Moskow: Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dinilai membutuhkan kerja sama lintas negara, terutama ketika konflik bersenjata, bencana, dan krisis kemanusiaan melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah.
Atas dasar itu, sebanyak 74 pegiat HAM dalam Aliansi Ombudsman Eurasia (Eurasian Ombudsman Alliance) menandatangani deklarasi niat pembentukan Persatuan Pembela Independen Sedunia atau World Independent Defenders Union (WIDU) di Moskow, Rusia.
Organisasi ini akan didirikan atas dasar prinsip humanisme, independensi, imparsialitas, dan solidaritas internasional.
Persatuan tersebut akan bekerja berdasarkan Prinsip-Prinsip Moskow tentang Kerja Sama Hak Asasi Manusia Internasional (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation).
Dokumen itu memuat 23 ketentuan mengenai perlindungan martabat manusia, universalitas hak dan kebebasan, penghormatan terhadap keberagaman nasional, serta kepatuhan pada supremasi hukum dan objektivitas.
Adapun, Prinsip-Prinsip Moskow dirancang untuk memperkuat otonomi lembaga-lembaga HAM dan memungkinkan mereka bekerja sama bahkan di tengah perbedaan pendapat antarnegara.
Alasan Pembentukan Organisasi
Kebutuhan akan persatuan baru ini muncul dari tantangan masa kini. Konflik bersenjata, bencana akibat ulah manusia dan bencana alam, krisis kemanusiaan, serta migrasi massal menuntut bentuk-bentuk koordinasi baru di antara lembaga-lembaga HAM.
Para peserta Forum sepakat bahwa hak manusia atas hidup, martabat, dan kebebasan tidak boleh bergantung pada batas negara atau keadaan politik.Persatuan tersebut berencana membangun mekanisme bantuan hukum lintas batas.
Dalam kasus pelanggaran HAM massal, para ombudsman dari berbagai negara akan menyusun standar bersama untuk respons krisis.
Seperti diketahui, Forum Ombudsman Internasional mempertemukan para ombudsman dan pegiat HAM dari 70 negara. Lebih dari 450 peserta datang ke Moskow dari negara-negara tetangga, Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, Yunani, Indonesia, Madagaskar, Mongolia, Swiss, dan negara-negara lain.
“Kita tidak boleh membiarkan standar ganda dalam perlindungan hak asasi manusia. Sangat penting untuk menghormati hak setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, agama, negara tempat tinggal, atau keyakinan politik,” kata Komisioner Hak Asasi Manusia Federasi Rusia Yana Lantratova dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2026.
Mengenai persatuan yang diusulkan itu, ia juga menanggapi bahwa tantangan yang kita hadapi secara imparsial, jujur, dan adil.
"Kami mengusulkan untuk bersatu dalam sebuah lembaga independen, tempat berbagai negara yang memiliki keahlian kuat di bidang tertentu akan mengoordinasikan upaya seksi-seksi tematik dan memimpinnya,” ungkapnya.
Lantratova menyebutkan bahwa inisiatif tersebut telah mendapat dukungan.
Moskow: Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dinilai membutuhkan kerja sama lintas negara, terutama ketika konflik bersenjata, bencana, dan krisis kemanusiaan melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah.
Atas dasar itu, sebanyak 74 pegiat HAM dalam Aliansi Ombudsman Eurasia (Eurasian Ombudsman Alliance) menandatangani deklarasi niat pembentukan Persatuan Pembela Independen Sedunia atau World Independent Defenders Union (WIDU) di Moskow, Rusia.
Organisasi ini akan didirikan atas dasar prinsip humanisme, independensi, imparsialitas, dan solidaritas internasional.
Persatuan tersebut akan bekerja berdasarkan Prinsip-Prinsip Moskow tentang Kerja Sama Hak Asasi Manusia Internasional (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation).
Dokumen itu memuat 23 ketentuan mengenai perlindungan martabat manusia, universalitas hak dan kebebasan, penghormatan terhadap keberagaman nasional, serta kepatuhan pada supremasi hukum dan objektivitas.
Adapun, Prinsip-Prinsip Moskow dirancang untuk memperkuat otonomi lembaga-lembaga HAM dan memungkinkan mereka bekerja sama bahkan di tengah perbedaan pendapat antarnegara.
Alasan Pembentukan Organisasi
Kebutuhan akan persatuan baru ini muncul dari tantangan masa kini. Konflik bersenjata, bencana akibat ulah manusia dan bencana alam, krisis kemanusiaan, serta migrasi massal menuntut bentuk-bentuk koordinasi baru di antara lembaga-lembaga HAM.
Para peserta Forum sepakat bahwa hak manusia atas hidup, martabat, dan kebebasan tidak boleh bergantung pada batas negara atau keadaan politik.Persatuan tersebut berencana membangun mekanisme bantuan hukum lintas batas.
Dalam kasus pelanggaran HAM massal, para ombudsman dari berbagai negara akan menyusun standar bersama untuk respons krisis.
Seperti diketahui, Forum Ombudsman Internasional mempertemukan para ombudsman dan pegiat HAM dari 70 negara. Lebih dari 450 peserta datang ke Moskow dari negara-negara tetangga, Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, Yunani, Indonesia, Madagaskar, Mongolia, Swiss, dan negara-negara lain.
“Kita tidak boleh membiarkan standar ganda dalam perlindungan hak asasi manusia. Sangat penting untuk menghormati hak setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, agama, negara tempat tinggal, atau keyakinan politik,” kata Komisioner Hak Asasi Manusia Federasi Rusia Yana Lantratova dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2026.
Mengenai persatuan yang diusulkan itu, ia juga menanggapi bahwa tantangan yang kita hadapi secara imparsial, jujur, dan adil.
"Kami mengusulkan untuk bersatu dalam sebuah lembaga independen, tempat berbagai negara yang memiliki keahlian kuat di bidang tertentu akan mengoordinasikan upaya seksi-seksi tematik dan memimpinnya,” ungkapnya.
Lantratova menyebutkan bahwa inisiatif tersebut telah mendapat dukungan.
(ANN)