Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menegaskan komitmen DPR untuk mengawal penanganan kasus investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) agar diselesaikan secara transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada korban.
“Kami dari Fraksi NasDem melihat bahwa ini bukan persoalan yang main-main. Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bahwa dalam investasi selalu ada risiko, sehingga literasi dan kesadaran publik harus terus diperkuat,” ujar Charles dalam RDPU Komisi XI saat menerima aduan terkait kasus DSI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
DSI adalah perusahaan fintech pendanaan bersama (crowdfunding) yang beberapa bulan terakhir menjadi sorotan karena gagal bayar dan dugaan modus proyek fiktif, dengan kerugian para investor diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kasus itu tengah ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepolisian.
Menurut Charles, kasus DSI menjadi perhatian serius Komisi XI, tidak hanya dari aspek pidana, tetapi juga pemulihan kerugian korban melalui penelusuran dan pengembalian aset.
“Harapan kami, penanganan kasus ini tidak berhenti pada aspek pidana saja. Yang paling penting adalah bagaimana aset dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Charles mengungkapkan, dalam sejumlah rapat tertutup dengan pihak DSI, Komisi XI DPR RI secara konsisten mengingatkan OJK agar penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan.
“Kami sampaikan kepada OJK, yang paling utama adalah proses yang transparan, kontinu, dan memberikan hasil nyata bagi korban,” katanya.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti dampak luas kasus tersebut yang menyentuh masyarakat akar rumput, termasuk di daerah pemilihannya di Jawa Timur.
“Di dapil saya di Jawa Timur, bahkan guru-guru ngaji ikut menjadi korban. Mereka mengumpulkan dana bersama untuk berinvestasi. Apa yang dirasakan masyarakat itu yang kami sampaikan langsung kepada OJK,” ungkap Charles.
Ia menegaskan, Fraksi Partai NasDem akan terus mengawal penyelesaian kasus DSI melalui fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap OJK dan seluruh mitra kerja terkait.
“Kami dari Partai NasDem akan mengawal kasus ini secara konsisten, baik melalui Komisi XI yang bermitra dengan OJK maupun melalui jalur-jalur pengawasan lainnya,” pungkasnya.
Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah, menegaskan komitmen DPR untuk mengawal penanganan kasus investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) agar diselesaikan secara transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada korban.
“Kami dari Fraksi NasDem melihat bahwa ini bukan persoalan yang main-main. Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bahwa dalam investasi selalu ada risiko, sehingga literasi dan kesadaran publik harus terus diperkuat,” ujar Charles dalam RDPU Komisi XI saat menerima aduan terkait kasus DSI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
DSI adalah perusahaan
fintech pendanaan bersama (crowdfunding) yang beberapa bulan terakhir menjadi sorotan karena gagal bayar dan dugaan modus proyek fiktif, dengan kerugian para investor diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kasus itu tengah ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepolisian.
Menurut Charles, kasus DSI menjadi perhatian serius Komisi XI, tidak hanya dari aspek pidana, tetapi juga pemulihan kerugian korban melalui penelusuran dan pengembalian aset.
“Harapan kami, penanganan kasus ini tidak berhenti pada aspek pidana saja. Yang paling penting adalah bagaimana aset dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Charles mengungkapkan, dalam sejumlah rapat tertutup dengan pihak DSI, Komisi XI DPR RI secara konsisten mengingatkan OJK agar penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan berkesinambungan.
“Kami sampaikan kepada OJK, yang paling utama adalah proses yang transparan, kontinu, dan memberikan hasil nyata bagi korban,” katanya.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti dampak luas kasus tersebut yang menyentuh masyarakat akar rumput, termasuk di daerah pemilihannya di Jawa Timur.
“Di dapil saya di Jawa Timur, bahkan guru-guru ngaji ikut menjadi korban. Mereka mengumpulkan dana bersama untuk berinvestasi. Apa yang dirasakan masyarakat itu yang kami sampaikan langsung kepada OJK,” ungkap Charles.
Ia menegaskan, Fraksi Partai NasDem akan terus mengawal penyelesaian kasus DSI melalui fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap OJK dan seluruh mitra kerja terkait.
“Kami dari Partai NasDem akan mengawal kasus ini secara konsisten, baik melalui Komisi XI yang bermitra dengan OJK maupun melalui jalur-jalur pengawasan lainnya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ANN)
