Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjamin pemberian vaksin covid-19 bagi 11 ribu calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, siap mengikuti standarisasi vaksin yang ditetapkan negara penempatan.
Taiwan disebut tidak menerima PMI dengan suntikan jenis vaksin Sinovac. Hal ini dinilai tidak menjadi masalah, bahkan Benny mengatakan, telah berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait syarat ini.
"Taiwan menolak Sinovac. Kita tidak menjadikan standarisasi ini sebagai masalah dan untuk pekerja migran kita akan menjalani standarisasi vaksinasi Taiwan," kata dia.
Benny menjelaskan, penerimaan vaksinasi sudah menjadi hak setiap warga negara, termasuk para PMI. Ia menambahkan, berbagai masalah akan segera dituntaskan agar tidak kembali terjadi penundaan keberangkatan PMI di tengah pandemi.
"Masing-masing ada enam ribu calon Pekerja Migran Indonesia yang tertunda keberangkatannya untuk ke Korea, begitupun ke Taiwan," jelas Benny.
Hingga kini, sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) tentang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Indonesia telah sukses bekerja sama dengan 56 negara. Hal ini berlaku bagi seluruh skema penempatan penerimaan para PMI, termasuk Government to Government (G to G).
"Berapa besar calon PMI yang akan berangkat ke negara penempatan, maka sedemikian besar juga yang akan sediakan oleh negara untuk vaksinasi bagi para PMI di tengah pandemi," terangnya. (Nadia Ayu)
Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjamin pemberian vaksin covid-19 bagi 11 ribu calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan, siap mengikuti standarisasi vaksin yang ditetapkan negara penempatan.
Taiwan disebut tidak menerima PMI dengan suntikan jenis vaksin Sinovac. Hal ini dinilai tidak menjadi masalah, bahkan Benny mengatakan, telah berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait syarat ini.
"Taiwan menolak Sinovac. Kita tidak menjadikan standarisasi ini sebagai masalah dan untuk pekerja migran kita akan menjalani standarisasi vaksinasi Taiwan," kata dia.
Benny menjelaskan, penerimaan vaksinasi sudah menjadi hak setiap warga negara, termasuk para PMI. Ia menambahkan, berbagai masalah akan segera dituntaskan agar tidak kembali terjadi penundaan keberangkatan PMI di tengah pandemi.
"Masing-masing ada enam ribu calon Pekerja Migran Indonesia yang tertunda keberangkatannya untuk ke Korea, begitupun ke Taiwan," jelas Benny.
Hingga kini, sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) tentang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Indonesia telah sukses bekerja sama dengan 56 negara. Hal ini berlaku bagi seluruh skema penempatan penerimaan para PMI, termasuk Government to Government (G to G).
"Berapa besar calon PMI yang akan berangkat ke negara penempatan, maka sedemikian besar juga yang akan sediakan oleh negara untuk vaksinasi bagi para PMI di tengah pandemi," terangnya. (
Nadia Ayu)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
