medcom.id, Jakarta: Komnas HAM memastikan hasil audit atas tanggung jawab negara dan perusahaan dalam upaya pemulihan korban bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, sepanjang 2006-2017 segera diserahkan kepada pihak terkait. Komnas HAM akan memberikan laporan mulai kepada lembaga eksekutif maupun legislatif.
"(Hasil audit) akan ditujukan ke pemerintah, berarti ada presiden, yang kedua ke lembaga terkait, DPR, Kejaksaan Agung dan Kepolisian," kata Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Senin 29 Mei 2017.
Hasil audit akan diserahkan dalam waktu dekat. Komnas HAM saat ini masih berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat.
"Rencana kita mau menunjukkan dulu action plan, bulan ini. Kemudian kita konsepnya mendorong pemerintah merealisasikan action plan itu," ungkap Nurkhoiron.
Sementara itu, Komnas HAM meminta Kejagung dan Kepolisian lebih terbuka atas aduan masyarakat. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan ada masyarakat yang menemukan bukti-bukti baru pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan.
PL Lapindo pun disebut bisa saja lepas tangan karena perusahaan terbebas dari segala tuntutan hukum. Itu juga yang disesali Nurkhoiron.
"Karena dulu (di pengadilan) selalu kalah sehingga Lapindo bebas dari segala tuntutan hukum," ujar Nurkhoiron.
medcom.id, Jakarta: Komnas HAM memastikan hasil audit atas tanggung jawab negara dan perusahaan dalam upaya pemulihan korban bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, sepanjang 2006-2017 segera diserahkan kepada pihak terkait. Komnas HAM akan memberikan laporan mulai kepada lembaga eksekutif maupun legislatif.
"(Hasil audit) akan ditujukan ke pemerintah, berarti ada presiden, yang kedua ke lembaga terkait, DPR, Kejaksaan Agung dan Kepolisian," kata Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Senin 29 Mei 2017.
Hasil audit akan diserahkan dalam waktu dekat. Komnas HAM saat ini masih berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat.
"Rencana kita mau menunjukkan dulu action plan, bulan ini. Kemudian kita konsepnya mendorong pemerintah merealisasikan action plan itu," ungkap Nurkhoiron.
Sementara itu, Komnas HAM meminta Kejagung dan Kepolisian lebih terbuka atas aduan masyarakat. Ia mengatakan, tak menutup kemungkinan ada masyarakat yang menemukan bukti-bukti baru pelanggaran HAM yang dilakukan perusahaan.
PL Lapindo pun disebut bisa saja lepas tangan karena perusahaan terbebas dari segala tuntutan hukum. Itu juga yang disesali Nurkhoiron.
"Karena dulu (di pengadilan) selalu kalah sehingga Lapindo bebas dari segala tuntutan hukum," ujar Nurkhoiron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
