medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan ulah Banyu Biru yang mempublikasikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Anggota Badan Intelijen Negara (BIN) di media sosial.
Fadli menjelaskan, publikasi SK pengangkatan Banyu sebagai bidang politik DISK BIN seharusnya dirahasiakan dari masyarakat umum.
"Ya mestinya sih, orang namanya intelejen, masa SK diungkap ke media massa seperti itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016).
Fadli menjelaskan, BIN merupakan institusi yang berbeda dengan lembaga atau instusi negara lainnya. BIN adalah lembaga negara yang gaya kerjanya tidak dipublis ke publik.
"Saya kira intelejen punya protap menjaga kerahasiaan. Bahkan kerahasiaan itu menjadi salah satu pembeda dengan institusi lain," tegas Fadli.
Terkait apakah Banyu Perlu dievaluasi lantaran sudah menggungah SK-nya, Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada internal BIN.
"Itu kita serahkan kebijakan kepada institusi yang bersangkutan. Tapi kalau sudah unggah satu SK dari lembaga yang dikenal sebagai lembaga yang dikenal menjaga kerberhasilan itu sangat aneh," tandas Fadli.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan ulah Banyu Biru yang mempublikasikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dirinya sebagai Anggota Badan Intelijen Negara (BIN) di media sosial.
Fadli menjelaskan, publikasi SK pengangkatan Banyu sebagai bidang politik DISK BIN seharusnya dirahasiakan dari masyarakat umum.
"Ya mestinya sih, orang namanya intelejen, masa SK diungkap ke media massa seperti itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2016).
Fadli menjelaskan, BIN merupakan institusi yang berbeda dengan lembaga atau instusi negara lainnya. BIN adalah lembaga negara yang gaya kerjanya tidak dipublis ke publik.
"Saya kira intelejen punya protap menjaga kerahasiaan. Bahkan kerahasiaan itu menjadi salah satu pembeda dengan institusi lain," tegas Fadli.
Terkait apakah Banyu Perlu dievaluasi lantaran sudah menggungah SK-nya, Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada internal BIN.
"Itu kita serahkan kebijakan kepada institusi yang bersangkutan. Tapi kalau sudah unggah satu SK dari lembaga yang dikenal sebagai lembaga yang dikenal menjaga kerberhasilan itu sangat aneh," tandas Fadli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
