medcom.id, Jakarta: Menjelang keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), pihak kepolisian menerapkan status siaga satu. Status siaga satu tersebut adalah istilah di internal kepolisian. Artinya kepolisian telah menyiagakan 2/3 kekuatan untuk mengamankan tahapan sidang di MK.
"Nah, justru kalau polisinya siaga masyarakat mestinya tenang, bukan resah," kata Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Rabu (20/8/2014).
Orang nomor satu di institusi berseragam coklat ini memastikan tak bakal ada huru-hara jelang, saat, dan usai sidang putusan sengketa pilpres 2014 di MK. "Masyarakat tetap tenang, Polri menjamin aman," ucapnya.
Kondisi siaga satu berlaku sejak 19 Agustus 2014 jam 00.00 WIB, dan terus berlangsung hingga ditetapkan situasi kondusif. Polri akan mengerahkan 22.000 personel untuk mengamankan sidang.
Sementara Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan sebanyak 30 ribu personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)disiagakan untuk menjaga kemaanan negara.
30.000 personel TNI tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nantinya 23.000 personel akan terjun langsung mengamankan hasil sidang, sedangkan 7.000 personel lainnya dalam keadaan siaga.
Satuan-satuan khusus seperti Kopasuss TNI AD, Kostrad TNI AD, Paskhas TNI AU, dan Marinir TNI AL juga disiagakan dan siap diperbantukan apabila ekskalasi meningkat.
Dalam kesempatan berbeda, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan untuk memberikan rasa aman, para hakim MK yang bertugas diberi pengamanan 24 jam. "Pengamanan 24 jam, tapi signifikansi jumlah tergantung koordinasi dengan Sekjen MK," kata Ronny F Sompie.
Ronny menuturkan, pengamanan terhadap hakim MK sudah dikoordinasikan dengan Sekjen MK. Untuk jumlah personel yang dikerahkan akan dikoordinasikan lebih lanjut, tergantung kondisi di lapangan.
medcom.id, Jakarta: Menjelang keputusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), pihak kepolisian menerapkan status siaga satu. Status siaga satu tersebut adalah istilah di internal kepolisian. Artinya kepolisian telah menyiagakan 2/3 kekuatan untuk mengamankan tahapan sidang di MK.
"Nah, justru kalau polisinya siaga masyarakat mestinya tenang, bukan resah," kata Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Rabu (20/8/2014).
Orang nomor satu di institusi berseragam coklat ini memastikan tak bakal ada huru-hara jelang, saat, dan usai sidang putusan sengketa pilpres 2014 di MK. "Masyarakat tetap tenang, Polri menjamin aman," ucapnya.
Kondisi siaga satu berlaku sejak 19 Agustus 2014 jam 00.00 WIB, dan terus berlangsung hingga ditetapkan situasi kondusif. Polri akan mengerahkan 22.000 personel untuk mengamankan sidang.
Sementara Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan sebanyak 30 ribu personel Tentara Nasional Indonesia (TNI)disiagakan untuk menjaga kemaanan negara.
30.000 personel TNI tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nantinya 23.000 personel akan terjun langsung mengamankan hasil sidang, sedangkan 7.000 personel lainnya dalam keadaan siaga.
Satuan-satuan khusus seperti Kopasuss TNI AD, Kostrad TNI AD, Paskhas TNI AU, dan Marinir TNI AL juga disiagakan dan siap diperbantukan apabila ekskalasi meningkat.
Dalam kesempatan berbeda, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan untuk memberikan rasa aman, para hakim MK yang bertugas diberi pengamanan 24 jam. "Pengamanan 24 jam, tapi signifikansi jumlah tergantung koordinasi dengan Sekjen MK," kata Ronny F Sompie.
Ronny menuturkan, pengamanan terhadap hakim MK sudah dikoordinasikan dengan Sekjen MK. Untuk jumlah personel yang dikerahkan akan dikoordinasikan lebih lanjut, tergantung kondisi di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
