Jakarta: Presiden Joko Widodo kembali membagikan 1 juta sertifikat tanah untuk masyarakat di 31 provinsi. Pembagian sertifikat ini dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang yang diadakan setiap tahun.
"Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah secara virtual di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2020.
Jokowi mengatakan sebelum ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah hanya mampu mengeluarkan 500 ribu per tahun. Program PTSL baru dibuat pada 2017. Program ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.
"Kalau kita hitung, sebelum ada PTSL, kalau setahun hanya 500 ribu, untuk seluruh sertifikat dari setiap bidang yang dimiliki masyarakat di seluruh Tanah Air, itu butuh waktu 160 tahun. Sertifikat baru jadi 160 tahun," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan ada 126 juta bidang tahan yang harus disertifikasi. Pada 2015, pemerintah baru membuat 46 juta sertifikat tanah.
"Saya sampaikan kepada Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang (Sofyan Djalil) saat itu. Kita harus bekerja dengan target yang saya berikan. Dan targetnya enggak main-main," cerita Jokowi.
Baca: Jokowi Serahkan 20 Ribu Sertifikat Tanah di Sumatra Utara
Jokowi sempat mewanti-wanti Sofyan untuk bekerja maksimal. Semua harus dikerjakan sesuai target.
"Kalau targetnya enggak tercapai, hati-hati. Kepala kantor di kabupaten/kota juga hati-hati. Saya hanya ngomong hati-hati. Kita bekerja dengan target," ujarnya.
Sejak 2017 hingga 2020, target pembuatan sertifikat tanah terus meningkat. Dari target 5 juta per tahun menjadi 12 juta sertifikat per tahun.
Jakarta: Presiden Joko Widodo kembali membagikan 1 juta
sertifikat tanah untuk masyarakat di 31 provinsi. Pembagian sertifikat ini dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang yang diadakan setiap tahun.
"Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali," kata
Jokowi saat membagikan sertifikat tanah secara virtual di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 9 November 2020.
Jokowi mengatakan sebelum ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah hanya mampu mengeluarkan 500 ribu per tahun. Program PTSL baru dibuat pada 2017. Program ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat.
"Kalau kita hitung, sebelum ada PTSL, kalau setahun hanya 500 ribu, untuk seluruh sertifikat dari setiap bidang yang dimiliki masyarakat di seluruh Tanah Air, itu butuh waktu 160 tahun. Sertifikat baru jadi 160 tahun," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan ada 126 juta bidang tahan yang harus disertifikasi. Pada 2015, pemerintah baru membuat 46 juta sertifikat tanah.
"Saya sampaikan kepada Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang (Sofyan Djalil) saat itu. Kita harus bekerja dengan target yang saya berikan. Dan targetnya enggak main-main," cerita Jokowi.
Baca: Jokowi Serahkan 20 Ribu Sertifikat Tanah di Sumatra Utara
Jokowi sempat mewanti-wanti Sofyan untuk bekerja maksimal. Semua harus dikerjakan sesuai target.
"Kalau targetnya enggak tercapai, hati-hati. Kepala kantor di kabupaten/kota juga hati-hati. Saya hanya ngomong hati-hati. Kita bekerja dengan target," ujarnya.
Sejak 2017 hingga 2020, target pembuatan sertifikat tanah terus meningkat. Dari target 5 juta per tahun menjadi 12 juta sertifikat per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
