Jakarta: Kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten tak kunjung menemukan titik terang. Peristiwa tragis yang menewaskan 44 jiwa ini merupakan persoalan hak asasi manusia yang harus segera dituntaskan secara adil.
Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid menegaskan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Reynhard SP Silitonga harus bertanggung jawab. Ia menyatakan, keduanya dapat mengundurkan diri dari jabatan.
"Saya kira sudah saatnya Kemenkumham dan Dirjen Pemasyarakatan mengundurkan diri,” kata Hamid dalam tayangan Primetime News Metro TV pada Jumat, 10 September 2021.
Hamid menjelaskan, persoalan over capacity yang tengah menjadi alasan bukan pertama kali diperbincangkan. Hal ini disebut telah menjadi permasalahan setiap tahun pada hampir seluruh Lapas di Indonesia.
"Ini sudah setiap tahun dibuka di pemberitaan media massa tetapi tidak pernah ada upaya perbaikan. Menkumham dan Dirjen Pemasyarakatan sudah mengetahuinya,” jelas Hamid.
Hamid menerangkan, pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi dan menginvestigasi yang dalam. Tingginya angka kematian narapidana akibat peristiwa ini merupakan hal yang sangat serius.
"Penyelenggara negara harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi di dalam melayani masyarakat atau publik dan siap mundur apabila tidak mampu," terangnya. (Nadia Ayu)
Jakarta: Kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten tak kunjung menemukan titik terang. Peristiwa tragis yang menewaskan 44 jiwa ini merupakan persoalan hak asasi manusia yang harus segera dituntaskan secara adil.
Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Usman Hamid menegaskan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Reynhard SP Silitonga harus bertanggung jawab. Ia menyatakan, keduanya dapat mengundurkan diri dari jabatan.
"Saya kira sudah saatnya Kemenkumham dan Dirjen Pemasyarakatan mengundurkan diri,” kata Hamid dalam tayangan Primetime News Metro TV pada Jumat, 10 September 2021.
Hamid menjelaskan, persoalan over capacity yang tengah menjadi alasan bukan pertama kali diperbincangkan. Hal ini disebut telah menjadi permasalahan setiap tahun pada hampir seluruh Lapas di Indonesia.
"Ini sudah setiap tahun dibuka di pemberitaan media massa tetapi tidak pernah ada upaya perbaikan. Menkumham dan Dirjen Pemasyarakatan sudah mengetahuinya,” jelas Hamid.
Hamid menerangkan, pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi dan menginvestigasi yang dalam. Tingginya angka kematian narapidana akibat peristiwa ini merupakan hal yang sangat serius.
"Penyelenggara negara harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi di dalam melayani masyarakat atau publik dan siap mundur apabila tidak mampu," terangnya. (
Nadia Ayu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
