Jakarta: Bencana alam di Tanah Air harus menjadi momentum bagi bangsa untuk mengevaluasi dan membangun kesiapsiagaan nasional, mulai dari sistem pendidikan, infrastruktur, hingga literasi kebencanaan.
"Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Upaya membangun kesiapsiagaan nasional dengan sistem pendidikan dan infrastruktur yang adaptif, serta penguatan literasi masyarakat terkait kebencanaan harus segera diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Meningkatnya Aktivitas Gempa Bumi Agustus 2026: Kesiapsiagaan Nasional dan Risiko Sistemik di Kawasan Padat Penduduk yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 26 Agustus 2026.
Diskusi dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Tantri Moerdopo menghadirkan Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), Agus Riyanto, S.T., M.M; Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG, Dr. Wijayanto, S.T., M.Sc dan Peneliti Senior Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN Dr. Nuraini Rahma Hanifa.
Selain itu, Peneliti Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional /BRIN, Prof. Dr. Erma Yulihastin, M.Si dan Wartawan Media Indonesia di Nusa Tenggara Timur Marianus Marselus.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah langkah antisipatif harus segera direalisasikan, mengingat pontensi ancaman bencana terhadap masyarakat meningkat. Data terkini mencatat, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akhir tahun lalu, menelan 1.167 jiwa, ratusan korban hilang, dan ratusan ribu warga mengungsi.
Sementara itu, gempa bumi M 7,7 di Flores, NTT, mengakibatkan 103 orang meninggal, 986 luka-luka, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Belum lagi, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, saat ini, yang memicu lonjakan kasus ISPA hingga 25-30 persen di kalangan masyarakat dan anak sekolah.
Menurut Rerie , pemerintah daerah di kawasan rawan bencana harus didorong untuk memprioritaskan mitigasi bencana, termasuk penertiban tata ruang, dan audit konstruksi bangunan tahan gempa. Ia menegaskan bahwa ketahanan nasional bermula dari kesiapsiagaan di level masyarakat terkecil seperti rumah tangga dan komunitas.
"Kesiapan para pemangku kepentingan dan literasi masyarakat yang baik terkait bencana diharapkan mampu meredam potensi ancaman bencana yang kerap terjadi di tanah air," ucap Rerie.
Dalam diskusi itu, Wijayanto mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2026 terjadi 11 kejadian gempa di atas magnitudo 5,7 Skala Richter mulai dari Sumatera, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara hingga Nusa Tenggara Timur. Hal itu terjadi karena Indonesia dipengaruhi empat lempeng besar dunia seperti lempeng Indo Australia, Eurosia, Pasifik, dan Filipina.
Sepanjang 2025, tambah dia, bahkan tercatat 43 ribu gempa mulai Ferbruari 2025 hingga Desember 2025. Dua penyebab utama gempa di Indonesia, menurutnya, akibat subduksi lempeng (megatrust) dan patahan aktif. Dengan sejumlah kondisi tersebut, jelas dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana gempa yang tinggi dan dampak lainnya seperti tsunami.
BMKG juga mencatat tingkat guncangan gempa untuk memperkirakan tingkat kerusakan dampak guncangan gempa yang terjadi dan memverifikasi data yang tercatat dengan kondisi di lapangan pada saat gempa Flores, NTT terjadi.
Selain itu, lanjut dia, BMKG juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPB, Pemda, dan masyarakat untuk menyosialisasikan kondisi yang terjadi, sebagai bagian upaya meredam ancaman berita hoax terkait bencana.
Sementara itu, Agus Riyanto mengungkapkan bahwa dalam menghadapi ancaman dampak bencana, BNPB berupaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Menurut Agus, sepanjang 2026, hingga 25 Agustus 2026, BNPB mencatat 1.587 bencana terjadi dengan dominasi bencana pada bencana hydrometeorogi, dengan bencana geologi tercatat 14 kejadian.
Dengan jumlah bencana tersebut, Indonesia menempati peringkat tiga dari 193 negara yang rawan bencana. Menurut Agus, risiko bencana sangat tergantung dari faktor besar kecilnya ancaman bencana, kapasitas masyarakat dan lembaga dalam memahami bencana, serta besar kecilnya kerentanan yang ada.
Sehingga, untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, ketiga faktor yang membentuk risiko bencana tersebut harus benar-benar dicermati dan dipahami dengan baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat luas.
Ia juga menambahkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana menjadi lebih mengedepankan upaya preventif, multi sektoral, dan mewujudkan tanggung jawab semua pihak (pentahelix), untuk membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.
Selanjutnya, Nuraini Rahma Hanifa berpendapat bahwa besar kecilnya dampak yang terjadi tergantung dari kesiapan kita dalam menghadapi potensi dampak gempa. Peta sumber-sumber gempa yang dirilis BMKG, ujar Nuraini, diteliti sebagai bagian upaya antisipasi potensi gempa di masa datang.
