Jakarta: Penggunaan teknologi pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-Voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, mendapat pengujian melalui proses pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan.
Pemeriksaan tersebut memperlihatkan kesesuaian antara bukti fisik pemungutan suara dan rekaman sistem elektronik setelah dilakukan penghitungan ulang secara manual. Pengujian berlangsung pada 10–11 November 2026 di Ruang Sidang Gili Kenawa, Lantai I Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam proses tersebut, Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) membuka kotak audit dan memeriksa struk hasil pemungutan suara dari Desa Tebo dan Desa Tambak Sari.
Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti keberatan terhadap hasil Pilkades sekaligus mencocokkan data pemilih, bukti fisik transaksi pemungutan suara, dan hasil rekapitulasi elektronik.
Hasilnya, penghitungan ulang secara manual di kedua desa menunjukkan kesesuaian dengan rekaman sistem elektronik setelah seluruh suara, termasuk suara yang menggunakan mekanisme manual, diperhitungkan.
Proses ini menunjukkan pentingnya mekanisme audit fisik dalam penyelenggaraan pemilihan berbasis teknologi. Dengan adanya bukti fisik, hasil pemungutan suara tidak hanya tersimpan dalam sistem elektronik, tetapi juga dapat ditelusuri dan diperiksa kembali ketika muncul keberatan.
Audit Fisik Menjadi Bagian Penting dalam e-Voting
Dalam pemeriksaan di Desa Tebo, hasil penghitungan akhir mencapai 624 suara. Calon kepala desa nomor urut 1, Abdul Wahab, memperoleh 217 suara. Calon nomor urut 2, Sulaiman, memperoleh 198 suara, sedangkan calon nomor urut 3, Ramli, memperoleh 209 suara.
Sementara itu, di Desa Tambak Sari, total suara mencapai 751 suara. Calon nomor urut 1, Suhardi, memperoleh 278 suara, calon nomor urut 2, Syamsul Hidayat, memperoleh 280 suara, dan calon nomor urut 3, Dewi Susilawati, memperoleh 188 suara. Selain itu, terdapat lima suara kosong.
Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andrari, yang turut memantau proses implementasi teknologi tersebut, menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi.
"Tujuan utama pemeriksaan ini adalah memastikan bahwa hak pilih masyarakat terlindungi, setiap suara yang sah dihormati, dan hasil pemilihan dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan terbuka," tegasnya.
Keberadaan bukti fisik menjadi salah satu aspek penting dalam sistem e-Voting karena memungkinkan hasil pemungutan suara diperiksa melalui mekanisme yang dapat ditelusuri. Dengan demikian, teknologi tidak hanya dituntut menghadirkan kecepatan penghitungan, tetapi juga menyediakan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
e-Voting Digunakan di 21 Desa Sumbawa Barat
Penerapan e-Voting dalam Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat mencakup 21 desa yang tersebar di delapan kecamatan dengan melibatkan 65 calon kepala desa.
Implementasi teknologi tersebut mendapat dukungan teknis dari PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS), anak perusahaan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI (Persero).
Direktur Utama PT INTI (Persero), Herry Jasman, mengatakan bahwa keandalan teknologi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi digital. Menurutnya, transformasi digital perlu didukung sistem yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam transformasi digital, termasuk dalam penyelenggaraan demokrasi. Pengalaman di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi pembelajaran sekaligus pembuktian penting bahwa teknologi harus mampu menghadirkan proses yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Herry.
Direktur PT INTENS, Rizqi Ayunda Pratama, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan perselisihan hasil Pilkades menjadi kesempatan untuk menunjukkan fungsi mekanisme audit fisik dalam sistem e-Voting. Menurutnya, keandalan teknologi tidak hanya ditunjukkan melalui proses penghitungan elektronik, tetapi juga melalui ketersediaan bukti fisik yang memungkinkan hasil pemungutan suara diperiksa kembali.
"Pengujian melalui proses sengketa ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan bagaimana sistem e-Voting dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti fisik. Bagi kami, keandalan teknologi tidak hanya ditunjukkan melalui proses penghitungan elektronik, tetapi juga melalui ketersediaan mekanisme verifikasi yang memungkinkan hasil pemungutan suara diperiksa kembali secara terbuka," jelas Rizqi.
Rekam Jejak Penerapan e-Voting Sejak 2013
Penggunaan e-Voting dalam Pilkades di Indonesia bukan merupakan hal baru bagi PT INTI. Perusahaan tersebut telah terlibat dalam implementasi teknologi pemungutan suara elektronik sejak 2013 di sejumlah kabupaten. Dalam kurun waktu 2013–2026, penerapan e-Voting telah menjangkau berbagai wilayah dengan jumlah desa yang beragam.
Beberapa daerah yang pernah menerapkan teknologi ini antara lain Boyolali, Jembrana, Musi Rawas, Bantaeng, Boalemo, Banyuasin, Empat Lawang, Bogor, Agam, Mempawah, Pemalang, Sidoarjo, Sleman, Magetan, Toraja Utara, Barito Kuala, Bulukumba, Malinau, Merangin, Sumbawa Barat, dan Pasaman Barat.
Pada 2013, penerapan e-Voting tercatat berlangsung di tujuh desa di Kabupaten Boyolali, dua desa di Jembrana, dan dua desa di Musi Rawas. Setahun berikutnya, implementasi di Kabupaten Musi Rawas menjangkau 95 desa.
Penerapan teknologi ini kemudian meluas ke berbagai daerah. Pada 2015, misalnya, e-Voting digunakan di sembilan desa di Bantaeng, 30 desa di Boalemo, 160 desa di Banyuasin, serta 101 desa di Empat Lawang.
Pada 2018, implementasi juga berlangsung di Kabupaten Pemalang dengan cakupan 172 desa, serta sejumlah daerah lain seperti Sidoarjo, Luwu Utara, Ogan Komering Ulu Timur, Batang Hari, dan Sarolangun. Memasuki 2026, penerapan e-Voting tercatat berlangsung di Kabupaten Mempawah sebanyak 17 desa, Merangin 23 desa, Sumbawa Barat 21 desa, dan Pasaman Barat 87 desa.
Pengalaman implementasi lintas daerah tersebut menjadi bagian dari rekam jejak perusahaan dalam mendukung pemanfaatan teknologi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemilihan kepala desa.
Transparansi dan Kepercayaan dalam Demokrasi Digital Penggunaan teknologi dalam proses demokrasi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi penyelenggaraan pemilihan. Aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta perlindungan hak pilih masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. VP Corporate Secretary PT INTI (Persero), Risky Putri Perwati, menyampaikan bahwa kepercayaan publik terhadap teknologi perlu dibangun melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Bagi INTI Group, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui inovasi teknologi, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang transparan kepada masyarakat," ujarnya.
Melalui PT INTENS, PT INTI terus mengembangkan solusi digital untuk mendukung kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk teknologi e-Voting.
Pengalaman Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu gambaran bagaimana teknologi pemungutan suara elektronik perlu dilengkapi mekanisme audit dan verifikasi agar hasil pemilihan dapat ditelusuri kembali.
Pada akhirnya, keberhasilan demokrasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan sistem dalam menghitung suara, tetapi juga dari kemampuannya menjaga setiap suara agar tetap terlindungi, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.