Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 70.000 personel polisi hutan guna memperkuat pengawasan kawasan hutan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Baca Juga :
Prabowo tak Bahas Tawaran Malaysia dan Singapura dalam Upaya Optimal Redakan Karhutla
Prabowo meminta agar usulan penambahan personel tersebut segera disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, untuk ditindaklanjuti.
"Tolong sampaikan ke MenPAN-RB ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan," ujar Prabowo, dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Rabu, 14 Oktober 2026.
Arahan tersebut disampaikan saat Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla secara hibrida pada Senin, 12 Oktober 2026. Penambahan polisi hutan menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi kebakaran, terutama melalui peningkatan pengawasan langsung di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menyoroti keterbatasan jumlah personel polisi hutan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Saat ini, jumlah personel tersebut tercatat sekitar 20.000 orang, sehingga diperlukan tambahan tenaga untuk memperluas jangkauan pengawasan kawasan hutan.
Untuk mempercepat penyiapan personel baru, Presiden membuka peluang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia juga meminta Kapolri membantu proses pendidikan dan pelatihan calon polisi hutan.
Menurut Prabowo, penguatan jumlah personel diperlukan agar pengawasan hutan dapat dilakukan secara lebih optimal. Langkah ini juga diharapkan mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran sejak dini dan mempercepat penanganan titik api.
Kebutuhan penguatan pengawasan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemadaman karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut, luas area kebakaran yang masih harus ditangani di enam provinsi mencapai 639,23 hektare.
Penambahan polisi hutan diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjaga kawasan hutan, mendeteksi potensi kebakaran, serta mendukung penanganan karhutla agar tidak meluas.
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 70.000 personel polisi hutan guna memperkuat pengawasan kawasan hutan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Prabowo meminta agar usulan penambahan personel tersebut segera disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, untuk ditindaklanjuti.
"Tolong sampaikan ke MenPAN-RB ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan," ujar Prabowo, dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Rabu, 14 Oktober 2026.
Arahan tersebut disampaikan saat Prabowo memimpin rapat penanganan karhutla secara hibrida pada Senin, 12 Oktober 2026. Penambahan polisi hutan menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi kebakaran, terutama melalui peningkatan pengawasan langsung di lapangan.
Dalam rapat tersebut, Prabowo menyoroti keterbatasan jumlah personel polisi hutan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan. Saat ini, jumlah personel tersebut tercatat sekitar 20.000 orang, sehingga diperlukan tambahan tenaga untuk memperluas jangkauan pengawasan kawasan hutan.
Untuk mempercepat penyiapan personel baru, Presiden membuka peluang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia juga meminta Kapolri membantu proses pendidikan dan pelatihan calon polisi hutan.
Menurut Prabowo, penguatan jumlah personel diperlukan agar pengawasan hutan dapat dilakukan secara lebih optimal. Langkah ini juga diharapkan mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran sejak dini dan mempercepat penanganan titik api.
Kebutuhan penguatan pengawasan tersebut menjadi perhatian di tengah upaya pemadaman karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut, luas area kebakaran yang masih harus ditangani di enam provinsi mencapai 639,23 hektare.
Penambahan polisi hutan diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjaga kawasan hutan, mendeteksi potensi kebakaran, serta mendukung penanganan karhutla agar tidak meluas.
(SAW)
