Komdigi Resmikan 92 Kantor Pos LPU, Dorong Pemerataan Ekonomi Nasional

Medan: Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan 92 Kantor Cabang Pelayanan (KCP) Layanan Pos Universal (LPU) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.   Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di bawah 30 kantor. Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan pos dan mendukung program pemerintah dalam pemerataan ekonomi nasional.   Sebagian besar KCP LPU baru berlokasi di kawasan Indonesia Timur, dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak yakni 14 kantor. Disusul Kalimantan Timur dengan 9 kantor, dan beberapa lainnya termasuk Sumatra Utara.     Meningkatkan Akses Layanan dan Pemerataan Ekonomi Nasional Menkomdigi menyampaikan pembangunan 92 KCP LPU merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di seluruh negeri memiliki akses terhadap layanan pengiriman surat hingga paket.   “Untuk dapat mengirimkan paket, menerima paket itu adalah hak masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam acara Peresmian 92 Kantor Pos LPU di Medan, Minggu, 9 November.   Peresmian 92 KCP LPU ini juga diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal. Masyarakat kini dapat lebih mudah mengirimkan hasil produksi, dagangan, maupun uang melalui layanan PT Pos Indonesia.   “Kami harapkan di daerah-daerah yang jauh dan cukup tertinggal ini ekonominya juga bisa tumbuh. Mereka yang ingin mengirimkan dagangannya atau hasil usahanya kini punya akses yang lebih mudah, dibantu oleh PT Pos,” kata Meutya.     Mendukung Program Pemerintah Selain itu, pembukaan kantor cabang baru ini mendukung pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.   “Sehingga tidak hnya untuk menjalankan amanah presiden untuk memberikan Bansos atau BLT tapi juga di saat yang sama juga untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut,” lanjut Menteri Komunikasi dan Digital.   Program tersebut menargetkan 35 juta keluarga penerima manfaat, atau sekitar 140 juta warga Indonesia.   Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia telah menyiapkan berbagai dukungan teknis, mulai dari penyediaan sarana untuk menjual produk masyarakat di kantor pos hingga memastikan kelancaran proses pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.   “Kegiatan ekonomi masyarakat du daerah yang hadir bisa kita jembatani khususnya untuk pengiriman barang-barang dan komunitas yang ada di daerah ini. Nanti dari sisi pengiriman, kami Pos yang melakukan itu,” tutur Haris.