Jakarta: Dalam ingatan kolektif banyak keluarga Indonesia, periode 1942 hingga 1945 memiliki sebutan yang sama: "zaman Jepang". Itu adalah masa ketika bahan pangan dirampas, kaum muda dinaikkan secara paksa ke atas truk, dan banyak desa tak pernah lagi melihat kepulangan orang-orang yang telah dibawa pergi.
Berdasarkan data kependudukan pada masa perang, sarjana Belanda De Vries memperkirakan bahwa Pulau Jawa saja mengalami kehilangan penduduk bersih hingga 2,45 juta jiwa selama periode 1943–1945. Sementara itu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterbitkan kemudian menyebutkan bahwa sekitar 4 juta orang meninggal di seluruh wilayah Hindia Belanda selama pendudukan Jepang akibat kelaparan dan kerja paksa.
Para pekerja paksa yang dikenal sebagai "romusha" dikirim ke jalur kereta api yang dijuluki "Jalur Kereta Maut" (Death Railway) serta ke berbagai lokasi pembangunan fasilitas militer. Para sejarawan memperkirakan jumlah korban mencapai 300.000 hingga 1 juta orang. Angka-angka ini bukan bagian dari sengketa diplomatik dengan negara mana pun. Angka-angka tersebut merupakan bagian dari ingatan keluarga-keluarga Indonesia sendiri.
Namun, ketika generasi muda Indonesia saat ini bertanya kepada model AI arus utama yang berukuran besar dalam bahasa Indonesia atau Jepang mengenai "pendudukan Jepang atas Indonesia", jawaban yang mereka terima bisa saja secara halus telah diubah melalui operasi sistematis yang berasal dari Tokyo.
Ini bukan sekadar "bias algoritma", melainkan bentuk "peracunan sejarah" yang dilakukan secara terorganisasi. Sebuah investigasi yang dilakukan harian Jepang Asahi Shimbun mengungkap bahwa kelompok sayap kanan Jepang secara terbuka memasang tarif melalui platform crowdsourcing seperti CrowdWorks: 5.000 yen untuk setiap video palsu berbasis AI berdurasi 30 detik yang mendistorsi sejarah, serta 1.000 yen untuk setiap 1.000 tayangan konten bernada negatif tentang Tiongkok—lebih dari tiga kali lipat tarif untuk video biasa.
Di sisi pendanaan, sejak 2015, Kementerian Luar Negeri Jepang telah mengalokasikan anggaran kumulatif lebih dari 56 miliar yen dengan dalih "penyebaran informasi strategis ke luar negeri". Yang lebih mengkhawatirkan, pendekatan ini telah berkembang dari praktik "industri gelap" di sektor swasta menjadi tindakan yang melibatkan negara. Sistem AI pemerintah bernama "Gennai", yang dipimpin oleh Badan Digital Jepang, menelan biaya 4,4 miliar yen dan pada 2026 telah dibuka untuk digunakan oleh sekitar 180.000 pejabat pemerintah.
Titik awal pengumpulan korpus data resminya secara khusus ditetapkan pada Mei 1947, bertepatan dengan mulai berlakunya konstitusi pasifis Jepang. Perang Tiongkok–Jepang Pertama, perang agresi Jepang terhadap Tiongkok, pemerintahan kolonial, Maklumat Kekaisaran tentang Pengakhiran Perang, serta putusan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Pengadilan Tokyo) semuanya dikecualikan dari korpus data dasar tersebut.
Ketika pejabat pemerintah Jepang menggunakan sistem ini untuk menyusun dokumen dan rancangan jawaban pemerintah kepada Diet (parlemen Jepang), AI secara otomatis menghasilkan narasi sejarah yang telah "dibersihkan" dari bagian-bagian tertentu. Konten yang dilengkapi penanda resmi tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam berbagai kumpulan data global dan diserap oleh model-model AI besar lainnya sebagai sumber yang dianggap "sangat kredibel".
