medcom.id, Sumedang: Pemerintah ingin seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di daerah bisa menanamkan paham Ideologi Pancasila.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga berharap tidak ada PNS yang berseberangan paham. Seperti terlibat kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan, atau mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silahkan mengundurkan diri saja dari PNS," kata Tjahjo di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu 23 Juli 2017.
Tjahjo berharap kepada seluruh PNS yang berada di wilayah Indonesia untuk turut serta membantu pemerintah dalam memperkuat ideologi Pancasila. Dengan menanamkan ideologi Pancasila, Tjahjo berharap Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu terjaga keutuhannya.
Selain itu, Tjahjo juga meminta agar para PNS untuk melaporkan jika ada kegiatan yang berseberangan dengan apa yang sudah menjadi pakem pemerintah.
"Dalam tataran normatif, seluruh Kepala Daerah harus membangun basis Ideologi Pemerintahan Negara Republik Indonesia dari Pusat sampai daerah," imbuh Tjahjo.
Baca: Delapan Dosen UGM jadi Pengurus dan Simpatisan HTI
medcom.id, Sumedang: Pemerintah ingin seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di daerah bisa menanamkan paham Ideologi Pancasila.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga berharap tidak ada PNS yang berseberangan paham. Seperti terlibat kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan, atau mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silahkan mengundurkan diri saja dari PNS," kata Tjahjo di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu 23 Juli 2017.
Tjahjo berharap kepada seluruh PNS yang berada di wilayah Indonesia untuk turut serta membantu pemerintah dalam memperkuat ideologi Pancasila. Dengan menanamkan ideologi Pancasila, Tjahjo berharap Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu terjaga keutuhannya.
Selain itu, Tjahjo juga meminta agar para PNS untuk melaporkan jika ada kegiatan yang berseberangan dengan apa yang sudah menjadi pakem pemerintah.
"Dalam tataran normatif, seluruh Kepala Daerah harus membangun basis Ideologi Pemerintahan Negara Republik Indonesia dari Pusat sampai daerah," imbuh Tjahjo.
Baca:
Delapan Dosen UGM jadi Pengurus dan Simpatisan HTI Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
