Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan soal ajakan boikot, khususnya terhadap produk Prancis. Ketua Umum Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah, menegaskan dirinya tak pernah menyampaikan ajakan boikot.
Hal tersebut merespons gelombang aksi boikot terkait pelarangan hijab bagi atlet asal Prancis di ajang Olimpiade. “Saya sebagai Ketum PP Fatayat NU belum pernah melakukan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk Prancis,” kata Aliyatul dikutip dari Antara, Selasa, 6 Agustus 2024.
Menurut dia, Fatayat NU memang mengetahui ada isu tersebut. Namun, belum ada pernyataan resmi merespons hal itu. Apalagi, ajakan boikot produk Prancis.
“Saya belum pernah memberikan pernyataan apapun terkait hal itu,” ucapnya.
Kontroversi terkait pelarangan pemakaian hijab bagi atlet asal Perancis di olimpiade Prancis menjadi polemik. Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera melarang penggunaan hijab untuk atlet Prancis di Olimpiade 2024. Ia memastikan tidak boleh ada atlet tuan rumah yang memakai hijab selama ajang berlangsung.
"Perwakilan delegasi kami dari tim Prancis tidak akan menggunakan kerudung," katanya.
Amelie menyatakan sikap ini untuk mencegah 'proselytism'. Sebuah istilah yang diartikan tindakan mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agama atau sikap politik tertentu dengan gaya hidup sehari-hari.
"Terdapat pelarangan terhadap segala bentuk 'proselytism', karena netralitas pelayanan publik bersifat absolut," ujarnya.
Amnesty International mengecam keputusan pemerintah Prancis itu. Larangan tersebut dianggap melemahkan upaya menjadikan olahraga lebih inklusif, sekaligus membuktikan atlet muslim berhijab di Prancis terus mendapat diskriminasi.
Dalam laporan Amnesty International disebutkan Prancis adalah satu-satunya negara Eropa peserta Olimpiade yang melarang hijab untuk kontingennya di Olimpiade 2024 dan Paralimpiade 2024. Selain itu, Prancis adalah satu-satunya pihak dari 38 negara di Eropa yang memboikot hijab di berbagai olahraga seperti sepak bola, basket, dan voli.
Menanggapi hal ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan bahwa tidak ada pelarangan serupa terhadap atlet negara lain di Olimpiade 2024. Namun di satu sisi, pelarangan hijab bagi atlet disebut tidak sejalan dengan regulasi IOC dan tidak ada teguran kepada Prancis terhadap ini.
Selain itu, IOC memastikan tidak ada larangan bagi wanita berhijab selama berada di wisma atlet. Selama di sana, para peserta dibebaskan menunjukkan identitas agama dan budaya.
"Untuk wisma atlet hanya peraturan IOC yang berlaku. Tidak ada larangan menggunakan hijab atau simbol agama dan budaya," tulis IOC.
Jakarta: Pimpinan Pusat Fatayat
Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan soal ajakan boikot, khususnya terhadap produk Prancis. Ketua Umum Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah, menegaskan dirinya tak pernah menyampaikan ajakan boikot.
Hal tersebut merespons gelombang aksi boikot terkait pelarangan hijab bagi atlet asal Prancis di ajang Olimpiade. “Saya sebagai Ketum PP Fatayat NU belum pernah melakukan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk
Prancis,” kata Aliyatul dikutip dari
Antara, Selasa, 6 Agustus 2024.
Menurut dia, Fatayat NU memang mengetahui ada isu tersebut. Namun, belum ada pernyataan resmi merespons hal itu. Apalagi, ajakan boikot produk Prancis.
“Saya belum pernah memberikan pernyataan apapun terkait hal itu,” ucapnya.
| Baca: Fatayat NU Tegaskan Tak Pernah Serukan Boikot |
Kontroversi terkait pelarangan pemakaian hijab bagi atlet asal Perancis di olimpiade Prancis menjadi polemik. Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera melarang penggunaan hijab untuk atlet Prancis di Olimpiade 2024. Ia memastikan tidak boleh ada atlet tuan rumah yang memakai hijab selama ajang berlangsung.
"Perwakilan delegasi kami dari tim Prancis tidak akan menggunakan kerudung," katanya.
Amelie menyatakan sikap ini untuk mencegah 'proselytism'. Sebuah istilah yang diartikan tindakan mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agama atau sikap politik tertentu dengan gaya hidup sehari-hari.
"Terdapat pelarangan terhadap segala bentuk 'proselytism', karena netralitas pelayanan publik bersifat absolut," ujarnya.
Amnesty International mengecam keputusan pemerintah Prancis itu. Larangan tersebut dianggap melemahkan upaya menjadikan olahraga lebih inklusif, sekaligus membuktikan atlet muslim berhijab di Prancis terus mendapat diskriminasi.
Dalam laporan Amnesty International disebutkan Prancis adalah satu-satunya negara Eropa peserta Olimpiade yang melarang hijab untuk kontingennya di Olimpiade 2024 dan Paralimpiade 2024. Selain itu, Prancis adalah satu-satunya pihak dari 38 negara di Eropa yang memboikot hijab di berbagai olahraga seperti sepak bola, basket, dan voli.
Menanggapi hal ini, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyatakan bahwa tidak ada pelarangan serupa terhadap atlet negara lain di Olimpiade 2024. Namun di satu sisi, pelarangan hijab bagi atlet disebut tidak sejalan dengan regulasi IOC dan tidak ada teguran kepada Prancis terhadap ini.
Selain itu, IOC memastikan tidak ada larangan bagi wanita berhijab selama berada di wisma atlet. Selama di sana, para peserta dibebaskan menunjukkan identitas agama dan budaya.
"Untuk wisma atlet hanya peraturan IOC yang berlaku. Tidak ada larangan menggunakan hijab atau simbol agama dan budaya," tulis IOC.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