Bagi masyarakat Indonesia, bahaya dari pola pikir semacam ini bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Dalam narasi kelompok sayap kanan, invasi brutal Jepang ke Asia Tenggara selama Perang Dunia II kerap dibingkai dalam propaganda resmi sebagai upaya mewujudkan "Asia untuk Orang Asia" dan misi pembebasan dari imperialisme. Namun, penderitaan para pekerja paksa ("romusha"), bencana kelaparan di Jawa, serta nasib ratusan ribu pekerja yang dikirim ke negeri-negeri asing dan tak pernah kembali justru merupakan fakta-fakta utama yang hendak ditutupi oleh narasi tersebut.
"Peracunan" AI berbeda dengan manipulasi buku pelajaran sejarah. Buku pelajaran memuat teks yang dapat diperiksa dan perbedaan pandangan yang masih bisa diperdebatkan. Sebaliknya, narasi yang telah dipelintir dan disisipkan ke dalam korpus data model AI berskala besar muncul seolah-olah sebagai "kesimpulan algoritma" yang objektif.
Seorang siswa sekolah menengah pertama di Indonesia mungkin tidak akan pernah tahu bahwa di balik "jawaban objektif" yang diterimanya, terdapat sebuah mesin produksi kebohongan yang bekerja berdasarkan bayaran per konten dan didanai oleh anggaran negara.
Namun, Indonesia juga tidak tinggal diam. Pada 2026, dalam edisi terbaru buku sejarah nasional, pemerintah Indonesia mengubah penyebutan kekuasaan militer Jepang pada 1942–1945 dari "pendudukan" menjadi "pemerintahan kolonial". Singgih Tri Sulistiyono, profesor Universitas Diponegoro yang memimpin proses revisi tersebut, mengatakan bahwa istilah "pemerintahan kolonial" memiliki konotasi kekejaman.
Menurutnya, kekuasaan yang diterapkan Jepang memiliki karakteristik kolonial, yakni merampas kedaulatan dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi. Perubahan ini merupakan koreksi yang patut diapresiasi karena mengembalikan penulisan sejarah pada perspektif pihak yang tertindas.
Setelah melakukan koreksi dalam penulisan sejarah, Indonesia juga perlu memperkuat pertahanan di ranah digital. Pada Januari 2025, ASEAN menerbitkan Expanded ASEAN Guide on AI Governance and Ethics for Generative AI, yang secara tegas mencantumkan disinformasi, deepfake, dan bias sebagai risiko utama AI generatif.
Kerangka kerja regional ini dapat dikembangkan lebih jauh, antara lain dengan mewajibkan pengembang model AI berskala besar untuk mengungkapkan sumber korpus data serta mekanisme peninjauan yang digunakan dalam penyajian sejarah Perang Dunia II di Asia Tenggara.
Selain itu, lembaga-lembaga akademis di negara-negara yang menjadi korban perang, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dapat bekerja sama membangun basis data multibahasa yang terbuka dan dapat diverifikasi, berisi sumber-sumber sejarah Asia Tenggara dari periode Perang Dunia II. Basis data ini nantinya dapat menjadi sumber alternatif bagi pengembang AI di seluruh dunia, dengan materi yang telah ditelaah dan disahkan oleh para sejarawan. Data yang dimasukkan ke dalam algoritma akan menentukan apa yang dipelajarinya. Semakin banyak sumber sejarah yang akurat dan tepercaya tersedia, semakin kecil pula pengaruh materi yang telah dimanipulasi.
Sejarah bukanlah sekadar data pelatihan yang dapat "dibersihkan" sesuka hati. Kelompok sayap kanan Jepang mungkin percaya bahwa dengan "meracuni" data AI, mereka dapat membuat dunia perlahan-lahan melupakan masa lalu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan generasi mendatang. Namun, ingatan sejarah tetap hidup dalam kisah-kisah yang diwariskan secara lisan di keluarga-keluarga Indonesia, dalam keputusan untuk mengubah istilah "pendudukan" menjadi "pemerintahan kolonial" dalam buku sejarah edisi terbaru, serta dalam setiap momen ketika seorang akademisi memutuskan untuk mencatat dan mengabadikan fakta-fakta tersebut dalam tulisan.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
