Dewan Pengampu GKMNU Dikukuhkan, Ada Jokowi dan Sinta Nuriyah Wahid

Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengukuhkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Pengukuhan ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan dari Rais Aam PBNU kepada para dewan pengampu GKMNU. Pengukuhan dilakukan saat pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU) 2023 di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 18 September 2023. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan GKMNU dirancang untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan NU di tingkat desa, dengan melibatkan warga secara langsung. "Dimulai dari daerah-daerah yang selama ini menjadi konsentrasi atau basis utama dari warga NU," tutur Gus Yahya -sapaan akrabnya- dalam sambutan pembukaan Munas dan Konbes NU 2023, di Jakarta, Senin, 18 September 2023. GKMNU merupakan agenda besar, maka kata Gus Yahya, PBNU membutuhkan dukungan dari berbagai pihak serta bimbingan dari sesepuh dan tokoh. Untuk itu, PBNU membentuk dewan pengampu GKMNU yang terdiri dari lima tokoh yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mustasyar PBNU Ma'ruf Amin, dan Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, serta Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. "Ini tokoh yang selama ini menjadi bagian dari keluarga besar kami. Alhamdulillah, semua tokoh tersebut berkenan untuk mendampingi dan mengampu gerakan maslahat keluarga NU," ucap Gus Yahya. GKMNU adalah gerakan di tingkat akar rumput yang menyasar masyarakat desa. Gerakan ini melibatkan warga secara langsung dalam menyelesaikan masalah keluarga di dalam berbagai aspek, mulai dari kegamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Melalui GKMNU, PBNU telah menyiapkan program kerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian UKM, dan Kementerian sosial. Ada tiga provinsi yang telah menerima program besutan GKMNU di tingkat desa, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa tengah, Jawa Timur, dan Banten. Ada 1.766 kecamatan dan 17.000 desa dari tiga kecamatan yang tercatat siap berpartisipasi dalam pelaksanaan program GKMNU. Jika tiga provinsi tersebut telah selesai, GKMNU akan melanjutkan konsolidasi ke beberapa provinsi lain, seperti DKI, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatra Selatan. Presiden Jokowi turut mengapresiasi program yang tengah dijalankan PBNU melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU). "Pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas warga nahdliyin terutama di akar rumput," ujar Jokowi. (METRO TV/ANDROMEDA ARIZAL FATHANO)