Mataram: Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, membebasakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi korban gempa bumi dengan kondisi rumah rusak berat. Kebijakan diambil agar warga korban gempa bumi tidak merasa dibebani berbagai kewajiban saat tertimpa bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat, data terakhir jumlah rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kota Mataram 1.686 unit. "Mereka masih dalam kesulitan bahkan berada di tenda darurat pascagempa bumi," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram M. Syakirin Hukmi di Mataram, Kamis, 30 Agustus 2018.
Jumlah rumah warga yang rusak kategori sedang 1.702 unit. Mereka diberikan kebijakan membayar PBB hanya 50 persen dari total nilai pajak. Sedangkan rumah rusak ringan yang mencapai 2.930 unit diberikan keringanan membayar PBB 25 persen dari nominal pajak.
Masyarakat yang akan dibebaskan membayar PBB dan diberikan pemotongan pembayaran PBB tersebut, saat ini sedang diproses untuk dikeluarkan SK Wali Kota Mataram. "Dengan demikian, nama-nama warga yang rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan secara otomatis akan keluar dalam sistem apabila akan melakukan transaksi pembayaran PBB," katanya.
Pemerintah kota setempat juga telah menghapus pengenaan sanksi administrasi 25 persen dari total nominal pajak, jika masyarakat membayar PBB di atas tanggal jatuh tempo, yakni pada 31 Agustus 2018.
"Sanksi administrasi berupa denda 25 persen dari nominal pajak dihapus sebagai bentuk rasa sensitif pemerintah kota terhadap kondisi masyarakat saat ini," katanya.
Tanggal jatuh tempo untuk tahun sudah diusulkan untuk diperpanjang hingga 31 Desember 2018. Usulan tersebut saat ini sedang diproses di Bagian Hukum Setda Kota Mataram.
Mataram: Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, membebasakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi korban gempa bumi dengan kondisi rumah rusak berat. Kebijakan diambil agar warga korban gempa bumi tidak merasa dibebani berbagai kewajiban saat tertimpa bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat, data terakhir jumlah rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kota Mataram 1.686 unit. "Mereka masih dalam kesulitan bahkan berada di tenda darurat pascagempa bumi," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram M. Syakirin Hukmi di Mataram, Kamis, 30 Agustus 2018.
Jumlah rumah warga yang rusak kategori sedang 1.702 unit. Mereka diberikan kebijakan membayar PBB hanya 50 persen dari total nilai pajak. Sedangkan rumah rusak ringan yang mencapai 2.930 unit diberikan keringanan membayar PBB 25 persen dari nominal pajak.
Masyarakat yang akan dibebaskan membayar PBB dan diberikan pemotongan pembayaran PBB tersebut, saat ini sedang diproses untuk dikeluarkan SK Wali Kota Mataram. "Dengan demikian, nama-nama warga yang rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan secara otomatis akan keluar dalam sistem apabila akan melakukan transaksi pembayaran PBB," katanya.
Pemerintah kota setempat juga telah menghapus pengenaan sanksi administrasi 25 persen dari total nominal pajak, jika masyarakat membayar PBB di atas tanggal jatuh tempo, yakni pada 31 Agustus 2018.
"Sanksi administrasi berupa denda 25 persen dari nominal pajak dihapus sebagai bentuk rasa sensitif pemerintah kota terhadap kondisi masyarakat saat ini," katanya.
Tanggal jatuh tempo untuk tahun sudah diusulkan untuk diperpanjang hingga 31 Desember 2018. Usulan tersebut saat ini sedang diproses di Bagian Hukum Setda Kota Mataram.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
