Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, meminta media menjaga kualitas berita. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan literasi digital di tengah disrupsi media sosial.
"Tidak semua netizen mampu menganalisa konten-konten yang bertebaran di media sosial. Apakah hoaks atau hak? Ke depan, literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan masyarakat," kata Yasonna pada seminar bertajuk "Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media 'Mainstream' di Era Disrupsi Medsos", Kamis, 4 Februari 2021.
Menurut Yasonna, media perlu menjaga kualitas konten dengan verifikasi untuk menunjang akurasi. Sehingga bisa menjadi 'penunjuk arah' bagi masyarakat.
Pasalnya, kata Yasonna, media, terutama yang mendapat predikat media mainstream, harus menjadi sumber informasi terpercaya. Wamenkum HAM Edward Hiariej, sepakat dengan hal tersebut. Sebab, perlu sesuatu yang objektif, akurat, dan dapat dipercaya untuk menangkal hoaks.
"Karena beragam fenomena muncul dalam perkembangan industri media. Termasuk half truth," kata dia.
Edward menyebut media tak berjalan sendirian untuk menangkal hoaks. Pemerintah siap mendukung dengan aturan yang memberikan dampak jera bagi penyebar hoaks, yakni melalui UU ITE.
Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM, Komjen Pol Andap Budhi Revianto, berterima kasih pihaknya dilibatkan dalam acara yang menjadi bagian dari Hari Pers Nasional (HPN).
"Suatu kehormatan bagi Kemenkum HAM dapat menjadi bagian penting dalam peringatan hari Pers Nasional 2021. Semoga hasil webinar nasional ini dapat berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan media mainstream di era disrupsi media sosial," ujar Andap.
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, meminta media menjaga kualitas berita. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan literasi digital di tengah disrupsi media sosial.
"Tidak semua netizen mampu menganalisa konten-konten yang bertebaran di media sosial. Apakah hoaks atau hak? Ke depan, literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan masyarakat," kata Yasonna pada seminar bertajuk "Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media '
Mainstream' di Era Disrupsi Medsos", Kamis, 4 Februari 2021.
Menurut Yasonna, media perlu menjaga kualitas konten dengan verifikasi untuk menunjang akurasi. Sehingga bisa menjadi 'penunjuk arah' bagi masyarakat.
Pasalnya, kata Yasonna, media, terutama yang mendapat predikat media
mainstream, harus menjadi sumber informasi terpercaya. Wamenkum HAM Edward Hiariej, sepakat dengan hal tersebut. Sebab, perlu sesuatu yang objektif, akurat, dan dapat dipercaya untuk menangkal hoaks.
"Karena beragam fenomena muncul dalam perkembangan industri media. Termasuk
half truth," kata dia.
Edward menyebut media tak berjalan sendirian untuk menangkal hoaks. Pemerintah siap mendukung dengan aturan yang memberikan dampak jera bagi penyebar hoaks, yakni melalui UU ITE.
Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM, Komjen Pol Andap Budhi Revianto, berterima kasih pihaknya dilibatkan dalam acara yang menjadi bagian dari Hari Pers Nasional (HPN).
"Suatu kehormatan bagi Kemenkum HAM dapat menjadi bagian penting dalam peringatan hari Pers Nasional 2021. Semoga hasil webinar nasional ini dapat berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan media
mainstream di era disrupsi media sosial," ujar Andap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
