Jakarta: Menjalankan transportasi publik tentu bukan cuma soal membangun halte dan menyediakan armada. Setelah layanan berjalan, ada biaya besar yang harus terus dikeluarkan agar kendaraan tetap beroperasi, pengemudi tetap bekerja, dan fasilitas transportasi tetap terawat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah setiap tahun untuk mendukung operasional BRT Bandung Raya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebutPorsi pembiayaan Kota Bandung diperkirakan mencapai hampir 25 persen dari total kebutuhan operasional yang mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun.
“Kalau terbesar pasti di kita. Dari Rp200 miliar setahun itu, kita kebagian sekitar hampir 25 persen setahun,” kata Farhan, Senin, 24 Agustus 2026
Meski anggarannya sudah disiapkan, uang tersebut belum langsung dicairkan. Pemkot Bandung masih menunggu kesepakatan dan rekonsiliasi biaya bersama pemerintah daerah lain di wilayah Bandung Raya sebelum memastikan besaran pembiayaan yang harus ditanggung masing-masing daerah.
“Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih kita tahan. Karena ingin tahu, kita kesepakatan bersama dulu,” ujar Farhan.
Pembiayaan operasional BRT Bandung Raya menggunakan skema Public Service Obligation (PSO), yakni subsidi pemerintah yang digunakan untuk menjaga layanan transportasi publik tetap berjalan. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, pengadaan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Pemkot Bandung Ingin Tagihan PSO Sesuai Kondisi Lapangan
Pemkot Bandung, lanjutnya, ingin memastikan perhitungan biaya tersebut masuk akal dan sesuai dengan kondisi layanan BRT yang berjalan di lapangan.
“Tagihannya akan mulai keluar tanggal 1 sampai 5 September. Kita punya waktu sekitar 10 hari untuk memastikan semua tagihannya, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya,” beber Farhan.
Selain persoalan biaya operasional, Pemkot Bandung juga masih menghadapi dampak pembangunan dan pengoperasian BRT yang belum sepenuhnya selesai. Sejumlah persoalan seperti pengalihan area parkir dan penataan pedagang kaki lima (PKL) masih perlu ditangani agar layanan transportasi publik tersebut dapat berjalan lebih optimal.
“Pemkot pengennya operasional dulu, sudah dedicated lah ini. Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya,” ungkap Farhan. (Wisa Irena Br Sitepu)
Jakarta: Menjalankan transportasi publik tentu bukan cuma soal membangun halte dan menyediakan armada. Setelah layanan berjalan, ada biaya besar yang harus terus dikeluarkan agar kendaraan tetap beroperasi, pengemudi tetap bekerja, dan fasilitas transportasi tetap terawat.
Pemerintah Kota (Pemkot)
Bandung menyiapkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah setiap tahun untuk mendukung operasional BRT Bandung Raya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebutPorsi pembiayaan Kota Bandung diperkirakan mencapai hampir 25 persen dari total kebutuhan operasional yang mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun.
“Kalau terbesar pasti di kita. Dari Rp200 miliar setahun itu, kita kebagian sekitar hampir 25 persen setahun,” kata Farhan, Senin, 24 Agustus 2026
Meski anggarannya sudah disiapkan, uang tersebut belum langsung dicairkan. Pemkot Bandung masih menunggu kesepakatan dan rekonsiliasi biaya bersama pemerintah daerah lain di wilayah Bandung Raya sebelum memastikan besaran pembiayaan yang harus ditanggung masing-masing daerah.
“Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih kita tahan. Karena ingin tahu, kita kesepakatan bersama dulu,” ujar Farhan.
Pembiayaan operasional BRT Bandung Raya menggunakan skema
Public Service Obligation (PSO), yakni subsidi pemerintah yang digunakan untuk menjaga layanan transportasi publik tetap berjalan. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membayar gaji pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, pengadaan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Pemkot Bandung Ingin Tagihan PSO Sesuai Kondisi Lapangan
Pemkot Bandung, lanjutnya, ingin memastikan perhitungan biaya tersebut masuk akal dan sesuai dengan kondisi layanan BRT yang berjalan di lapangan.
“Tagihannya akan mulai keluar tanggal 1 sampai 5 September. Kita punya waktu sekitar 10 hari untuk memastikan semua tagihannya, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya,” beber Farhan.
Selain persoalan biaya operasional, Pemkot Bandung juga masih menghadapi dampak pembangunan dan pengoperasian BRT yang belum sepenuhnya selesai. Sejumlah persoalan seperti pengalihan area parkir dan penataan pedagang kaki lima (PKL) masih perlu ditangani agar layanan transportasi publik tersebut dapat berjalan lebih optimal.
“Pemkot pengennya operasional dulu, sudah dedicated lah ini. Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya,” ungkap Farhan.
(Wisa Irena Br Sitepu) Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(ANN)
