Jakarta: Utusan Khusus Presiden (UKP) Republik Indonesia, Muhamad Mardiono, tengah mempersiapkan transisi kepemimpinan bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Hal itu dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Catatan Akhir Tahun Pemerintahan dan Tantangan di Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Nasional.
Muhamad Mardiono mengatakan, diskusi kali ini mengundang para stakeholder dari Kementerian, lembaga riset, dan perguruan tinggi terkait. Tujuannya merangkum berbagai masukan strategis bagi perbaikan kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di akhir pemerintahan.
“FGD ini ingin mengekstrak catatan dan masukan penting atas kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, sekaligus menjadikannya rekomendasi bagi transisi pemerintahan yang akan datang,” kata Mardiono melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Oktober 2024.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap hasil kajian yang dilakukan menjadi masukan bagi pemerintahan mendatang. Sehingga upaya menghadapi tantangan global dan pencapaian Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
“Agar apa yang kita kerjakan nanti diharapkan tidak kembali ke titik nol atau dari awal lagi. Setidaknya ini menjadi bekal bagi pemerintahan yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan megatren global dalam menggapai Indonesia Emas 2045 di masa depan,” jelas Muhamad Mardiono.
Sementara itu, Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan IPB University, Drajat Martianto, mengapresiasi langkah yang dilakukan Mardiono. Menurut dia, kegiatan seperti harus dilakukan agar masukan yang disampaikan tepat.
“Pelibatan multisektor termasuk akademisi untuk mengembangkan evidence based policy dari best practices melalui kegiatan FGD semacam ini adalah sesuatu yang perlu terus dilakukan. Kita berharap apa yang dirumuskan menjadi awal dari masukan penting untuk pemerintahan ke depan,” kata Drajat.
Dalam kesempatan ini turut hadir juga perwakilan Kementerian Bappenas, Kemenko PMK, Kementan, Kemendesa-PDTT, PUPR, Peneliti BRIN, Pengamat kebijakan dan stakeholders lainnya.
Jakarta: Utusan Khusus Presiden (UKP) Republik Indonesia, Muhamad Mardiono, tengah mempersiapkan transisi kepemimpinan bidang pengentasan
kemiskinan dan
ketahanan pangan. Hal itu dilakukan melalui
Focus Group Discussion (FGD) Catatan Akhir Tahun Pemerintahan dan Tantangan di Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Nasional.
Muhamad Mardiono mengatakan, diskusi kali ini mengundang para stakeholder dari Kementerian, lembaga riset, dan perguruan tinggi terkait. Tujuannya merangkum berbagai masukan strategis bagi perbaikan kebijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan di akhir pemerintahan.
“FGD ini ingin mengekstrak catatan dan masukan penting atas kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, sekaligus menjadikannya rekomendasi bagi transisi pemerintahan yang akan datang,” kata Mardiono melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Oktober 2024.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap hasil kajian yang dilakukan menjadi masukan bagi pemerintahan mendatang. Sehingga upaya menghadapi tantangan global dan pencapaian
Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
“Agar apa yang kita kerjakan nanti diharapkan tidak kembali ke titik nol atau dari awal lagi. Setidaknya ini menjadi bekal bagi pemerintahan yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan megatren global dalam menggapai Indonesia Emas 2045 di masa depan,” jelas Muhamad Mardiono.
Sementara itu, Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, dan Kesehatan IPB University, Drajat Martianto, mengapresiasi langkah yang dilakukan Mardiono. Menurut dia, kegiatan seperti harus dilakukan agar masukan yang disampaikan tepat.
“Pelibatan multisektor termasuk akademisi untuk mengembangkan evidence based policy dari best practices melalui kegiatan FGD semacam ini adalah sesuatu yang perlu terus dilakukan. Kita berharap apa yang dirumuskan menjadi awal dari masukan penting untuk pemerintahan ke depan,” kata Drajat.
Dalam kesempatan ini turut hadir juga perwakilan Kementerian Bappenas, Kemenko PMK, Kementan, Kemendesa-PDTT, PUPR, Peneliti BRIN, Pengamat kebijakan dan stakeholders lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
