medcom.id, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima penghargaan Seafood Champion Award. Penghargaan diberikan dalam acara Seaweb Seafood Summit yang diselenggarakan di Seattle, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat.
Siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Rabu 7 Juni 2017, menyatakan, Menteri Susi dianugerahi penghargaan dalam kategori "leadership" atau kepemimpinan.
Susi dianugerahi penghargaan itu karena dinilai berani memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). IUU Fishing kerap dilakukan kapal asing dan lokal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).
Susi juga dianggap telah berperan menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab. Beberapa terobosannya adalah melarang penggunaan trawls dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya.
Faktor lain yang membuat Susi layak menerima penghargaan ini adalah kepeduliannya terhadap kasus perbudakan yang terjadi di kapal perikanan.
Karena Susi tak bisa hadir, penerimaan penghargaan diwakili Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto. Selepas menerima penghargaan, Rifky mengungkapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan dunia kepada Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal. Foto: Humas KKP
Rifky menuturkan, dulu Menteri Susi memulai usaha sebagai pedagang "seafood" skala kecil di Pangandaran, Jawa Barat. Susi juga merupakan satu dari ribuan nelayan kecil di Indonesia.
"Saat dipercayakan menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau merasa bertanggung jawab memastikan lautan sebagai warisan terbesar Indonesia. Beliau ingin laut dapat dinikmati seluruh anak bangsa hingga generasi berikutnya," papar Rifky.
Sekjen KKP mengutarakan, meski terus menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan KKP, masih banyak pihak yang mengakui
kebijakan tersebut sebagai pencapaian dari gerakan reformasi perikanan dan penegakan hukum.
Dia memaparkan, berbagai kebijakan itu adalah penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal, moratorium kapal ikan eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut, dan larangan penggunaan alat penangkapan yang merusak lingkungan. (Antara)
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yKX8jPOK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima penghargaan Seafood Champion Award. Penghargaan diberikan dalam acara Seaweb Seafood Summit yang diselenggarakan di Seattle, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat.
Siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Rabu 7 Juni 2017, menyatakan, Menteri Susi dianugerahi penghargaan dalam kategori "leadership" atau kepemimpinan.
Susi dianugerahi penghargaan itu karena dinilai berani memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). IUU Fishing kerap dilakukan kapal asing dan lokal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).
Susi juga dianggap telah berperan menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab. Beberapa terobosannya adalah melarang penggunaan trawls dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya.
Faktor lain yang membuat Susi layak menerima penghargaan ini adalah kepeduliannya terhadap kasus perbudakan yang terjadi di kapal perikanan.
Karena Susi tak bisa hadir, penerimaan penghargaan diwakili Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto. Selepas menerima penghargaan, Rifky mengungkapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan dunia kepada Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal. Foto: Humas KKP
Rifky menuturkan, dulu Menteri Susi memulai usaha sebagai pedagang "seafood" skala kecil di Pangandaran, Jawa Barat. Susi juga merupakan satu dari ribuan nelayan kecil di Indonesia.
"Saat dipercayakan menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau merasa bertanggung jawab memastikan lautan sebagai warisan terbesar Indonesia. Beliau ingin laut dapat dinikmati seluruh anak bangsa hingga generasi berikutnya," papar Rifky.
Sekjen KKP mengutarakan, meski terus menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan KKP, masih banyak pihak yang mengakui
kebijakan tersebut sebagai pencapaian dari gerakan reformasi perikanan dan penegakan hukum.
Dia memaparkan, berbagai kebijakan itu adalah penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal, moratorium kapal ikan eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut, dan larangan penggunaan alat penangkapan yang merusak lingkungan. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
