Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah. Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto tetap berangkat ke Vladivostok, Rusia, untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 pada awal September 2026.
Keberangkatan Presiden Prabowo sempat dikaitkan dengan anggapan bahwa pemerintah mengesampingkan penanganan karhutla. Namun, penanganan di dalam negeri tetap berjalan melalui pemerintah daerah dan sejumlah lembaga pemerintah, sementara Presiden menjalankan agenda diplomasi dan ekonomi di Rusia.
South China Sea Council (SCSC) menilai karhutla merupakan persoalan serius karena kabut asap berdampak terhadap masyarakat Indonesia maupun negara-negara tetangga. Pemerintah dinilai tetap memiliki kewajiban mengendalikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan menindak pihak yang bertanggung jawab.
Namun, keberangkatan Presiden ke Vladivostok tidak serta-merta berarti penanganan karhutla terhenti.
Penanganan Karhutla Tetap Berjalan
Sebelum berangkat ke Rusia, Presiden Prabowo telah turun langsung ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden memimpin koordinasi penanganan karhutla, meninjau lokasi kebakaran, serta memerintahkan penguatan operasi pemadaman di darat maupun udara.
Bahkan pada 1 September, beberapa jam sebelum bertolak ke Vladivostok, Presiden Prabowo masih menerima laporan mengenai situasi nasional dan perkembangan penanganan karhutla dari Panglima TNI dan Kapolri. Pesawat kepresidenan kemudian meninggalkan Jakarta sekitar pukul 23.20 WIB.
Penanganan karhutla sendiri masih dilakukan melalui struktur kedaruratan pemerintah daerah dan BPBD dengan dukungan pemerintah pusat, BNPB, TNI, Polri, serta kementerian terkait. Laporan BNPB pada 2-3 September juga menunjukkan operasi penanganan masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan.
Karhutla di Kalimantan hingga kini juga belum berstatus sebagai bencana nasional. Dengan demikian, penanganannya masih berjalan melalui mekanisme pemerintah daerah dengan penguatan sumber daya dari pemerintah pusat.
Baca Juga :
​Presiden Prabowo Bertolak ke Vladivostok Hadiri EEF atas Undangan Putin
Pemerintah Tak Hanya Padamkan Api, Pelaku Juga Ditindak
Penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya pemadaman. Pemerintah juga meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran.
Per 3 September 2026, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan atau tindakan terhadap 25 konsesi korporasi yang terindikasi berkaitan dengan karhutla.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan, termasuk pembekuan perizinan berusaha terhadap salah satunya. Bareskrim Polri juga telah menetapkan 89 orang sebagai tersangka dalam berbagai perkara karhutla.
Angka tersebut menunjukkan penanganan karhutla dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yakni pemadaman dan penegakan hukum.
Apakah Krisis Harus Menghentikan Semua Agenda Negara?
Perdebatan mengenai keberangkatan pemimpin negara saat terjadi krisis bukan hal baru. Salah satu contoh yang kerap menjadi pembanding adalah Amerika Serikat ketika menghadapi bencana lingkungan Deepwater Horizon pada 2010.
Saat kebocoran minyak di Teluk Meksiko masih ditangani, Presiden Barack Obama tetap menghadiri agenda G8 dan G20 Economic Summit di Kanada pada 25-27 Juni 2010.
Contoh lainnya terjadi di Inggris pada 1979. Perdana Menteri James Callaghan menghadiri Guadeloupe Summit pada 4-6 Januari ketika negaranya tengah menghadapi periode Winter of Discontent, yang ditandai gelombang pemogokan di berbagai sektor dan gangguan pelayanan publik.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya identik dengan situasi Indonesia saat ini. Perbandingan tersebut lebih menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan tidak selalu berhenti ketika sebuah negara sedang menghadapi persoalan domestik.
Kenapa Presiden Prabowo ke Vladivostok?
Kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok bukan agenda wisata. Presiden hadir sebagai tamu kehormatan utama EEF ke-11 atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Putin sekaligus menyampaikan posisi Indonesia di hadapan pemerintah, investor, dan pelaku ekonomi dari berbagai negara.
