Jakarta: Indonesia dan Jerman memperkuat kemitraan dalam mempercepat transisi energi bersih dengan menyeimbangkan tiga aspek utama, yakni keandalan pasokan energi, keterjangkauan bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Policy Strategy Dialogue bertajuk The Trilemma of Clean Energy Transition: Risks, Trade-offs, and Transformative Partnerships yang digelar Synergy Policies bersama Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dialog tersebut mempertemukan pengambil kebijakan, lembaga pembangunan, peneliti, serta masyarakat sipil dari Indonesia dan Jerman untuk membahas langkah konkret mempercepat dekarbonisasi industri dan transisi energi bersih.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti komitmen Kementerian Luar Negeri RI yang pada 3 Maret 2026 menetapkan transisi energi bersih sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.
Menjaga Keseimbangan Trilema Energi
Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan transisi energi bersih bukan lagi agenda jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan.
Menurutnya, setiap negara perlu menyeimbangkan keamanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik.
"Bagaimana kita menyediakan energi yang andal, terjangkau, dan bersih bagi semua orang, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu?" kata Dinna.
Ia menekankan transisi energi juga harus mencegah munculnya ketimpangan baru dan memastikan masyarakat rentan tetap mendapatkan akses energi yang memadai.
Jerman Dorong Pendanaan dan Transfer Teknologi
Jerman menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam agenda transisi energi bersih. Melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), Jerman dan Jepang sejak awal 2025 memegang kepemimpinan bersama dalam kemitraan tersebut.
Dalam skema tersebut, Jerman telah berkomitmen sekitar EUR1,2 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak. Dukungan juga mencakup pengalaman kebijakan, teknologi energi terbarukan, serta pembelajaran dari proses transisi energi di Jerman.
Head of the Department for South East Asia, Ministry of Economic Cooperation and Development Jerman, Bettina Kellersmann, mengatakan dinamika geopolitik dan gejolak harga energi semakin menunjukkan pentingnya kerja sama transisi energi antara kedua negara.
Menurutnya, peralihan menuju energi terbarukan juga dapat memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi.
Bettina memaparkan tiga area dukungan JETP, yakni pendanaan energi terbarukan, pengurangan hambatan regulasi, serta penerapan prinsip transisi berkeadilan.
Dukungan tersebut antara lain mencakup proyek Green Energy Corridor di Sulawesi sepanjang 400 kilometer yang didanai KfW, penguatan JETP Delivery Unit, serta program pelatihan hijau dan proyek percontohan hidrogen hijau.
"Transisi energi Indonesia membuka peluang investasi besar bagi sektor swasta, baik dari Indonesia maupun Jerman. Namun di tengah persaingan investasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, penyelesaian hambatan regulasi bagi investor energi terbarukan menjadi kunci untuk menjaga daya saing Indonesia," ujar Bettina.
Kemitraan Harus Setara
Kepala Pusat Strategi Kebijakan untuk Amerika dan Eropa, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Spica A. Tutuhatunewa, menegaskan kerja sama Indonesia-Jerman perlu dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan.
Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat kapasitas domestik sebelum menentukan bentuk kemitraan internasional dalam pembangunan sistem energi masa depan.
"Hasil domestik ini harus diimbangi dengan model kemitraan internasional yang adil, setara, dan berkeadilan," tegas Spica.
Ia menilai kerja sama tidak cukup berhenti pada pembiayaan proyek. Transfer teknologi, riset bersama, lisensi komponen strategis, serta peningkatan keterampilan masyarakat lokal juga harus menjadi bagian dari kemitraan.
Pandangan tersebut sejalan dengan Direktur Residen FES Indonesia Brigitte Juchems yang mendorong keberlanjutan pertukaran langsung antara Indonesia dan Jerman untuk memperluas peluang program bersama.
Dari Pembiayaan hingga Peran Masyarakat
Dialog juga membahas tantangan implementasi transisi energi, mulai dari pembiayaan, transformasi sistem kelistrikan ASEAN, hambatan investasi hijau, hingga keterjangkauan energi di tingkat masyarakat.
Sejumlah pembicara dari KfW, The Habibie Center, Daya Makara UI, Wuppertal Institute, GIZ Indonesia/ASEAN, Medco Power Indonesia, dan Perkumpulan Prakarsa turut berbagi perspektif mengenai pengalaman proyek transisi energi serta peluang keterlibatan masyarakat sipil dan komunitas lokal.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data Kementerian Luar Negeri RI Gita Loka Murti menegaskan kerja sama internasional harus menghasilkan manfaat yang dapat diterapkan dan memperkuat kapasitas nasional.
Menurutnya, keberhasilan kerja sama tidak semata diukur dari besarnya pembiayaan, tetapi juga kualitas pendanaan, pembagian risiko, transfer teknologi, dan peningkatan keterampilan pemasok lokal.
"Tujuannya secara menyeluruh adalah membangun kapasitas Indonesia, bukan menciptakan bentuk ketergantungan baru," tegas Gita.
Dialog tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Jerman untuk menerjemahkan kerja sama multilateral ke dalam kebijakan dan kelembagaan yang konkret. Kemitraan diarahkan untuk mendorong transisi energi yang lebih cepat, adil, inklusif, berkelanjutan, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara.
