Jakarta: Pemerintah diminta mencari inovasi kebijakan penanganan covid-19. Sebab, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif.
"Jika PPKM dianggap tidak efektif, seharusnya pemerintah kerja ekstra keras guna mencari terobosan inovatif dalam menekan angka kasus covid-19," kata anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Februari 2021.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut pemerintah memiliki kewenangan dan anggaran. Dua hal itu harus dimanfaatkan untuk mengatasi tingginya penyebaran covid-19 di Indonesia.
"Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur. Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh," tegas dia.
Netty menilai selama ini pemerintah menerapkan kebijakan setengah hati. Eksekutif membagi perhatian antara kesehatan dan ekonomi.
(Baca: PPKM Bakal Diterapkan Jadi Skala Mikro)
Salah satu bentuk kebijakan setengah hati ialah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM. Belakangan, kebijakan itu dinilai tidak efektif.
Netty menilai PSBB dan PPKM hanya efektif di perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan. Padahal, kerumunan terjadi di banyak titik.
"Di pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes (protokol kesehatan)," ujar dia.
Dia menegaskan sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan melakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani mengambil opsi itu dan bertanggung jawab atas risikonya.
Netty juga meminta pemerintah terus meningkatkan tracing, testing, dan treatment (3T). Pemerintah juga harus mengetatkan implementasi menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M).
"Angka testing kita masih rendah dan tidak merata dibandingkan negara lain dengan kasus tinggi. Program 3T dan 3M menjadi kunci dalam skema penanganan covid-19, jangan sampai longgar," ujar dia.
Jakarta: Pemerintah diminta mencari inovasi kebijakan penanganan
covid-19. Sebab, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) tidak efektif.
"Jika PPKM dianggap tidak efektif, seharusnya pemerintah kerja ekstra keras guna mencari terobosan inovatif dalam menekan angka kasus covid-19," kata anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Februari 2021.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut pemerintah memiliki kewenangan dan anggaran. Dua hal itu harus dimanfaatkan untuk mengatasi tingginya penyebaran covid-19 di Indonesia.
"Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur. Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh," tegas dia.
Netty menilai selama ini pemerintah menerapkan kebijakan setengah hati. Eksekutif membagi perhatian antara kesehatan dan ekonomi.
(Baca:
PPKM Bakal Diterapkan Jadi Skala Mikro)
Salah satu bentuk kebijakan setengah hati ialah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM. Belakangan, kebijakan itu dinilai tidak efektif.
Netty menilai
PSBB dan PPKM hanya efektif di perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan. Padahal, kerumunan terjadi di banyak titik.
"Di pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes (
protokol kesehatan)," ujar dia.
Dia menegaskan sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan melakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani mengambil opsi itu dan bertanggung jawab atas risikonya.
Netty juga meminta pemerintah terus meningkatkan
tracing,
testing, dan
treatment (3T). Pemerintah juga harus mengetatkan implementasi menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M).
"Angka
testing kita masih rendah dan tidak merata dibandingkan negara lain dengan kasus tinggi. Program 3T dan 3M menjadi kunci dalam skema penanganan covid-19, jangan sampai longgar," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