Sejumlah langkah antisipasi itu, merupakan bagian dari upaya membangun kesiapan masyarakat. Bila dilihat dari kerusakan bangunan yang terjadi pada gempa Flores, Nuraini berpendapat, sebaran kerusakan yang terjadi sesuai peta sebaran gempa yang ada. Untuk menekan risiko itu perlu direalisasikan bangunan tahan gempa di wilayah-wilayah rawan gempa.
"Gempa itu sejatinya fenomena alam, bencana terjadi bila manusia yang hidup di tengah fenomena alam itu tidak siap mengantisipasi dampaknya," ujar Nuraini.
Terkait kejadian gempa di Flores, menurut Nuraini, harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan wilayah urban dan padat penduduk dalam mengantisipasi ancaman dampak gempa di Tanah Air.
Marianus mengungkapkan bahwa korban gempa Flores yang tewas tercatat 103 jiwa dan didominasi kelompok rentan, anak, perempuan, dan lansia. Saat ini, ujar Marianus, tercatat 185 rubu orang hidup di pengungsian pascagempa.
Gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo itu bukan hanya soal kekuatannya, tetapi juga bagaimana kita memiliki sistem yang mampu mengantisipasinya dengan baik. Selain itu, ia mengungkapkan peringatan dini kerap kali tidak sampai ke masyarakat karena infrastruktur komunikasi tidak tersedia di sejumlah wilayah. Sehingga diperlukan penguatan sistem informasi dan infrastruktur yang memadai di NTT untuk membangun kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa datang.
Erma berpendapat bahwa dalam menganalisis gempa di Tanah Air sebaiknya juga mengaitkan dengan gempa-gempa yang terjadi sebelumnya di negara lain. Apalagi, menurut Erma, wilayah-wilayah tersebut masih berada di sekitar lempeng Pasifik yang akhir-akhir aktif bergerak.
Wartawan senior Usman Kansongjuga berpendapat bahwa masyarakat Indonesia hidup di atas ring of fire yang terdiri dari lempeng dan sesar aktif sehingga menjadi negara rawan gempa dan bencana.
Pada kejadian gempa, tegas Usman, masyarakat yang menjadi korban kerap bukan karena gempa itu sendiri, tetapi karena tertimpa bangunan yang dihuninya.
"Berdasarkan hal tersebut, sejatinya kita bisa melakukan sejumlah hal yang disebut mitigasi bencana dan mitigasi gempa, untuk mengurangi risiko akibat gempa atau bencana," ucap Usman.
Jakarta:
Bencana alam di Tanah Air harus menjadi momentum bagi bangsa untuk mengevaluasi dan membangun kesiapsiagaan nasional, mulai dari sistem pendidikan, infrastruktur, hingga literasi kebencanaan.
"Indonesia adalah kawasan rawan bencana. Upaya membangun kesiapsiagaan nasional dengan sistem pendidikan dan infrastruktur yang adaptif, serta penguatan literasi masyarakat terkait kebencanaan harus segera diwujudkan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Meningkatnya Aktivitas Gempa Bumi Agustus 2026: Kesiapsiagaan Nasional dan Risiko Sistemik di Kawasan Padat Penduduk yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 26 Agustus 2026.
Diskusi dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, Tantri Moerdopo menghadirkan Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), Agus Riyanto, S.T., M.M; Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG, Dr. Wijayanto, S.T., M.Sc dan Peneliti Senior Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN Dr. Nuraini Rahma Hanifa.
Selain itu, Peneliti Ahli Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional /BRIN, Prof. Dr. Erma Yulihastin, M.Si dan Wartawan Media Indonesia di Nusa Tenggara Timur Marianus Marselus.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, sejumlah langkah antisipatif harus segera direalisasikan, mengingat pontensi ancaman bencana terhadap masyarakat meningkat. Data terkini mencatat, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akhir tahun lalu, menelan 1.167 jiwa, ratusan korban hilang, dan ratusan ribu warga mengungsi.
Sementara itu, gempa bumi M 7,7 di Flores, NTT, mengakibatkan 103 orang meninggal, 986 luka-luka, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Belum lagi, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, saat ini, yang memicu lonjakan kasus ISPA hingga 25-30 persen di kalangan masyarakat dan anak sekolah.
Menurut Rerie , pemerintah daerah di kawasan rawan bencana harus didorong untuk memprioritaskan mitigasi bencana, termasuk penertiban tata ruang, dan audit konstruksi bangunan tahan gempa. Ia menegaskan bahwa ketahanan nasional bermula dari kesiapsiagaan di level masyarakat terkecil seperti rumah tangga dan komunitas.
"Kesiapan para pemangku kepentingan dan literasi masyarakat yang baik terkait bencana diharapkan mampu meredam potensi ancaman bencana yang kerap terjadi di tanah air," ucap Rerie.
Dalam diskusi itu, Wijayanto mengungkapkan bahwa sepanjang Agustus 2026 terjadi 11 kejadian gempa di atas magnitudo 5,7 Skala Richter mulai dari Sumatera, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara hingga Nusa Tenggara Timur. Hal itu terjadi karena Indonesia dipengaruhi empat lempeng besar dunia seperti lempeng Indo Australia, Eurosia, Pasifik, dan Filipina.