Di tengah perdagangan global yang semakin terfragmentasi dan rantai pasok yang dipengaruhi persaingan geopolitik, Indonesia memiliki kepentingan untuk membuka jalur perdagangan, investasi, dan konektivitas baru.
Forum EEF juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan kembali prinsip politik luar negeri yang terbuka dan nonblok, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dengan berbagai kekuatan dunia.
Pengamat Hubungan Internasional, Prof. Anak Agung Banyu Perwita, menilai kunjungan tersebut menjadi sarana diplomasi tingkat tinggi untuk mendorong dua tujuan strategis, yakni ketahanan energi dan redefinisi peran Indonesia di kawasan Asia-Pasifik.
Menurutnya, hubungan Indonesia dan Rusia tidak hanya dapat dilihat dari sisi geografis, tetapi juga dari perspektif geopolitik dan geoekonomi. Dengan posisi sebagai negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menjadi penghubung antara Rusia dan kawasan yang lebih luas.
Ketahanan Energi Jadi Agenda Strategis
Selain agenda geopolitik dan ekonomi, kunjungan ke Rusia juga membawa isu ketahanan energi. Ketahanan energi dinilai menjadi salah satu fondasi bagi industrialisasi nasional. Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan Rusia mencakup pengetahuan, investasi, dan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Salah satunya terkait teknologi reaktor modular dan reaktor skala penuh yang sejalan dengan target pengoperasian awal pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2032.
Pengamat Pertahanan Dr. Ade Muhammad, M.Han., menilai tujuan utama negara tetap melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, karhutla harus ditangani dengan seluruh kemampuan negara.
Namun, penanganan tersebut tidak bergantung pada kehadiran fisik Presiden di setiap lokasi.
Adapun operasi karhutla saat ini melibatkan BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni, KLH/BPLH, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BMKG. Presiden tetap memegang tanggung jawab politik terhadap komando, sumber daya, dan hasil penanganan.
Jakarta:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan masih menjadi perhatian pemerintah. Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto tetap berangkat ke Vladivostok, Rusia, untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 pada awal September 2026.
Keberangkatan Presiden Prabowo sempat dikaitkan dengan anggapan bahwa pemerintah mengesampingkan penanganan karhutla. Namun, penanganan di dalam negeri tetap berjalan melalui pemerintah daerah dan sejumlah lembaga pemerintah, sementara Presiden menjalankan agenda diplomasi dan ekonomi di Rusia.
South China Sea Council (SCSC) menilai karhutla merupakan persoalan serius karena kabut asap berdampak terhadap masyarakat Indonesia maupun negara-negara tetangga. Pemerintah dinilai tetap memiliki kewajiban mengendalikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan menindak pihak yang bertanggung jawab.
Namun, keberangkatan Presiden ke Vladivostok tidak serta-merta berarti penanganan karhutla terhenti.
Penanganan Karhutla Tetap Berjalan
Sebelum berangkat ke Rusia, Presiden Prabowo telah turun langsung ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden memimpin koordinasi penanganan karhutla, meninjau lokasi kebakaran, serta memerintahkan penguatan operasi pemadaman di darat maupun udara.
Bahkan pada 1 September, beberapa jam sebelum bertolak ke Vladivostok, Presiden Prabowo masih menerima laporan mengenai situasi nasional dan perkembangan penanganan karhutla dari Panglima TNI dan Kapolri. Pesawat kepresidenan kemudian meninggalkan Jakarta sekitar pukul 23.20 WIB.
Penanganan karhutla sendiri masih dilakukan melalui struktur kedaruratan pemerintah daerah dan BPBD dengan dukungan pemerintah pusat, BNPB, TNI, Polri, serta kementerian terkait. Laporan BNPB pada 2-3 September juga menunjukkan operasi penanganan masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan.
