Jakarta: Anggaran Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) pada awal jabatannya di 2025 sebesar Rp71 triliun. Angka tersebut dinilai realistis.
“Cukup realistis, artinya kalau diasumsikan setiap tahun membutuhkan dana sekitar 70-80 triliun setiap tahun, karena waktu kampanye sempat diomongin 400 triliun. Nah Sri Mulyani menetapkan 71 T tetapi belum dilihat rincian detailnya seperti apa,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Juni 2024.
Namun, ada sejumlah masukan yang perlu diperhatikan pemerintah terkait program Makan Begizi Gratis tersebut. Di antaranya, memprioritaskan implementasi program tersebut di daerah yang tinggi angka stuntingnya.
“Daerah yang tingkat angka stuntingnya paling tinggi itu yang harus diselamatkan itu dulu menurut saya,” ungkap dia.
Menurut dia, program tersebut penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Bahkan, program serupa telah diimplementasikan di berbagai negara maju.
Trubus juga menyarankan agar persebaran anggaran ke daerah juga diminta tak dipukul rata. Pasalnya, harga di tiap wilayah memiliki perbedaan harga.
“Satu porsi misalnya kemarin 1Rp5.000, perbandingan harga di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura tentu beda dong, tidak bisa disamaratakan, harga sembakonya beda untuk pemenuhan gizi ini harus diperhatikan,” sebut dia.
Turubus juga mengusulkan agar implementasi program tersebut diuji dan dikaji kesuksesan dan efektifitas terhadap gizi siswa di seluruh Indonesia. Sehingga, berbagai kekurangan bisa disempurnakan di tahun berikutnya.
“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” bebernya.
Lanjut Trubus mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran Rp71 triliun itu pada tahun berikutnya akan bertambah jika sukses mengeksekusi program makan bergizi gratis. Pemerintah bisa berinovasi menambah pemasukan bagi APBN agar program tersebut tidak menjadi beban terhadap anggaran negara.
“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah disepakati alokasi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk program Makan Bergizi Gratis ditetapkan sebesar Rp71 triliun.
“Untuk tahun pertama pemerintahan pada 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Angka Rp 71 triliun ada di dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%,” ujar Sri Mulyani.
Jakarta: Anggaran
Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (
Prabowo-Gibran) pada awal jabatannya di 2025 sebesar Rp71 triliun. Angka tersebut dinilai realistis.
“Cukup realistis, artinya kalau diasumsikan setiap tahun membutuhkan dana sekitar 70-80 triliun setiap tahun, karena waktu kampanye sempat diomongin 400 triliun. Nah Sri Mulyani menetapkan 71 T tetapi belum dilihat rincian detailnya seperti apa,” kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah melalui keterangan tertulis, Jumat, 28 Juni 2024.
Namun, ada sejumlah masukan yang perlu diperhatikan pemerintah terkait program Makan Begizi Gratis tersebut. Di antaranya, memprioritaskan implementasi program tersebut di daerah yang tinggi angka stuntingnya.
“Daerah yang tingkat angka stuntingnya paling tinggi itu yang harus diselamatkan itu dulu menurut saya,” ungkap dia.
Menurut dia, program tersebut penting untuk kesehatan dan pertumbuhan anak. Bahkan, program serupa telah diimplementasikan di berbagai negara maju.
Trubus juga menyarankan agar persebaran anggaran ke daerah juga diminta tak dipukul rata. Pasalnya, harga di tiap wilayah memiliki perbedaan harga.
“Satu porsi misalnya kemarin 1Rp5.000, perbandingan harga di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura tentu beda dong, tidak bisa disamaratakan, harga sembakonya beda untuk pemenuhan gizi ini harus diperhatikan,” sebut dia.
Turubus juga mengusulkan agar implementasi program tersebut diuji dan dikaji kesuksesan dan efektifitas terhadap gizi siswa di seluruh Indonesia. Sehingga, berbagai kekurangan bisa disempurnakan di tahun berikutnya.
“Kalau misalnya tampilan pertama atau performance pertama itu tidak kelihatan sukses kan jadi bahan
bully terus menimbulkan public distrust, akan menimbulkan ketidakpercayaan publiknya tinggi kalau ini gagal,” bebernya.
Lanjut Trubus mengatakan, tidak menutup kemungkinan anggaran Rp71 triliun itu pada tahun berikutnya akan bertambah jika sukses mengeksekusi program makan bergizi gratis. Pemerintah bisa berinovasi menambah pemasukan bagi APBN agar program tersebut tidak menjadi beban terhadap anggaran negara.
“Kalau kebijakan itu kan ada kesinambungan tidak mungkin hanya tahun pertama saja, tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya. Tentu anggaran tahun 2025 dengan tahun berikutnya akan berbeda, jika sukses kalau pemerintah mau minta menambah anggarannya masyarakat mungkin tidak akan protes atau keberatan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah disepakati alokasi anggaran tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk program Makan Bergizi Gratis ditetapkan sebesar Rp71 triliun.
“Untuk tahun pertama pemerintahan pada 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Angka Rp 71 triliun ada di dalam range postur defisit 2,29% hingga 2,82%,” ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
