Jakarta: Indonesia dan Türkiye berupaya memperkuat kemitraan strategis jangka panjang menjelang satu abad hubungan diplomatik pada 2050. Tantangan utama kedua negara kini bukan lagi membangun komitmen, melainkan memastikan puluhan kesepakatan kerja sama dapat diimplementasikan secara konkret.
Hal tersebut mengemuka dalam bedah buku Indonesia-Türkiye Bilateral Relations: Pathways and Strategic Scenarios as Middle Powers Toward 2050 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (5/11).
Buku tersebut memetakan arah hubungan bilateral Indonesia-Türkiye hingga 2050 melalui tiga tahapan, yakni jangka pendek hingga 2028, jangka menengah hingga 2038, dan jangka panjang hingga 2050.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa BSKLN, Spica A. Tutuhatunewa, yang mewakili Kepala BSKLN, mengatakan hubungan kedua negara semakin berkembang dengan cakupan kerja sama yang kian luas. Dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dinilai menjadi modal politik penting untuk memperkuat kemitraan tersebut.
“Türkiye anggota NATO dan sering menjadi mediator di Eropa dan Timur Tengah. Itu sejalan dengan upaya Indonesia berperan sebagai juru damai. Kemitraan ini perlu dipetakan bertahap supaya bisa menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret,” ujar Spica.
Ia menjelaskan, penyusunan buku tersebut juga menghasilkan sejumlah tulisan kajian yang lebih terperinci, termasuk untuk kebutuhan internal Kementerian Luar Negeri. Hasil kajian diharapkan tidak hanya memperluas pemahaman publik, tetapi juga menjadi bahan penyusunan kebijakan.
Lima Faktor Penentu Hubungan Bilateral
Penulis buku sekaligus Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menggunakan metode strategic foresight untuk memetakan berbagai kemungkinan perkembangan hubungan Indonesia-Türkiye hingga 2050.
Menurut Dinna, terdapat lima faktor yang akan menentukan arah kemitraan kedua negara sebagai kekuatan menengah atau middle power. Faktor tersebut mencakup kolaborasi aktif dan diplomasi global, tekanan domestik, penguatan jalur kelembagaan, hubungan material dan strategis, serta dinamika geopolitik dan biopolitik.
Ia menilai penguatan kelembagaan menjadi aspek penting agar hubungan bilateral tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Konsistensi kebijakan domestik kedua negara juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keberlanjutan kerja sama.
Keunggulan kajian tersebut, kata Dinna, terletak pada penggunaan perspektif berbagai pelaku hubungan bilateral, mulai dari pemerintah atau government to government (G2G), dunia usaha atau business to business (B2B), hingga hubungan antarmasyarakat atau people to people (P2P).
Pendekatan itu memungkinkan pemetaan kerja sama dilakukan secara lebih menyeluruh, dengan mempertimbangkan pengalaman para pihak yang telah lama terlibat dalam hubungan Indonesia-Türkiye.
Peluang Kerja Sama Ekonomi dan Keamanan
Penanggap dari Indonesian Council on World Affairs (ICWA), Bagas Hapsoro, menilai masih banyak peluang ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Diplomat karier yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Lebanon, Swedia, dan Latvia serta Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN itu mencontohkan potensi ekspor kopi Indonesia ke Türkiye.
Menurut Bagas, Türkiye mengimpor seluruh kebutuhan kopinya dengan nilai sekitar US$497 juta per tahun. Namun, ekspor kopi Indonesia ke negara tersebut baru mencapai sekitar US$1,93 juta.
“Türkiye harus mengimpor seluruh kebutuhan kopinya, nilainya sekitar US$497 juta per tahun. Ekspor kopi Indonesia ke sana baru sekitar US$1,93 juta, artinya ruang tumbuhnya masih lebih dari 250 kali lipat,” ucap Bagas.
Ia menilai peluang kerja sama tidak sebatas meningkatkan ekspor biji kopi mentah. Indonesia juga berpeluang memperkuat nilai tambah melalui produk racikan kopi siap seduh sehingga dapat meningkatkan posisi sebagai mitra dagang.
Selain sektor ekonomi, Bagas menyoroti kerja sama kedua negara dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon melalui United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Indonesia tercatat mengirim sekitar 1.200 personel, sedangkan Türkiye berkontribusi sekitar 800 personel dan sebuah fregat. Keduanya juga memiliki kesamaan pandangan dalam mendukung hukum internasional di forum PBB.
