Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan hanya 31 persen dosen honorer lolos tes menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Persoalan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Berarti ini soal passing grade yang diajukan instansi pembina yang tinggi atau kompetensi teknis banyak yang tidak bisa mereka kerjakan," ujar Azwar ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juni 2023.
Selain itu, jumlah guru honer yang lolos menjadi PPPK terbilang kecil. Padahal, Presiden Jokowi berharap persoalan guru honorer dapat rampung pada 2022.
"Setelah kemarin kita buka yang ikut tes dari PPPK guru hanya 319.029 orang yang ikut formasi, dan yang lulus hanya 250 ribu," kata dia.
Azwar menyebut kondisi serupa juga terjadi pada pranata komputer atau pelaksana teknis fungsional di bidang sistem teknologi informasi. Tercatat hanya 3 persen yang diterima dari jumlah 10 ribu pranata komputer.
"Bapak Presiden (Jokowi) perintahkan kepada kami kaji terkait beberapa kemungkinan apakah itu (dengan sistem) perankingan atau seperti yang lain," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan hanya 31 persen
dosen honorer lolos tes menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Persoalan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Berarti ini soal
passing grade yang diajukan instansi pembina yang tinggi atau kompetensi teknis banyak yang tidak bisa mereka kerjakan," ujar Azwar ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juni 2023.
Selain itu, jumlah guru honer yang lolos menjadi
PPPK terbilang kecil. Padahal, Presiden Jokowi berharap persoalan guru honorer dapat rampung pada 2022.
"Setelah kemarin kita buka yang ikut tes dari PPPK guru hanya 319.029 orang yang ikut formasi, dan yang lulus hanya 250 ribu," kata dia.
Azwar menyebut kondisi serupa juga terjadi pada pranata komputer atau pelaksana teknis fungsional di bidang sistem teknologi informasi. Tercatat hanya 3 persen yang diterima dari jumlah 10 ribu pranata komputer.
"Bapak Presiden (Jokowi) perintahkan kepada kami kaji terkait beberapa kemungkinan apakah itu (dengan sistem) perankingan atau seperti yang lain," tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
