medcom.id, Jakarta: Kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggasak hakim konstitusi Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan ini menjadi bukti bahwa pemerintah keras dalam pemberantasan korupsi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tak ada negara yang bebas dari korupsi. Ia sadar, ada banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
Banyaknya korupsi di Indonesia, kata JK, juga dipengaruhi jumlah pejabat negara yang mencapai 5 juta orang. Ada perbedaan jumlah kasus korupsi antara negara dengan populasi rendah dan besar. Indonesia sendiri memiliki populasi sebanyak 250 juta jiwa.
"Tapi dari sisi penindakan, berkali-kali saya katakan kita termasuk yang paling keras," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Kalla merinci, lebih kurang ada sembilan bekas menteri, 19 kepala daerah, dan beberapa ketua lembaga negara yang digasak KPK. Kalla menyayangkan, aksi tindak pidana korupsi ini masih saja ada.
"Saya kira karena makin terbuka orang," kata Kalla.
Kalla menjelaskan, korupsi sudah ada sejak dulu. Bedanya, dulu tak ada keterbukaan media seperti sekarang sehingga kasus korupsi tak mendapatkan porsi yang besar.
"Jadi tidak ada negara yang bebas, hanya kualitasnya (korupsi) saja," tambah dia.
Kalla mencontohkan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Peran Emirsyah tercium setelah otoritas Inggris mengusut kasus dugaan korupsi PT Rolls Royce.
Pria asal Makassar ini menambahkan, pemerintah akan berusaha kuat untuk memberantas korupsi. Mengenai Patrialis Akbar, Kalla menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum.
"Kita serahkan ke hukum lah, karena tentu Patrialis juga mengemukakan dari sisi dia sendiri," jelas Kalla.
medcom.id, Jakarta: Kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggasak hakim konstitusi Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan ini menjadi bukti bahwa pemerintah keras dalam pemberantasan korupsi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tak ada negara yang bebas dari korupsi. Ia sadar, ada banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.
Banyaknya korupsi di Indonesia, kata JK, juga dipengaruhi jumlah pejabat negara yang mencapai 5 juta orang. Ada perbedaan jumlah kasus korupsi antara negara dengan populasi rendah dan besar. Indonesia sendiri memiliki populasi sebanyak 250 juta jiwa.
"Tapi dari sisi penindakan, berkali-kali saya katakan kita termasuk yang paling keras," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Kalla merinci, lebih kurang ada sembilan bekas menteri, 19 kepala daerah, dan beberapa ketua lembaga negara yang digasak KPK. Kalla menyayangkan, aksi tindak pidana korupsi ini masih saja ada.
"Saya kira karena makin terbuka orang," kata Kalla.
Kalla menjelaskan, korupsi sudah ada sejak dulu. Bedanya, dulu tak ada keterbukaan media seperti sekarang sehingga kasus korupsi tak mendapatkan porsi yang besar.
"Jadi tidak ada negara yang bebas, hanya kualitasnya (korupsi) saja," tambah dia.
Kalla mencontohkan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Peran Emirsyah tercium setelah otoritas Inggris mengusut kasus dugaan korupsi PT Rolls Royce.
Pria asal Makassar ini menambahkan, pemerintah akan berusaha kuat untuk memberantas korupsi. Mengenai Patrialis Akbar, Kalla menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum.
"Kita serahkan ke hukum lah, karena tentu Patrialis juga mengemukakan dari sisi dia sendiri," jelas Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NIN)
