Jakarta: Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan segera memfasilitasi para korban mafia tanah. Dia berjanji menyampaikan langsung aspirasi para korban kepada seluruh anggota dewan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Menurut Guspardi, Komisi II baru saja membuat jadwal kegiatan dan sudah sepakat 15 November 2022 pukul 13.00 WIB akan melakukan RDPU berkaitan dengan masalah pertanahan. Ia juga mengundang Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo untuk hadir.
"Ketua forum saya undang. Sudah ada mekanisme. Buat surat dan saya memfasilitasi supaya kerja-kerja dan suara-suara ini berdaya guna," kata Guspardi, dilansir dari Antara, Kamis, 3 November 2022.
Guspardi berharap, dengan disampaikan ke Komisi II, masalah mafia tanah itu dapat diselesaikan secara jelas, lengkap, dan komplet.
"Artinya bukan hanya saya yang mendengar, tapi juga kawan-kawan Komisi II mendengar apa yang disampaikan para korban mafia tanah yang disampaikan dengan berbagai dinamika dan persoalan-persoalannya," kata Guspardi.
Baca: Presiden: Kalau Masih Ada Mafia Tanah, Gebuk!
Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo menyatakan hingga saat ini belum ada pergerakan sebagaimana Instruksi Presiden Jokowi terkait pemberantasan mafia tanah pada 22 Agustus 2022.
"Pak Menteri Hadi Tjahjanto memang sudah melakukan langkah-langkah yang lebih dinamis, namun sampai saat ini baru sampai level bawah yang disentuh. Padahal, mafia tanah ini penghubungnya sangat nyata," ujarnya.
Budiardjo mengatakan kelompok mafia tanah memiliki banyak cara guna melancarkan aksinya. Bahkan nekat dengan mengatasnamakan undang-undang.
Jakarta: Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan segera memfasilitasi para korban
mafia tanah. Dia berjanji menyampaikan langsung aspirasi para korban kepada seluruh anggota dewan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Menurut Guspardi, Komisi II baru saja membuat jadwal kegiatan dan sudah sepakat 15 November 2022 pukul 13.00 WIB akan melakukan RDPU berkaitan dengan masalah pertanahan. Ia juga mengundang Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo untuk hadir.
"Ketua forum saya undang. Sudah ada mekanisme. Buat surat dan saya memfasilitasi supaya kerja-kerja dan suara-suara ini berdaya guna," kata Guspardi, dilansir dari
Antara, Kamis, 3 November 2022.
Guspardi berharap, dengan disampaikan ke Komisi II, masalah mafia tanah itu dapat diselesaikan secara jelas, lengkap, dan komplet.
"Artinya bukan hanya saya yang mendengar, tapi juga kawan-kawan Komisi II mendengar apa yang disampaikan para korban mafia tanah yang disampaikan dengan berbagai dinamika dan persoalan-persoalannya," kata Guspardi.
Baca:
Presiden: Kalau Masih Ada Mafia Tanah, Gebuk!
Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo menyatakan hingga saat ini belum ada pergerakan sebagaimana Instruksi Presiden Jokowi terkait pemberantasan mafia tanah pada 22 Agustus 2022.
"Pak Menteri Hadi Tjahjanto memang sudah melakukan langkah-langkah yang lebih dinamis, namun sampai saat ini baru sampai level bawah yang disentuh. Padahal, mafia tanah ini penghubungnya sangat nyata," ujarnya.
Budiardjo mengatakan kelompok mafia tanah memiliki banyak cara guna melancarkan aksinya. Bahkan nekat dengan mengatasnamakan undang-undang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
