Jakarta: Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, meminta masyarakat mendukung penerapan kebijakan yang dibuat untuk mengurai kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Kebijakan tersebut dibentuk untuk kepentingan bersama mengurai kemacetan.
"Ini merupakan kebijakan publik. Maka kesuksesan kebijakan ini bergantung pada semua unsur, baik petugas maupun masyarakat," kata Bambang, kepada wartawan, saat jumpa pers, di kantor Jasa Marga, Jakarta Timur, Kamis, 8 Maret 2018.
Bambang memastikan aturan tersebut tidak akan merugikan masyarakat. Pasalnya, pemerintah melalui Dinas Perhubungan, Kepolisian serta pihak terkait telah menyiapkan hal ini dengan matang.
Dia mengungkapkan kebijakan ini sudah dianalisis selama tujuh bulan untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat.
(Baca juga: Pro Kontra Sistem Ganjil Genap Tol Cikampek)
"Kami melakukan rapat, negosiasi, pendekatan ke pihak yang merasa dirugikan, dan dengan para pakar. Tujuh bulan baru lahir paket regulasi ini," beber Bambang.
Kepala Korlantas Polri Irjen Royke Lumowa menilai penerapan aturan ganjil-genap di gerbang Tol Bekasi Barat dan Timur merupakan aturan yang tepat dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Sebab, saat ini kemacetan yang terjadi di ruas tol tersebut cukup tinggi.
Dalam sehari saja, kendaraan yang melintasi ruas tol itu mencapai 560 ribu kendaraan. Karena itu, kata Royke, peraturan ini dilakukan untuk mengurangi volume kendaraan yang telah melampaui batas kapasitas normal.
"Kalau bicara macet itu tidak jauh dari dua, yaitu volume dan kapasitas. Jakarta-Cikampek ini volumenya sudah terlalu melampaui kapasitas," kata dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/akWyWOLN" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, meminta masyarakat mendukung penerapan kebijakan yang dibuat untuk mengurai kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Kebijakan tersebut dibentuk untuk kepentingan bersama mengurai kemacetan.
"Ini merupakan kebijakan publik. Maka kesuksesan kebijakan ini bergantung pada semua unsur, baik petugas maupun masyarakat," kata Bambang, kepada wartawan, saat jumpa pers, di kantor Jasa Marga, Jakarta Timur, Kamis, 8 Maret 2018.
Bambang memastikan aturan tersebut tidak akan merugikan masyarakat. Pasalnya, pemerintah melalui Dinas Perhubungan, Kepolisian serta pihak terkait telah menyiapkan hal ini dengan matang.
Dia mengungkapkan kebijakan ini sudah dianalisis selama tujuh bulan untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap masyarakat.
(Baca juga:
Pro Kontra Sistem Ganjil Genap Tol Cikampek)
"Kami melakukan rapat, negosiasi, pendekatan ke pihak yang merasa dirugikan, dan dengan para pakar. Tujuh bulan baru lahir paket regulasi ini," beber Bambang.
Kepala Korlantas Polri Irjen Royke Lumowa menilai penerapan aturan ganjil-genap di gerbang Tol Bekasi Barat dan Timur merupakan aturan yang tepat dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Sebab, saat ini kemacetan yang terjadi di ruas tol tersebut cukup tinggi.
Dalam sehari saja, kendaraan yang melintasi ruas tol itu mencapai 560 ribu kendaraan. Karena itu, kata Royke, peraturan ini dilakukan untuk mengurangi volume kendaraan yang telah melampaui batas kapasitas normal.
"Kalau bicara macet itu tidak jauh dari dua, yaitu volume dan kapasitas. Jakarta-Cikampek ini volumenya sudah terlalu melampaui kapasitas," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
