Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mendata Potensi Desa (Podes) terhadap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada Mei 2018. Hal itu dilakukan untuk memverifikasi keberhasilan program dana desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir secara masif melakukan pembangunan desa melalui program dana desa. Keberhasilan program tersebut akan ditinjau melalui Podes yang akan disajikan melalui data akurat untuk mengetahui ketepatan arah kebijakan.
"Sekarang data yang saya dapat adalah hasil survei yang samplingnya terbatas. Akurasi ini penting untuk menentukan apakah arah kebijakan kita ini sudah tepat sasaran, atau perlu diperbaiki dan dimodifikasi,” kata Eko dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 April 2019.
Ia berharap, dana desa yang telah bergulir sejak 2015 dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dia optimistis, hingga 2019 mendatang dana desa dapat mengurangi jumlah desa tertinggal.
"Data survei dari UGM dan IPB mengatakan bahwa tingkat desa tertinggal ke desa berkembang naik cukup signifikan, tapi kita perlu data dari sensus untuk lebih akurat,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengatakan, selain untuk melihat pergeseran status desa, pendataan Podes tahun 2018 juga dilakukan untuk melihat dampak dana desa pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
“Kita akan mulai Bulan Mei. Podes dilakukan tiga kali dalam sepuluh tahun. Terakhir tahun 2014,” ungkapnya.
Suhariyanto menambahkan, Podes akan mendata ketersediaan dan perkembangan potensi sarana dan prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan unsur lain di desa/kelurahan. Dalam hal ini, Podes juga dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan daerah pinggiran.
Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mendata Potensi Desa (Podes) terhadap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada Mei 2018. Hal itu dilakukan untuk memverifikasi keberhasilan program dana desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah dalam tiga tahun terakhir secara masif melakukan pembangunan desa melalui program dana desa. Keberhasilan program tersebut akan ditinjau melalui Podes yang akan disajikan melalui data akurat untuk mengetahui ketepatan arah kebijakan.
"Sekarang data yang saya dapat adalah hasil survei yang samplingnya terbatas. Akurasi ini penting untuk menentukan apakah arah kebijakan kita ini sudah tepat sasaran, atau perlu diperbaiki dan dimodifikasi,” kata Eko dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 April 2019.
Ia berharap, dana desa yang telah bergulir sejak 2015 dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dia optimistis, hingga 2019 mendatang dana desa dapat mengurangi jumlah desa tertinggal.
"Data survei dari UGM dan IPB mengatakan bahwa tingkat desa tertinggal ke desa berkembang naik cukup signifikan, tapi kita perlu data dari sensus untuk lebih akurat,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengatakan, selain untuk melihat pergeseran status desa, pendataan Podes tahun 2018 juga dilakukan untuk melihat dampak dana desa pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
“Kita akan mulai Bulan Mei. Podes dilakukan tiga kali dalam sepuluh tahun. Terakhir tahun 2014,” ungkapnya.
Suhariyanto menambahkan, Podes akan mendata ketersediaan dan perkembangan potensi sarana dan prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan unsur lain di desa/kelurahan. Dalam hal ini, Podes juga dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan daerah pinggiran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
