Jakarta: Pemerintah diminta menunda penerapan vaksin covid-19 berbayar yang akan diterapkan pada 1 Januari 2024. Usulan itu disampaikan karena penyebaran virus korona tengah meningkat.
"Dengan adanya lonjakan kasus covid-19 yang berpotensi berlangsung hingga beberapa minggu setelah momen Natal dan tahu baru (Nataru) 2024, rencana vaksin berbayar ini layak dipikirkan lagi. Kewajiban pembiayaan vaksin oleh masyarakat penting untuk dipertimbangkan kembali," kata anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto pada Sabtu, 30 Januari 2023.
Dia mengusulkan penundaan vaksin berbayar dilakukan hingga Feburari 2024. Hal itu diyakini membuat antusias masyarakat kembali meningkat mengikuti program vaksinasi covid-19.
Selain itu, penundaan tersebut perlu dipertimbangkan karena belum diketahui masyarakat luas. Sebab, sosialisasi imunisasi virus korona itu dinilai masih minim.
Kurang masifnya sosialisasi dikarenakan Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor IM.02.04/C/4864/2023 baru keluar pada pertengahan bulan ini. Serta, tak ada ketentuan sosialisasi dalam aturan tersebut.
Edy juga mengusulkan dalam pembiayaan vaksin covid-19 ini mempertimbangkan beberapa aspek. Misalnya bisa mengacu daya beli peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Daya beli peserta mandiri kelas 3 yang iurannya disubsidi pemerintah Rp7.000 per orang per bulan harus dipertimbangkan. Saya berharap pembiayaan vaksin untuk peserta mandiri kelas 3 pun bisa disubsidi sehingga mereka mampu membiayai vaksinasi tersebut," ungkap dia.
Selain itu, ia juga meminta perusahaan untuk membiayai vaksinasi bagi pekerja. Serta, pemerintah membiayai vaksinasi covid-19 untuk ASN dan keluarganya. Saran itu disampaikan karena program vaksinasi harus didukung banyak pihak seperti awal covid-19 dulu.
"Tentunya kami mendukung upaya pemerintah yang terus mengajak masyarakat melakukan vaksinasi," ujar.
(MI/M. Iqbal Al Machmudi)
Jakarta: Pemerintah diminta menunda penerapan
vaksin covid-19 berbayar yang akan diterapkan pada 1 Januari 2024. Usulan itu disampaikan karena penyebaran
virus korona tengah meningkat.
"Dengan adanya lonjakan kasus covid-19 yang berpotensi berlangsung hingga beberapa minggu setelah momen Natal dan tahu baru (Nataru) 2024, rencana vaksin berbayar ini layak dipikirkan lagi. Kewajiban pembiayaan vaksin oleh masyarakat penting untuk dipertimbangkan kembali," kata anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto pada Sabtu, 30 Januari 2023.
Dia mengusulkan penundaan vaksin berbayar dilakukan hingga Feburari 2024. Hal itu diyakini membuat antusias masyarakat kembali meningkat mengikuti program
vaksinasi covid-19.
Selain itu, penundaan tersebut perlu dipertimbangkan karena belum diketahui masyarakat luas. Sebab, sosialisasi imunisasi virus korona itu dinilai masih minim.
Kurang masifnya sosialisasi dikarenakan Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor IM.02.04/C/4864/2023 baru keluar pada pertengahan bulan ini. Serta, tak ada ketentuan sosialisasi dalam aturan tersebut.
Edy juga mengusulkan dalam pembiayaan vaksin covid-19 ini mempertimbangkan beberapa aspek. Misalnya bisa mengacu daya beli peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Daya beli peserta mandiri kelas 3 yang iurannya disubsidi pemerintah Rp7.000 per orang per bulan harus dipertimbangkan. Saya berharap pembiayaan vaksin untuk peserta mandiri kelas 3 pun bisa disubsidi sehingga mereka mampu membiayai vaksinasi tersebut," ungkap dia.
Selain itu, ia juga meminta perusahaan untuk membiayai vaksinasi bagi pekerja. Serta, pemerintah membiayai vaksinasi covid-19 untuk ASN dan keluarganya. Saran itu disampaikan karena program vaksinasi harus didukung banyak pihak seperti awal covid-19 dulu.
"Tentunya kami mendukung upaya pemerintah yang terus mengajak masyarakat melakukan vaksinasi," ujar.
(MI/M. Iqbal Al Machmudi) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