Karhutla di Kalimantan hingga kini juga belum berstatus sebagai bencana nasional. Dengan demikian, penanganannya masih berjalan melalui mekanisme pemerintah daerah dengan penguatan sumber daya dari pemerintah pusat.
Pemerintah Tak Hanya Padamkan Api, Pelaku Juga Ditindak
Penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya pemadaman. Pemerintah juga meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran.
Per 3 September 2026, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan atau tindakan terhadap 25 konsesi korporasi yang terindikasi berkaitan dengan karhutla.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan, termasuk pembekuan perizinan berusaha terhadap salah satunya. Bareskrim Polri juga telah menetapkan 89 orang sebagai tersangka dalam berbagai perkara karhutla.
Angka tersebut menunjukkan penanganan karhutla dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yakni pemadaman dan penegakan hukum.
Apakah Krisis Harus Menghentikan Semua Agenda Negara?
Perdebatan mengenai keberangkatan pemimpin negara saat terjadi krisis bukan hal baru. Salah satu contoh yang kerap menjadi pembanding adalah Amerika Serikat ketika menghadapi bencana lingkungan Deepwater Horizon pada 2010.
Saat kebocoran minyak di Teluk Meksiko masih ditangani, Presiden Barack Obama tetap menghadiri agenda G8 dan G20 Economic Summit di Kanada pada 25-27 Juni 2010.
Contoh lainnya terjadi di Inggris pada 1979. Perdana Menteri James Callaghan menghadiri Guadeloupe Summit pada 4-6 Januari ketika negaranya tengah menghadapi periode Winter of Discontent, yang ditandai gelombang pemogokan di berbagai sektor dan gangguan pelayanan publik.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya identik dengan situasi Indonesia saat ini. Perbandingan tersebut lebih menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan tidak selalu berhenti ketika sebuah negara sedang menghadapi persoalan domestik.
Kenapa Presiden Prabowo ke Vladivostok?
Kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok bukan agenda wisata. Presiden hadir sebagai tamu kehormatan utama EEF ke-11 atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Putin sekaligus menyampaikan posisi Indonesia di hadapan pemerintah, investor, dan pelaku ekonomi dari berbagai negara.
Di tengah perdagangan global yang semakin terfragmentasi dan rantai pasok yang dipengaruhi persaingan geopolitik, Indonesia memiliki kepentingan untuk membuka jalur perdagangan, investasi, dan konektivitas baru.
Forum EEF juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan kembali prinsip politik luar negeri yang terbuka dan nonblok, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dengan berbagai kekuatan dunia.
Pengamat Hubungan Internasional, Prof. Anak Agung Banyu Perwita, menilai kunjungan tersebut menjadi sarana diplomasi tingkat tinggi untuk mendorong dua tujuan strategis, yakni ketahanan energi dan redefinisi peran Indonesia di kawasan Asia-Pasifik.
Menurutnya, hubungan Indonesia dan Rusia tidak hanya dapat dilihat dari sisi geografis, tetapi juga dari perspektif geopolitik dan geoekonomi. Dengan posisi sebagai negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menjadi penghubung antara Rusia dan kawasan yang lebih luas.
Ketahanan Energi Jadi Agenda Strategis
Selain agenda geopolitik dan ekonomi, kunjungan ke Rusia juga membawa isu ketahanan energi. Ketahanan energi dinilai menjadi salah satu fondasi bagi industrialisasi nasional. Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan Rusia mencakup pengetahuan, investasi, dan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Salah satunya terkait teknologi reaktor modular dan reaktor skala penuh yang sejalan dengan target pengoperasian awal pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2032.
Pengamat Pertahanan Dr. Ade Muhammad, M.Han., menilai tujuan utama negara tetap melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, karhutla harus ditangani dengan seluruh kemampuan negara.
Namun, penanganan tersebut tidak bergantung pada kehadiran fisik Presiden di setiap lokasi.
Adapun operasi karhutla saat ini melibatkan BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni, KLH/BPLH, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BMKG. Presiden tetap memegang tanggung jawab politik terhadap komando, sumber daya, dan hasil penanganan.
(ANN)
