medcom.id, Jakarta: Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latief mengakui sulit berkoordinasi dengan menteri karena posisinya yang masih setingkat dirjen. Dewan pengarah merekomendasikan jabatannya dijadikan setingkat menteri.
"Mungkin mempertimbangkan tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan kementerian-kementerian. Agak susah kalau selevel di bawah menteri mengoordinasikan menteri, agak susah," kata Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juli 2017.
Menurut Yudi, urusan Pancasila sangat luas dimensinya karena mencakup semua aspek kehidupan. UKP PIP, kata dia, juga butuh koordinasi dengan menteri maupun gubernur untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat.
"Tentu memerlukan otoritas yang relatif bisa mengoordinasikan, mengendalikan berbagai institusi pemerintahan yang ada. Jadi berdasarkan rekomendasi dewan pengarah agak susah mengendalikan kementerian dengan tingkat kewenangan seperti itu," jelas dia.
Anggota Dewan Pengarah UKP PIP Ahmad Syafii Maarif menginginkan Presiden mengubah Perpres dan meningkatkan jabatan Yudi menjadi setingkat menteri. Peningkatan status dinilai dapat menghilangkan ego sektoral.
"Kan sekarang gimana? Setingkat dirjen tapi memanggil menteri. Kan ada ego sektoral. Jadi enggak bisa," kata Syafii itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Juli.
medcom.id, Jakarta: Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latief mengakui sulit berkoordinasi dengan menteri karena posisinya yang masih setingkat dirjen. Dewan pengarah merekomendasikan jabatannya dijadikan setingkat menteri.
"Mungkin mempertimbangkan tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan kementerian-kementerian. Agak susah kalau selevel di bawah menteri mengoordinasikan menteri, agak susah," kata Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juli 2017.
Menurut Yudi, urusan Pancasila sangat luas dimensinya karena mencakup semua aspek kehidupan. UKP PIP, kata dia, juga butuh koordinasi dengan menteri maupun gubernur untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat.
"Tentu memerlukan otoritas yang relatif bisa mengoordinasikan, mengendalikan berbagai institusi pemerintahan yang ada. Jadi berdasarkan rekomendasi dewan pengarah agak susah mengendalikan kementerian dengan tingkat kewenangan seperti itu," jelas dia.
Anggota Dewan Pengarah UKP PIP Ahmad Syafii Maarif menginginkan Presiden mengubah Perpres dan meningkatkan jabatan Yudi menjadi setingkat menteri. Peningkatan status dinilai dapat menghilangkan ego sektoral.
"Kan sekarang gimana? Setingkat dirjen tapi memanggil menteri. Kan ada ego sektoral. Jadi enggak bisa," kata Syafii itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Juli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
