medcom.id, Jakarta: Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan akan memberikan fasilitas pendidikan yang setara bagi sekolah swasta maupun negeri. Hal ini dalam rangka upaya peningkatan kualitas manusia.
"Tidak dibedakan antara negeri dan swasta. Semuanya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah toh ujungnya meningkatkan kualitas manusia, bukan urusan yang lain," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Menurutnya, selama ini ada kesenjangan fasilitas antara sekolah swasta dan negeri. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 ayat (4), pemerintah mewajibkan untuk memberikan bantuan yang sama bagi sekolah-sekolah swasta, baik umum maupun madrasah, dalam memperoleh bantuan fasilitas, mulai dari guru pengajar, gedung sekolah, buku-buku pelajaran sampai bahan pendukung pendidikan lainnya.
"Semua harus diubah karena aturan selama ini tidak memberikan ruang sejajar antara swasta dan negeri," papar Mantan Rektor Universitas Paramadina ini.
Rencananya, dukungan pemerintah ini akan diberikan dalam bentuk investasi pembangunan gedung sekolah atau gedung perguruan tinggi. Namun belum dibicarakan lebih detail apakah bantuan yang diterima pihak swasta berupa hibah atau pinjaman.
"Makanya harus diatur apakah ini sifatnya hibah atau dipinjamkan," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan akan memberikan fasilitas pendidikan yang setara bagi sekolah swasta maupun negeri. Hal ini dalam rangka upaya peningkatan kualitas manusia.
"Tidak dibedakan antara negeri dan swasta. Semuanya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah toh ujungnya meningkatkan kualitas manusia, bukan urusan yang lain," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Menurutnya, selama ini ada kesenjangan fasilitas antara sekolah swasta dan negeri. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 55 ayat (4), pemerintah mewajibkan untuk memberikan bantuan yang sama bagi sekolah-sekolah swasta, baik umum maupun madrasah, dalam memperoleh bantuan fasilitas, mulai dari guru pengajar, gedung sekolah, buku-buku pelajaran sampai bahan pendukung pendidikan lainnya.
"Semua harus diubah karena aturan selama ini tidak memberikan ruang sejajar antara swasta dan negeri," papar Mantan Rektor Universitas Paramadina ini.
Rencananya, dukungan pemerintah ini akan diberikan dalam bentuk investasi pembangunan gedung sekolah atau gedung perguruan tinggi. Namun belum dibicarakan lebih detail apakah bantuan yang diterima pihak swasta berupa hibah atau pinjaman.
"Makanya harus diatur apakah ini sifatnya hibah atau dipinjamkan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
