medcom.id, Jakarta: Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Sugeng Prianto mengatakan norma keselamatan kerja jadi fokus investigasi pemerintah dalam insiden ledakan di pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, Banten.
Sugeng mengatakan pemerintah akan mencari tahu apakah produr Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dijalankan dengan baik atau tidak oleh perusahaan.
"Kami akan melihat mengapa kecelakaan kerja ini sampai terjadi. Apakah norma keselamatan kerja sudah dipenuhi oleh perusahaan atau tidak," kata Sugeng, dalam Metro Siang, Jumat 27 Oktober 2017.
Menurut Sugeng, hari ini pemerintah bekerja sama dengan kepolisian akan menyelidiki dan melakukan pendalaman apakah standar operasional prosedur seperti penyiapan jalur evakuasi hingga kelengkapan perlindungan diri diberikan atau tidak kepada karyawan.
Hasil dari penyelidikan dan investigasi ini akan menentukan nasib operasional pabrik yang diakui sudah memiliki izin usaha sejak 2 tahun lalu itu.
"(Sanksi) akan berangkat dari hasil investigasi kita di lapangan. Jika ditemukan ada aturan-aturan yang dilanggar, perusahaan tentu akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan," katanya.
Selain melakukan investigasi, Sugeng menambahkan pemerintah juga akan membantu keluarga korban untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya diberikan pemberi kerja, misalnya jaminan sosial.
"Kalau nanti ada penyalahgunaan izin akan ada mekanisme (sanksi) sendiri untuk menangani pelanggaran tersebut. Sementara fokus kami pada penerapan norma keselamtan kerja," jelasnya.
medcom.id, Jakarta: Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Sugeng Prianto mengatakan norma keselamatan kerja jadi fokus investigasi pemerintah dalam insiden ledakan di pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, Banten.
Sugeng mengatakan pemerintah akan mencari tahu apakah produr Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dijalankan dengan baik atau tidak oleh perusahaan.
"Kami akan melihat mengapa kecelakaan kerja ini sampai terjadi. Apakah norma keselamatan kerja sudah dipenuhi oleh perusahaan atau tidak," kata Sugeng, dalam
Metro Siang, Jumat 27 Oktober 2017.
Menurut Sugeng, hari ini pemerintah bekerja sama dengan kepolisian akan menyelidiki dan melakukan pendalaman apakah standar operasional prosedur seperti penyiapan jalur evakuasi hingga kelengkapan perlindungan diri diberikan atau tidak kepada karyawan.
Hasil dari penyelidikan dan investigasi ini akan menentukan nasib operasional pabrik yang diakui sudah memiliki izin usaha sejak 2 tahun lalu itu.
"(Sanksi) akan berangkat dari hasil investigasi kita di lapangan. Jika ditemukan ada aturan-aturan yang dilanggar, perusahaan tentu akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan," katanya.
Selain melakukan investigasi, Sugeng menambahkan pemerintah juga akan membantu keluarga korban untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya diberikan pemberi kerja, misalnya jaminan sosial.
"Kalau nanti ada penyalahgunaan izin akan ada mekanisme (sanksi) sendiri untuk menangani pelanggaran tersebut. Sementara fokus kami pada penerapan norma keselamtan kerja," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
