Jakarta: Status Gunung Anak Krakatau yang belum turun dari level Siaga membuat kesiapan wilayah pesisir Banten kembali menjadi perhatian. Terlebih, kawasan tersebut pernah mengalami tsunami Selat Sunda 2018 yang pernah menerjang sejumlah wilayah pesisir.
Dilansir dari laman BNPB pada Kamis, 10 september 2026, Kedeputian Bidang Pencegahan mulai melakukan pendampingan sejak 6 September 2026 untuk mengecek kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat. Pengecekan dilakukan secara langsung di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
Penugasan BNPB diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten dan kota, untuk menggali informasi mengenai kondisi terbaru, dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta langkah kesiapsiagaan yang sudah dilakukan masing-masing daerah.
Salah satu fokus assessment adalah kawasan yang berpotensi terdampak tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Penilaian dilakukan menggunakan indikator Tsunami Ready, dengan melihat kondisi rambu dan jalur evakuasi, titik aman, sistem peringatan dini, SOP, hingga pemahaman masyarakat.
Baca Juga :
Kemenkes Siaga Pantau Kualitas Udara, Demi Kesehatan Kita
Sejumlah Wilayah Sudah Punya Sirene dan Jalur Evakuasi
Di Pandeglang assessment dilakukan di beberapa wilayah, seperti Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya. Dari pemantauan, sejumlah fasilitas kesiapsiagaan sudah tersedia, seperti rambu evakuasi, titik evakuasi, SOP peringatan dini, serta tower sirene yang berfungsi. Namun, perangkat Warning Receiver System (WRS) Gen di Tanjung Lesung masih dalam proses perbaikan.
Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Desa Salira, Karang Suraga, Anyar, serta Kelurahan Kubangsari telah memiliki berbagai komponen kesiapsiagaan, termasuk peta bahaya, jalur evakuasi, sirene, SOP, relawan, dan sosialisasi kepada masyarakat.
BNPB menilai keberadaan fasilitas saja belum cukup untuk menghadapi keadaan darurat. Jalur evakuasi, rambu, titik aman, sirene, dan perangkat peringatan dini harus dipastikan dapat berfungsi, sementara masyarakat perlu terus mendapat informasi dan latihan agar mampu merespons dengan cepat. (Wisa Irena Br Sitepu)
Jakarta: Status
Gunung Anak Krakatau yang belum turun dari level Siaga membuat kesiapan wilayah pesisir Banten kembali menjadi perhatian. Terlebih, kawasan tersebut pernah mengalami tsunami Selat Sunda 2018 yang pernah menerjang sejumlah wilayah pesisir.
Dilansir dari laman
BNPB pada Kamis, 10 september 2026, Kedeputian Bidang Pencegahan mulai melakukan pendampingan sejak 6 September 2026 untuk mengecek kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat. Pengecekan dilakukan secara langsung di sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
Penugasan BNPB diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten dan kota, untuk menggali informasi mengenai kondisi terbaru, dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta langkah kesiapsiagaan yang sudah dilakukan masing-masing daerah.
Salah satu fokus
assessment adalah kawasan yang berpotensi terdampak tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Penilaian dilakukan menggunakan indikator
Tsunami Ready, dengan melihat kondisi rambu dan jalur evakuasi, titik aman, sistem peringatan dini, SOP, hingga pemahaman masyarakat.
Sejumlah Wilayah Sudah Punya Sirene dan Jalur Evakuasi
Di Pandeglang assessment dilakukan di beberapa wilayah, seperti Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya. Dari pemantauan, sejumlah fasilitas kesiapsiagaan sudah tersedia, seperti rambu evakuasi, titik evakuasi, SOP peringatan dini, serta tower sirene yang berfungsi. Namun, perangkat
Warning Receiver System (WRS) Gen di Tanjung Lesung masih dalam proses perbaikan.
Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Desa Salira, Karang Suraga, Anyar, serta Kelurahan Kubangsari telah memiliki berbagai komponen kesiapsiagaan, termasuk peta bahaya, jalur evakuasi, sirene, SOP, relawan, dan sosialisasi kepada masyarakat.
BNPB menilai keberadaan fasilitas saja belum cukup untuk menghadapi keadaan darurat. Jalur evakuasi, rambu, titik aman, sirene, dan perangkat peringatan dini harus dipastikan dapat berfungsi, sementara masyarakat perlu terus mendapat informasi dan latihan agar mampu merespons dengan cepat.
(Wisa Irena Br Sitepu)
(ANN)
