medcom.id, Jakarta: Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo dalam rapat tahunan MPR RI di Gedung DPR MPR. Dari pidato itu, Jokowi dianggap tidak memiliki perhatian khusus terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM.
"Hari ini (Rabu) Jokowi memberikan pidato di DPR, jelas tidak ada satu pun soal penegakan isu HAM," kata Yati di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Salah satu ketidakseriusan Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat adalah kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Sampai saat ini, pemerintah tidak juga mengungkap hasil investigasi tim pencari fakta ke publik.
"Padahal, Jokowi telah berjanji menyelesaikan kasus munir," ujarnya.
Rabu 16 Agustus, MPR RI menggelar rapat tahunan di Gedung DPR MPR RI. Dalam rapat, Presiden Joko Widodo diberi kesempatan menyampaikan pidato tentang sejumlah pencapaian pemerintah.
Salah satu yang diungkap Jokowi yakni tentang peningkatan indeks pembangunan manusia yang naik secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, tak ada sedikitpun Jokowi menyinggung soal penuntasan kasus HAM di tanah air.
"Buat kami, ini jelas indikaror betapa suramnya penegakkan hukum dan HAM di era Jokowi. Salah satunya adalah mandeknya kasus Munir," pungkas Yati.
medcom.id, Jakarta: Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo dalam rapat tahunan MPR RI di Gedung DPR MPR. Dari pidato itu, Jokowi dianggap tidak memiliki perhatian khusus terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM.
"Hari ini (Rabu) Jokowi memberikan pidato di DPR, jelas tidak ada satu pun soal penegakan isu HAM," kata Yati di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Salah satu ketidakseriusan Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat adalah kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Sampai saat ini, pemerintah tidak juga mengungkap hasil investigasi tim pencari fakta ke publik.
"Padahal, Jokowi telah berjanji menyelesaikan kasus munir," ujarnya.
Rabu 16 Agustus, MPR RI menggelar rapat tahunan di Gedung DPR MPR RI. Dalam rapat, Presiden Joko Widodo diberi kesempatan menyampaikan pidato tentang sejumlah pencapaian pemerintah.
Salah satu yang diungkap Jokowi yakni tentang peningkatan indeks pembangunan manusia yang naik secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Namun, tak ada sedikitpun Jokowi menyinggung soal penuntasan kasus HAM di tanah air.
"Buat kami, ini jelas indikaror betapa suramnya penegakkan hukum dan HAM di era Jokowi. Salah satunya adalah mandeknya kasus Munir," pungkas Yati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
