medcom.id, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis peningkatan kasus kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap anak. Dinamika politik di Pilkada DKI termasuk memberikan dampak terhadap anak.
"Dari clustering yang disusun KPAI atas kasus-kasus yang menimpa anak, cluster yang bersinggungan dengan agama dan budaya mengalami kenaikan signifikan, hampir 50% dari 180 kasus di 2015, dan 262 kasus di 2016," kata Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh di Jakarta, Juma't 26 Mei 2017.
Kasus yang melanggar hak anak seperti perceraian karena faktor agama, anak korban terorisme, serta kebencian berdasar SARA. Asrorun mengatakan, kasus-kasus tersebut bersinggungan langsung dengan masalah sosial politik, khususnya saat Pilkada DKI Jakarta.
"Dinamika Sosial-Politik di masyarakat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan tersebut. Pilkada DKI Jakarta itu salah satu triggernya, ini fakta" tegas Asrorun.
Asrorun mengajak semua lapisan masyarakat merapatkan barisan bersama-sama melindung hak anak termasuk dalam kehidupan sosial keagamaan. Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan teknologi secara bijak, khususnya media sosial yang menjadi sumber utama munculnya kasus-kasus berdasar SARA.
"Perkembangan teknologi informasi yang diawasi dan dimanfaatkan secara positif bisa mendukung penyelenggaraan perlindungan anak," tutup Asrorun.
Dalam kesempatan itu, KPAI merilis Pandawa Care, aplikasi pengaduan online untuk perlindungan anak. Aplikasi ini sebagai wujud pemanfaatan teknologi untuk melindungi hak anak.
"Perkembangan teknologi informasi yang menjadi ciri dari masyarakat modern bisa kami daya gunakan untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. " ujar Asrorun.
Aplikasi Pandawa Care berisi monitoring-GPS, S.O.S panic button, alarm, hotline, layanan pengaduan, layanan konseling, serta berita dan informasi. Aplikasi Pandawa Care bisa diunduh melalui Play Store.
medcom.id, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis peningkatan kasus kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap anak. Dinamika politik di Pilkada DKI termasuk memberikan dampak terhadap anak.
"Dari clustering yang disusun KPAI atas kasus-kasus yang menimpa anak, cluster yang bersinggungan dengan agama dan budaya mengalami kenaikan signifikan, hampir 50% dari 180 kasus di 2015, dan 262 kasus di 2016," kata Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh di Jakarta, Juma't 26 Mei 2017.
Kasus yang melanggar hak anak seperti perceraian karena faktor agama, anak korban terorisme, serta kebencian berdasar SARA. Asrorun mengatakan, kasus-kasus tersebut bersinggungan langsung dengan masalah sosial politik, khususnya saat Pilkada DKI Jakarta.
"Dinamika Sosial-Politik di masyarakat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan tersebut. Pilkada DKI Jakarta itu salah satu triggernya, ini fakta" tegas Asrorun.
Asrorun mengajak semua lapisan masyarakat merapatkan barisan bersama-sama melindung hak anak termasuk dalam kehidupan sosial keagamaan. Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan teknologi secara bijak, khususnya media sosial yang menjadi sumber utama munculnya kasus-kasus berdasar SARA.
"Perkembangan teknologi informasi yang diawasi dan dimanfaatkan secara positif bisa mendukung penyelenggaraan perlindungan anak," tutup Asrorun.
Dalam kesempatan itu, KPAI merilis Pandawa Care, aplikasi pengaduan online untuk perlindungan anak. Aplikasi ini sebagai wujud pemanfaatan teknologi untuk melindungi hak anak.
"Perkembangan teknologi informasi yang menjadi ciri dari masyarakat modern bisa kami daya gunakan untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. " ujar Asrorun.
Aplikasi Pandawa Care berisi
monitoring-GPS, S.O.S panic button, alarm, hotline, layanan pengaduan, layanan konseling, serta berita dan informasi. Aplikasi Pandawa Care bisa diunduh melalui Play Store.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
