Jakarta: Pemulihan pascabencana di Sumatera Barat memasuki tahap penguatan ketangguhan wilayah setelah layanan dasar kembali berfungsi. Pemulihan kini diprioritaskan pada percepatan pembangunan hunian tetap, pemulihan jembatan dan sungai, serta penerapan sistem mitigasi terpadu agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) khusus Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kota Padang, Kamis (22/10/2026), seluruh rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu, serta 653 sekolah terdampak telah beroperasi kembali. Layanan listrik, BBM, LPG, telekomunikasi, dan internet pada 1.483 BTS juga telah pulih 100 persen.
Pemenuhan kebutuhan hunian sementara menunjukkan kemajuan serupa. Sebanyak 830 unit hunian sementara telah selesai dan Dana Tunggu Hunian telah disalurkan kepada 3.009 penerima. Tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian. Selain itu, pembersihan lumpur pada 29 lokasi telah tuntas dan konstruksi pemulihan sawah seluas 3.902 hektare telah diselesaikan.
Pada sektor konektivitas, sebanyak 139 dari 167 ruas jalan daerah atau 83,23 persen telah kembali fungsional. Pemulihan jembatan daerah mencapai 59,50 persen atau 97 dari 163 jembatan, sedangkan pembangunan sumur bor telah mencapai 63,8 persen atau 141 dari 221 unit. Normalisasi muara tercatat mencapai 75 persen.
Di tengah capaian tersebut, sejumlah pekerjaan perlu dipercepat. Pembangunan hunian tetap baru mencapai 346 dari target 3.742 unit atau 9,2 persen, sementara normalisasi sungai baru menyelesaikan 10 dari 58 titik atau 17,24 persen. Pemutakhiran data juga masih dibutuhkan untuk pemulihan tambak, keramba, kapal ikan, dan unit pengolahan ikan.
Ketua Tim Monev Khusus Padang Brigjen TNI Andre Julian mengatakan percepatan pekerjaan memerlukan keselarasan program dan data dari tingkat pusat hingga daerah. Posko Tim Pelaksana Satgas PRR berperan menghubungkan perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga teknis untuk menyelesaikan hambatan operasional.
“Dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi antar-K/L dan antara pusat dan daerah,” kata Andre dalam rapat koordinasi yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, tim pakar, serta perguruan tinggi di Sumatera Barat.
Penguatan koordinasi tersebut diarahkan pada pembangunan sistem peringatan dini terintegrasi yang menghubungkan data BMKG, balai wilayah sungai, dan BPBD hingga tingkat desa atau nagari. Sistem itu perlu disertai prosedur operasi bersama dan latihan evakuasi berkala agar informasi peringatan dapat dipahami serta ditindaklanjuti masyarakat.
“Perlu SOP atau konsep mitigasi yang dipahami masyarakat, disertai simulasi agar warga tahu harus ke mana ketika terjadi bencana,” ujar Andre.
Perguruan tinggi di Sumatera Barat akan dilibatkan lebih jauh dalam pemetaan risiko longsor, likuefaksi, gempa, tsunami, stabilitas lereng, dan potensi sumbatan sungai. Hasil riset tersebut diarahkan menjadi rekomendasi operasional, termasuk melalui integrasi data ke dasbor BNPB, pendampingan penyusunan JITUPASNA dan R3P, serta program KKN tematik di wilayah rawan.
Upaya mitigasi juga akan diperkuat melalui susur sungai bersama mahasiswa, relawan, dan karang taruna untuk menemukan serta membersihkan titik sumbatan sebelum puncak musim hujan. Pada saat yang sama, normalisasi sungai dan muara, perbaikan irigasi, pembangunan huntap, dan pemulihan infrastruktur vital terus dipercepat.
Pemulihan tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemutakhiran data penerima bantuan pertanian, perikanan, dan UMKM akan dipercepat agar bantuan tepat sasaran, disertai rehabilitasi sosial dan pendampingan psikologis bagi anak-anak, lansia, serta kelompok rentan.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
