Komite II Desak Realisasi Pembangunan Irigasi dan Air Bersih di Daerah

Anggi Tondi Martaon 21 November 2018 16:18 WIB
berita dpd
Komite II Desak Realisasi Pembangunan Irigasi dan Air Bersih di Daerah
Ketua Komite II DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana (Foto:Dok.DPD RI)
Jakarta: Komite II DPD RI mendorong pemerintah segera merealisasikan program sumber daya air (SDA) di daerah. Sebab, air menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama di bidang pertanian.

Imbauan itu disampaikan saat Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu, 21 November 2018.

Ketua Komite II DPD RI Aji Muhammad Mirza Wardana menjelaskan, Komite II DPD RI mendukung upaya pencapaian target kerja Dirjen SDA tahun 2018, yaitu jaringan air kapasitas tampung (65 bendungan dan 1.088 embung), layanan irigasi (3 juta hektare irigasi), layanan air baku (kapasitas 67,52 m3/detik), dan pengendali daya rusak (3.090 km penguatan pengendali banjir).


“Komite II DPD RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan penyediaan air bersih di daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan petani pada air hujan dan meningkatkan potensi produksi pertanian,” kata Aji dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 November 2018.

Sementara itu, senator asal Provinsi Lampung Anang Prihantono meminta agar pemerintah membangun bendungan di Kecamatan Way Seputih. Sebab, lahan pertanian di sana hanya teraliri air pada musim hujan. Akibatnya, jumlah panen sangat berkurang.

"Ini sudah ada 8.377 tanda tangan dari petani.  Teman-teman dari DPRD juga sudah berjuang, dan petani sudah demonstrasi. Di lahan itu ada potensi 70 ribu ton gabah kering atau 40 ribu beras. Saya sebagai wakil rakyat dan teman-teman DPRD mengawal ini agar aspirasi ini, tanda tangan ini, supaya tidak berakhir sebagai pepesan kosong," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja  mengeluhkan soal pasokan air di Batam. Menurutnya saat ini hanya dapat digunakan sampai lima tahun ke depan. Bahkan, kapasitas tampung dam di Sungai Harapan hanya 30 persen.

Haripinto meminta agar Kementerian PUPR memperhatikan hal tersebut dan merencanakan program sebagai solusi atas masalah tersebut.

“Saya sangat mengharapkan agar hal ini bisa dikaji dan direalisasikan. Karena yang kecil-kecil mungkin sudah habis. Kawasan yang sudah ada mungkin hanya bisa untuk beberapa tahun ke depan,” kata Haripinto.

Terkait beberapa permasalahan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati menjelaskan, Kementerian PUPR memiliki program-program terkait pembangunan infrastruktur SDA di daerah. Untuk tahun 2015-2019 Kementerian PUPR membangun 65 bendungan, 49 di antaranya merupakan bendungan baru, dan 16 lainnya merupakan lanjutan dari pemerintahan kabinet sebelumnya. 

Selanjutnya, untuk usulan pembangunan bendungan dan embung, Kementerian PUPR akan melakukan kajian bersama pemerintah daerah. 

Pertemuan tersebut turut dihadiri Senator dari Sulawesi Barat Pdt Marthen, Senator dari Bengkulu Ahmad Kanedi, dan Senator dari Sumatera Barat Emma Yohanna.



(ROS)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id