Wapres Perintahkan BKKBN Memetakan Daerah dengan Angka Stunting Tinggi

Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin memerintahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memetakan daerah-daerah dengan angka kekerdilan pada anak atau stunting cukup tinggi. Dengan begitu, penanganannya sesuai dengan karakter masing-masing daerah. "Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi. Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stuntingnya itu penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah, sesuai dengan karakter daerah masing-masing," kata Masduki menyampaikan pesan Maruf seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Rabu, 1 Desember 2021. Upaya penanganan stunting di berbagai daerah tersebut dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal, sehingga dapat memanfaatkan sumber gizi yang ada di setiap daerah. Wapres mencontohkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam daun kelor sebagai biskuit untuk menambah gizi anak-anak. "Masing-masing daerah punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Bagaimana ibu-ibu atau keluarga dapat mulai sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal," jelasnya. Baca: Wapres Perintahkan BKKBN Mempercepat Penurunan Angka Stunting Masduki mengatakan BKKBN melaporkan terkait progres penanganan stunting sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN telah menyiapkan tim pendamping keluarga, yang terdiri atas bidan, kader lapangan, dan kader PKK, untuk sosialisasi penanganan stunting kepada masyarakat. BKKBN juga akan memberikan pelatihan kepada 600 ribu tenaga penyuluh lapangan secara bertahap mulai Januari 2022. Dari 600 ribu orang itu akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan, terutama di daerah-daerah yang stuntingnya tinggi.