Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan reformasi di sektor pendidikan masuk kategori urgen. Pemerintah diminta serius membenahi sektor pendidikan.
"Pemenuhan pendidikan yang berkeadilan tidak cukup ditunjukkan pada peningkatan anggaran, tetapi butuh terobosan," kata Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW Almas Sjafrina dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Mei 2024.
Almas mengatakan dorongan itu bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei. Pembenahan mesti dilakukan dengan mengevaluasi menyeluruh atas problem dan kebutuhan dasar pendidikan.
"Evaluasi tersebut dijadikan dasar perencanaan alokasi anggaran yang lebih tepat dan sesuai prioritas. Kemudian memastikan tidak ada pungutan liar di institusi pendidikan," ujar dia.
Almas menyebut tugas pemerintah lainnya, yakni memastikan kebutuhan prioritas terpenuhi dengan anggaran yang cukup. Misalnya kesejahteraan guru hingga program wajib belajar seyogianya diutamakan pemerintah.
"Anggaran minimal 20 persen sudah seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi amanat wajib belajar yang telah tercantum dalam UU Sisdiknas," ucap dia.
Selain itu, Almas mendorong pemerintah menyampingkan belanja pendidikan yang tidak dibutuhkan. Sebab, selama ini anggaran pendidikan banyak tersebar di berbagai sektor yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan pendidikan.
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan reformasi di sektor pendidikan masuk kategori urgen. Pemerintah diminta serius membenahi sektor
pendidikan.
"Pemenuhan pendidikan yang berkeadilan tidak cukup ditunjukkan pada peningkatan anggaran, tetapi butuh terobosan," kata Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW Almas Sjafrina dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Mei 2024.
Almas mengatakan dorongan itu bertepatan dengan
Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei. Pembenahan mesti dilakukan dengan mengevaluasi menyeluruh atas problem dan kebutuhan dasar pendidikan.
"Evaluasi tersebut dijadikan dasar perencanaan alokasi anggaran yang lebih tepat dan sesuai prioritas. Kemudian memastikan tidak ada pungutan liar di institusi pendidikan," ujar dia.
Almas menyebut tugas pemerintah lainnya, yakni memastikan kebutuhan prioritas terpenuhi dengan anggaran yang cukup. Misalnya kesejahteraan guru hingga program wajib belajar seyogianya diutamakan pemerintah.
"Anggaran minimal 20 persen sudah seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi amanat wajib belajar yang telah tercantum dalam UU Sisdiknas," ucap dia.
Selain itu, Almas mendorong pemerintah menyampingkan belanja
pendidikan yang tidak dibutuhkan. Sebab, selama ini anggaran pendidikan banyak tersebar di berbagai sektor yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
