Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) digital akan menghilangkan tindakan pungutan liar (pungli). Terobosan ini memungkinkan masyarakat dapat terkoneksi langsung dengan pelayanan publik.
"Hadirnya MPP melalui pelayanan digital sehingga lebih cepat, lebih mudah dan (diharapkan) yang menyangkut masalah pelayanan publik dan supaya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan, ada pungli-pungli," ujar Wapres usai melakukan soft launching MPP Digital di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juni 2023.
Ma'ruf menjelaskan hadirnya MPP digital menjadi terobosan dari MPP konvensional yang sudah ada. MPP digital mampu meringkas birokrasi layanan yang selama ini kaku dan berbelit.
Lebih lanjut, Wapres menegaskan, bahwa MPP tidak boleh sekadar berorientasi pada bangunan fisik. Melainka harus memberikan fungsi pelayanan publik yang berjalan baik, cepat, dan nyaman.
"Sebagaimana pernah saya sampaikan, MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego-sektoral," jelas Wapres.
Ia juga sebanyak 120 MPP konvensional telah diresmikan sejak 15 Juni 2023. Bahkan, lanjutnya, dalam waktu dekat ini, sembilan MPP segera menyusul untuk diresmikan secara serentak.
"Namun, masih dibutuhkan upaya serius guna memastikan 100 persen MPP terbangun di semua kabupaten/kota di Indonesia tahun 2024," terang Wapres.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan kehadiran
Mal Pelayanan Publik (MPP) digital akan menghilangkan tindakan pungutan liar (
pungli). Terobosan ini memungkinkan masyarakat dapat terkoneksi langsung dengan pelayanan publik.
"Hadirnya MPP melalui pelayanan digital sehingga lebih cepat, lebih mudah dan (diharapkan) yang menyangkut masalah pelayanan publik dan supaya tidak terjadi lagi hambatan-hambatan, ada pungli-pungli," ujar Wapres usai melakukan
soft launching MPP Digital di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juni 2023.
Ma'ruf menjelaskan hadirnya MPP digital menjadi terobosan dari MPP konvensional yang sudah ada. MPP digital mampu meringkas birokrasi layanan yang selama ini kaku dan berbelit.
Lebih lanjut, Wapres menegaskan, bahwa MPP tidak boleh sekadar berorientasi pada bangunan fisik. Melainka harus memberikan fungsi pelayanan publik yang berjalan baik, cepat, dan nyaman.
"Sebagaimana pernah saya sampaikan, MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego-sektoral," jelas Wapres.
Ia juga sebanyak 120 MPP konvensional telah diresmikan sejak 15 Juni 2023. Bahkan, lanjutnya, dalam waktu dekat ini, sembilan MPP segera menyusul untuk diresmikan secara serentak.
"Namun, masih dibutuhkan upaya serius guna memastikan 100 persen MPP terbangun di semua kabupaten/kota di Indonesia tahun 2024," terang Wapres.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