Jakarta: Indonesia dan Jerman memperkuat kemitraan dalam mempercepat transisi energi bersih dengan menyeimbangkan tiga aspek utama, yakni keandalan pasokan energi, keterjangkauan bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Policy Strategy Dialogue bertajuk The Trilemma of Clean Energy Transition: Risks, Trade-offs, and Transformative Partnerships yang digelar Synergy Policies bersama Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dialog tersebut mempertemukan pengambil kebijakan, lembaga pembangunan, peneliti, serta masyarakat sipil dari Indonesia dan Jerman untuk membahas langkah konkret mempercepat dekarbonisasi industri dan transisi energi bersih.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti komitmen Kementerian Luar Negeri RI yang pada 3 Maret 2026 menetapkan transisi energi bersih sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.
Menjaga Keseimbangan Trilema Energi
Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan transisi energi bersih bukan lagi agenda jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera diwujudkan.
Menurutnya, setiap negara perlu menyeimbangkan keamanan energi, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik.
"Bagaimana kita menyediakan energi yang andal, terjangkau, dan bersih bagi semua orang, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu?" kata Dinna.
Ia menekankan transisi energi juga harus mencegah munculnya ketimpangan baru dan memastikan masyarakat rentan tetap mendapatkan akses energi yang memadai.
Jerman Dorong Pendanaan dan Transfer Teknologi
Jerman menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam agenda transisi energi bersih. Melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), Jerman dan Jepang sejak awal 2025 memegang kepemimpinan bersama dalam kemitraan tersebut.
Dalam skema tersebut, Jerman telah berkomitmen sekitar EUR1,2 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak. Dukungan juga mencakup pengalaman kebijakan, teknologi energi terbarukan, serta pembelajaran dari proses transisi energi di Jerman.
Head of the Department for South East Asia, Ministry of Economic Cooperation and Development Jerman, Bettina Kellersmann, mengatakan dinamika geopolitik dan gejolak harga energi semakin menunjukkan pentingnya kerja sama transisi energi antara kedua negara.
Menurutnya, peralihan menuju energi terbarukan juga dapat memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi.
Bettina memaparkan tiga area dukungan JETP, yakni pendanaan energi terbarukan, pengurangan hambatan regulasi, serta penerapan prinsip transisi berkeadilan.
Dukungan tersebut antara lain mencakup proyek Green Energy Corridor di Sulawesi sepanjang 400 kilometer yang didanai KfW, penguatan JETP Delivery Unit, serta program pelatihan hijau dan proyek percontohan hidrogen hijau.
"Transisi energi Indonesia membuka peluang investasi besar bagi sektor swasta, baik dari Indonesia maupun Jerman. Namun di tengah persaingan investasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, penyelesaian hambatan regulasi bagi investor energi terbarukan menjadi kunci untuk menjaga daya saing Indonesia," ujar Bettina.
Kemitraan Harus Setara
Kepala Pusat Strategi Kebijakan untuk Amerika dan Eropa, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Spica A. Tutuhatunewa, menegaskan kerja sama Indonesia-Jerman perlu dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan.
Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat kapasitas domestik sebelum menentukan bentuk kemitraan internasional dalam pembangunan sistem energi masa depan.
"Hasil domestik ini harus diimbangi dengan model kemitraan internasional yang adil, setara, dan berkeadilan," tegas Spica.
Ia menilai kerja sama tidak cukup berhenti pada pembiayaan proyek. Transfer teknologi, riset bersama, lisensi komponen strategis, serta peningkatan keterampilan masyarakat lokal juga harus menjadi bagian dari kemitraan.
Pandangan tersebut sejalan dengan Direktur Residen FES Indonesia Brigitte Juchems yang mendorong keberlanjutan pertukaran langsung antara Indonesia dan Jerman untuk memperluas peluang program bersama.
Dari Pembiayaan hingga Peran Masyarakat
Dialog juga membahas tantangan implementasi transisi energi, mulai dari pembiayaan, transformasi sistem kelistrikan ASEAN, hambatan investasi hijau, hingga keterjangkauan energi di tingkat masyarakat.
Sejumlah pembicara dari KfW, The Habibie Center, Daya Makara UI, Wuppertal Institute, GIZ Indonesia/ASEAN, Medco Power Indonesia, dan Perkumpulan Prakarsa turut berbagi perspektif mengenai pengalaman proyek transisi energi serta peluang keterlibatan masyarakat sipil dan komunitas lokal.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data Kementerian Luar Negeri RI Gita Loka Murti menegaskan kerja sama internasional harus menghasilkan manfaat yang dapat diterapkan dan memperkuat kapasitas nasional.
Menurutnya, keberhasilan kerja sama tidak semata diukur dari besarnya pembiayaan, tetapi juga kualitas pendanaan, pembagian risiko, transfer teknologi, dan peningkatan keterampilan pemasok lokal.
"Tujuannya secara menyeluruh adalah membangun kapasitas Indonesia, bukan menciptakan bentuk ketergantungan baru," tegas Gita.
Dialog tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Jerman untuk menerjemahkan kerja sama multilateral ke dalam kebijakan dan kelembagaan yang konkret. Kemitraan diarahkan untuk mendorong transisi energi yang lebih cepat, adil, inklusif, berkelanjutan, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara.
(ASM)