Penanggap ICWA lainnya, Bunyan Saptomo, menekankan pentingnya keterlibatan aktor nonpemerintah dalam memperkuat hubungan bilateral. Menurutnya, lembaga pemikir, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat perlu dilibatkan untuk menjembatani perbedaan pemahaman budaya.
Bunyan yang pernah bertugas sebagai diplomat di sejumlah negara dan kini menjabat Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut hubungan antarmasyarakat Indonesia-Türkiye memiliki potensi besar.
“Saat ini sekitar 6 ribu pelajar Indonesia di Türkiye, sekitar 203 ribu wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Türkiye, dan sekitar 13,7 ribu pekerja migran Indonesia di sana. Di bidang keagamaan, Kementerian Agama dan Diyanet sudah memiliki nota kesepahaman sejak 2025,” ujar Bunyan.
Ia juga melihat peluang kerja sama di kawasan lain, khususnya Afrika. Türkiye memiliki jaringan yang luas di benua tersebut, sementara Somalia dinilai strategis bagi Indonesia karena berada di Afrika Timur dan menghadap Samudra Hindia.
Implementasi MoU Jadi Pekerjaan Rumah
Sementara itu, Punjul Nugraha dari Direktorat Eropa II Kementerian Luar Negeri menilai tantangan terbesar hubungan Indonesia-Türkiye saat ini terletak pada pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.
“Masalahnya ada di implementasi. Puluhan MoU dan instrumen sudah disepakati, tapi belum semuanya berjalan,” kata Punjul.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Direktorat Eropa II tengah mengkaji penyusunan Bilateral Implementation Scorecard dan peta jalan lintas lembaga hingga 2050. Instrumen itu diharapkan dapat membantu memantau pelaksanaan kerja sama sekaligus memastikan setiap kesepakatan menghasilkan manfaat nyata.
Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen untuk terus mengintegrasikan jalur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penguatan hubungan Indonesia-Türkiye. Keterlibatan akademisi, sektor swasta, serta lembaga pemikir juga dinilai penting untuk memastikan kemitraan kedua negara berkembang secara berkelanjutan hingga satu abad hubungan diplomatik pada 2050.
Jakarta: Indonesia dan Türkiye berupaya memperkuat kemitraan strategis jangka panjang menjelang satu abad hubungan diplomatik pada 2050. Tantangan utama kedua negara kini bukan lagi membangun komitmen, melainkan memastikan puluhan kesepakatan kerja sama dapat diimplementasikan secara konkret.
Hal tersebut mengemuka dalam bedah buku Indonesia-Türkiye Bilateral Relations: Pathways and Strategic Scenarios as Middle Powers Toward 2050 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (5/11).
Buku tersebut memetakan arah hubungan bilateral Indonesia-Türkiye hingga 2050 melalui tiga tahapan, yakni jangka pendek hingga 2028, jangka menengah hingga 2038, dan jangka panjang hingga 2050.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa BSKLN, Spica A. Tutuhatunewa, yang mewakili Kepala BSKLN, mengatakan hubungan kedua negara semakin berkembang dengan cakupan kerja sama yang kian luas. Dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dinilai menjadi modal politik penting untuk memperkuat kemitraan tersebut.
“Türkiye anggota NATO dan sering menjadi mediator di Eropa dan Timur Tengah. Itu sejalan dengan upaya Indonesia berperan sebagai juru damai. Kemitraan ini perlu dipetakan bertahap supaya bisa menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret,” ujar Spica.
Ia menjelaskan, penyusunan buku tersebut juga menghasilkan sejumlah tulisan kajian yang lebih terperinci, termasuk untuk kebutuhan internal Kementerian Luar Negeri. Hasil kajian diharapkan tidak hanya memperluas pemahaman publik, tetapi juga menjadi bahan penyusunan kebijakan.
Lima Faktor Penentu Hubungan Bilateral
Penulis buku sekaligus Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menggunakan metode strategic foresight untuk memetakan berbagai kemungkinan perkembangan hubungan Indonesia-Türkiye hingga 2050.
Menurut Dinna, terdapat lima faktor yang akan menentukan arah kemitraan kedua negara sebagai kekuatan menengah atau middle power. Faktor tersebut mencakup kolaborasi aktif dan diplomasi global, tekanan domestik, penguatan jalur kelembagaan, hubungan material dan strategis, serta dinamika geopolitik dan biopolitik.