Sepanjang 2025, tambah dia, bahkan tercatat 43 ribu gempa mulai Ferbruari 2025 hingga Desember 2025. Dua penyebab utama gempa di Indonesia, menurutnya, akibat subduksi lempeng (megatrust) dan patahan aktif. Dengan sejumlah kondisi tersebut, jelas dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana gempa yang tinggi dan dampak lainnya seperti tsunami.
BMKG juga mencatat tingkat guncangan gempa untuk memperkirakan tingkat kerusakan dampak guncangan gempa yang terjadi dan memverifikasi data yang tercatat dengan kondisi di lapangan pada saat gempa Flores, NTT terjadi.
Selain itu, lanjut dia, BMKG juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti BNPB, Pemda, dan masyarakat untuk menyosialisasikan kondisi yang terjadi, sebagai bagian upaya meredam ancaman berita hoax terkait bencana.
Sementara itu, Agus Riyanto mengungkapkan bahwa dalam menghadapi ancaman dampak bencana, BNPB berupaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Menurut Agus, sepanjang 2026, hingga 25 Agustus 2026, BNPB mencatat 1.587 bencana terjadi dengan dominasi bencana pada bencana hydrometeorogi, dengan bencana geologi tercatat 14 kejadian.
Dengan jumlah bencana tersebut, Indonesia menempati peringkat tiga dari 193 negara yang rawan bencana. Menurut Agus, risiko bencana sangat tergantung dari faktor besar kecilnya ancaman bencana, kapasitas masyarakat dan lembaga dalam memahami bencana, serta besar kecilnya kerentanan yang ada.
Sehingga, untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, ketiga faktor yang membentuk risiko bencana tersebut harus benar-benar dicermati dan dipahami dengan baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat luas.
Ia juga menambahkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana menjadi lebih mengedepankan upaya preventif, multi sektoral, dan mewujudkan tanggung jawab semua pihak (pentahelix), untuk membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.
Selanjutnya, Nuraini Rahma Hanifa berpendapat bahwa besar kecilnya dampak yang terjadi tergantung dari kesiapan kita dalam menghadapi potensi dampak gempa. Peta sumber-sumber gempa yang dirilis BMKG, ujar Nuraini, diteliti sebagai bagian upaya antisipasi potensi gempa di masa datang.
Sejumlah langkah antisipasi itu, merupakan bagian dari upaya membangun kesiapan masyarakat. Bila dilihat dari kerusakan bangunan yang terjadi pada gempa Flores, Nuraini berpendapat, sebaran kerusakan yang terjadi sesuai peta sebaran gempa yang ada. Untuk menekan risiko itu perlu direalisasikan bangunan tahan gempa di wilayah-wilayah rawan gempa.
"Gempa itu sejatinya fenomena alam, bencana terjadi bila manusia yang hidup di tengah fenomena alam itu tidak siap mengantisipasi dampaknya," ujar Nuraini.
Terkait kejadian gempa di Flores, menurut Nuraini, harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan wilayah urban dan padat penduduk dalam mengantisipasi ancaman dampak gempa di Tanah Air.
Marianus mengungkapkan bahwa korban gempa Flores yang tewas tercatat 103 jiwa dan didominasi kelompok rentan, anak, perempuan, dan lansia. Saat ini, ujar Marianus, tercatat 185 rubu orang hidup di pengungsian pascagempa.
Gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo itu bukan hanya soal kekuatannya, tetapi juga bagaimana kita memiliki sistem yang mampu mengantisipasinya dengan baik. Selain itu, ia mengungkapkan peringatan dini kerap kali tidak sampai ke masyarakat karena infrastruktur komunikasi tidak tersedia di sejumlah wilayah. Sehingga diperlukan penguatan sistem informasi dan infrastruktur yang memadai di NTT untuk membangun kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa datang.
Erma berpendapat bahwa dalam menganalisis gempa di Tanah Air sebaiknya juga mengaitkan dengan gempa-gempa yang terjadi sebelumnya di negara lain. Apalagi, menurut Erma, wilayah-wilayah tersebut masih berada di sekitar lempeng Pasifik yang akhir-akhir aktif bergerak.
Wartawan senior Usman Kansongjuga berpendapat bahwa masyarakat Indonesia hidup di atas ring of fire yang terdiri dari lempeng dan sesar aktif sehingga menjadi negara rawan gempa dan bencana.
Pada kejadian gempa, tegas Usman, masyarakat yang menjadi korban kerap bukan karena gempa itu sendiri, tetapi karena tertimpa bangunan yang dihuninya.
"Berdasarkan hal tersebut, sejatinya kita bisa melakukan sejumlah hal yang disebut mitigasi bencana dan mitigasi gempa, untuk mengurangi risiko akibat gempa atau bencana," ucap Usman.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(ANN)
