi PMI di enam bandara.
Dia menjelaskan para PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua bagi negara setelah sektor migas, yaitu dengan nominal Rp159,6 triliun setiap tahunnya. Hal tersebut menurut Diaz merupakan pencapaian yang luar biasa bagi BP2MI sehingga dirinya berjanji akan mendorong penambahan anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan.
"Harus kita dukung, seperti kita tahu BP2MI menghasilkan devisa ratusan triliun. Melihat ini jelas ini akan kita upayakan, bahwa penambahan anggaran ini logikanya tetap akan balik ke negara dengan devisa yang dihasilkan PMI," ujarnya.
Capaian kinerja yang luar biasa di BP2MI itu menurut dia menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak salah menunjuk orang untuk memimpin lembaga tersebut.
Pernyataan Diaz itu cukup beralasan karena dia menilai banyak perubahan besar yang dirasakan PMI seperti mengutamakan pelayanan, perlindungan, dan komitmen Benny Rhamdani memberantas mafia sindikat penempatan PMI ilegal.
"Saya rasa Pak Presiden sudah memilih tokoh yang tepat untuk memimpin kepala BP2MI, karena di bawah kepemimpinan Pak Benny, terjadi perubahan yang pesat dan luar biasa di BP2MI," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan dirinya berkomitmen memberantas sindikat penempatan PMI ilegal. Menurut dia, selama ini para sindikat tersebut seolah-olah mengendalikan negara dan aparatur negara.
"Saya terus sampiakan tidak akan tunduk kepada para sindikat yang menjual anak bangsa ke luar negeri. Ini komitmen janji saya kepada Pak Presiden saat awal dilantik oleh Presiden," kata Benny.
Dia menjelaskan BP2MI sedang fokus mewujudkan program rumah subsidi untuk para PMI, dan saat ini pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mewujudkan hal tersebut.
Politikus Partai Hanura itu mengatakan saat ini PMI yang berangkat ke luar negeri mendapatkan fasilitas istimewa yaitu surat kepercayaan atau "Credentials Letter". Menurut dia, fasilitas itu dulunya hanya bisa diperoleh duta besar saja, namun saat ini PMI juga memegang yang fasilitas istimewa tersebut yang sengaja disiapkan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
