medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Komisioner Komnas HAM. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius membahas penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Bagaimana kita bersama menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu, baik yang berskala nasional maupun yang terjadi di Papua dan Papua Barat," kata Wiranto di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).
Pemerintah sedang merumuskan cara terbaik untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran masa lalu yang berskala nasional, seperti peristiwa 1965. Pemerintah pun mempersiapkan kemungkinan penyelesaian pelanggaran masa lalu dengan cara nonyudisial.
Wiranto sadar hal ini tak mudah karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Belum lagi, butuh waktu untuk membangun pikiran yang sama dalam penyelesaian masalah ini.
"Dengan cara-cara yang benar, baik yang adil dan bisa memnuhi keinginan semua pihak," jelas dia.
Wiranto meminta seluruh pihak tak meragukan keseriusan pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran masa lalu. Pemerintah akan terus berusaha.
"Kita betul-betul serius, bahkan kita menginginkan penyelesaian dalam waktu singkat, itu tekad kita, semangat kita," jelas dia.
Wiranto sadar menyelesaikan pelanggaran masa lalu bukan hal gampang. Ada banyak kendala teknis yang ditemui di lapangan.
"Saksinya susah, ada batasan etnik atau karena adat istiadat yang tidak bisa kita terobos saja, butuh suatu komunikasi yang cukup intens dengan masyarakat," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Komisioner Komnas HAM. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius membahas penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Bagaimana kita bersama menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu, baik yang berskala nasional maupun yang terjadi di Papua dan Papua Barat," kata Wiranto di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).
Pemerintah sedang merumuskan cara terbaik untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran masa lalu yang berskala nasional, seperti peristiwa 1965. Pemerintah pun mempersiapkan kemungkinan penyelesaian pelanggaran masa lalu dengan cara nonyudisial.
Wiranto sadar hal ini tak mudah karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Belum lagi, butuh waktu untuk membangun pikiran yang sama dalam penyelesaian masalah ini.
"Dengan cara-cara yang benar, baik yang adil dan bisa memnuhi keinginan semua pihak," jelas dia.
Wiranto meminta seluruh pihak tak meragukan keseriusan pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran masa lalu. Pemerintah akan terus berusaha.
"Kita betul-betul serius, bahkan kita menginginkan penyelesaian dalam waktu singkat, itu tekad kita, semangat kita," jelas dia.
Wiranto sadar menyelesaikan pelanggaran masa lalu bukan hal gampang. Ada banyak kendala teknis yang ditemui di lapangan.
"Saksinya susah, ada batasan etnik atau karena adat istiadat yang tidak bisa kita terobos saja, butuh suatu komunikasi yang cukup intens dengan masyarakat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
