Jakarta: Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia telah terkonfirmasi melalui surat yang diserahkannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Gibran memutuskan untuk mengundurkan diri setelah polemik persyaratan pencalonan wakil presiden yang sejak awal tak sesuai dengan aturan dan ketentuan konstitusi terutama ketidaksesuaian latar belakang pendidikannya hingga mengarah pada tuntutan pemakzulan.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memaparkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti prosedur yang tertera dan telah diatur dalam UUD 1945.
Prosedur tersebut akan dimulai dengan permintaan MPR kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya dalam waktu 14 hari. Kemudian, MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak penyerahan nama dari presiden.
Baca Juga :
Fakta-Fakta Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, Cuma 20 Menit Bertemu Pimpinan MPR
Berikut tahapan lengkap pemilihan wakil presiden berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku:
Tahapan Penggantian Wakil Presiden
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang kekosongan jabatan wakil presiden menyebutkan bahwa MPR wajib menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah jabatan dinyatakan kosong.
Tahapan yang harus diikuti didasarkan pada Pasal 46 UU MD3 dengan prosedur dan mekanisme tersusun sebagai berikut.
Wakil Wakil Presiden menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.
Setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.
Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden dalam sidang paripurna.
Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan sebelum pemilihan berlangsung.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR menggelar pemilihan ulang satu kali.
Jika hasil pemilihan ulang tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berhak menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
Wakil presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat pengunduran diri bukan jadi titik akhir tahapan pergantian wakil presiden, terdapat proses panjang yang harus dilakukan secara transparan dan adil sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku sejujur-jujurnya.
(Vira Farhatul Maula)
Jakarta: Pengunduran diri
Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia telah terkonfirmasi melalui surat yang diserahkannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Gibran memutuskan untuk mengundurkan diri setelah polemik persyaratan pencalonan wakil presiden yang sejak awal tak sesuai dengan aturan dan ketentuan konstitusi terutama ketidaksesuaian latar belakang pendidikannya hingga mengarah pada tuntutan pemakzulan.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memaparkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti prosedur yang tertera dan telah diatur dalam UUD 1945.
Prosedur tersebut akan dimulai dengan permintaan MPR kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya dalam waktu 14 hari. Kemudian, MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak penyerahan nama dari presiden.
Berikut tahapan lengkap pemilihan wakil presiden berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku:
Tahapan Penggantian Wakil Presiden
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang kekosongan jabatan wakil presiden menyebutkan bahwa MPR wajib menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah jabatan dinyatakan kosong.
Tahapan yang harus diikuti didasarkan pada Pasal 46 UU MD3 dengan prosedur dan mekanisme tersusun sebagai berikut.
- Wakil Wakil Presiden menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.
- Setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari.
- Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
- MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden dalam sidang paripurna.
- Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan sebelum pemilihan berlangsung.
- Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
- Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR menggelar pemilihan ulang satu kali.
- Jika hasil pemilihan ulang tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Presiden berhak menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
- Wakil presiden terpilih kemudian dilantik oleh MPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat pengunduran diri bukan jadi titik akhir tahapan pergantian wakil presiden, terdapat proses panjang yang harus dilakukan secara transparan dan adil sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku sejujur-jujurnya.
(Vira Farhatul Maula)
(RUL)