Ia menilai penguatan kelembagaan menjadi aspek penting agar hubungan bilateral tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Konsistensi kebijakan domestik kedua negara juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi keberlanjutan kerja sama.
Keunggulan kajian tersebut, kata Dinna, terletak pada penggunaan perspektif berbagai pelaku hubungan bilateral, mulai dari pemerintah atau government to government (G2G), dunia usaha atau business to business (B2B), hingga hubungan antarmasyarakat atau people to people (P2P).
Pendekatan itu memungkinkan pemetaan kerja sama dilakukan secara lebih menyeluruh, dengan mempertimbangkan pengalaman para pihak yang telah lama terlibat dalam hubungan Indonesia-Türkiye.
Peluang Kerja Sama Ekonomi dan Keamanan
Penanggap dari Indonesian Council on World Affairs (ICWA), Bagas Hapsoro, menilai masih banyak peluang ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Diplomat karier yang pernah menjabat Duta Besar RI untuk Lebanon, Swedia, dan Latvia serta Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN itu mencontohkan potensi ekspor kopi Indonesia ke Türkiye.
Menurut Bagas, Türkiye mengimpor seluruh kebutuhan kopinya dengan nilai sekitar US$497 juta per tahun. Namun, ekspor kopi Indonesia ke negara tersebut baru mencapai sekitar US$1,93 juta.
“Türkiye harus mengimpor seluruh kebutuhan kopinya, nilainya sekitar US$497 juta per tahun. Ekspor kopi Indonesia ke sana baru sekitar US$1,93 juta, artinya ruang tumbuhnya masih lebih dari 250 kali lipat,” ucap Bagas.
Ia menilai peluang kerja sama tidak sebatas meningkatkan ekspor biji kopi mentah. Indonesia juga berpeluang memperkuat nilai tambah melalui produk racikan kopi siap seduh sehingga dapat meningkatkan posisi sebagai mitra dagang.
Selain sektor ekonomi, Bagas menyoroti kerja sama kedua negara dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon melalui United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Indonesia tercatat mengirim sekitar 1.200 personel, sedangkan Türkiye berkontribusi sekitar 800 personel dan sebuah fregat. Keduanya juga memiliki kesamaan pandangan dalam mendukung hukum internasional di forum PBB.
Penanggap ICWA lainnya, Bunyan Saptomo, menekankan pentingnya keterlibatan aktor nonpemerintah dalam memperkuat hubungan bilateral. Menurutnya, lembaga pemikir, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat perlu dilibatkan untuk menjembatani perbedaan pemahaman budaya.
Bunyan yang pernah bertugas sebagai diplomat di sejumlah negara dan kini menjabat Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut hubungan antarmasyarakat Indonesia-Türkiye memiliki potensi besar.
“Saat ini sekitar 6 ribu pelajar Indonesia di Türkiye, sekitar 203 ribu wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Türkiye, dan sekitar 13,7 ribu pekerja migran Indonesia di sana. Di bidang keagamaan, Kementerian Agama dan Diyanet sudah memiliki nota kesepahaman sejak 2025,” ujar Bunyan.
Ia juga melihat peluang kerja sama di kawasan lain, khususnya Afrika. Türkiye memiliki jaringan yang luas di benua tersebut, sementara Somalia dinilai strategis bagi Indonesia karena berada di Afrika Timur dan menghadap Samudra Hindia.
Implementasi MoU Jadi Pekerjaan Rumah
Sementara itu, Punjul Nugraha dari Direktorat Eropa II Kementerian Luar Negeri menilai tantangan terbesar hubungan Indonesia-Türkiye saat ini terletak pada pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.
“Masalahnya ada di implementasi. Puluhan MoU dan instrumen sudah disepakati, tapi belum semuanya berjalan,” kata Punjul.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Direktorat Eropa II tengah mengkaji penyusunan Bilateral Implementation Scorecard dan peta jalan lintas lembaga hingga 2050. Instrumen itu diharapkan dapat membantu memantau pelaksanaan kerja sama sekaligus memastikan setiap kesepakatan menghasilkan manfaat nyata.
Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen untuk terus mengintegrasikan jalur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penguatan hubungan Indonesia-Türkiye. Keterlibatan akademisi, sektor swasta, serta lembaga pemikir juga dinilai penting untuk memastikan kemitraan kedua negara berkembang secara berkelanjutan hingga satu abad hubungan diplomatik pada 2050.
(ASM)
